Foto bersama tim honorer k2 Papua bersama Menpan RB Tjahjo Kumolo saat dialog dengan Anggota Komisi II DPR RI John Siffy Mirin beberapa waktu lalu.. (ISTIMEWA)

JAKARTA (LINTAS PAPUA) – Tenaga Honorer Kategori Dua tingkat Provinsi Papua mempertanyakan janji Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) terkait respon bakal menindaklanjuti pengangkatan Honorer K2 Provinsi Papua jika mendapat surat resmi dari Gubernur Papua, Lukas Enembe.

Foto bersama ketua tim Frits Awom dan sekretaris honorer k2 Papua Ventus Korwa bersama Menpan RB Tjahjo Kumolo. (ISTIMEWA)

Ungkapan tersebut disampaikan Frits Awom di Jakarta beberapa waktu lalu, menyesali janji Tjahjo Kumolo dalam pertemuan sebelumnya yang dimediasi anggota komisi II DPR-RI Dapil Papua, John Siffy Mirin, yang mana dalam pertemuan tersebut menteri berjanji akan segera menindaklanjuti ketika menerima surat resmi dari gubernur papua, dengan menggelar pertemuan terkait bersama semua pihak yakni Menteri Keuangan, DPR-RI Komisi II, Pemprov Papua, MRP, DPRP, BKN, Kemenpan RB guna membahas perekrutan honorer K2 secara menyeluruh.

Menurut Frits yang juga sebagai ketua tim honorer kategori dua Provinsi Papua mengatakan bahwa mereka sudah hampir dua bulan berkutat di Jakarta mewakili rekan-rekan honorer lainnya yang ada di Papua, guna mencari kejelasan nasib mereka yang hingga kini belum ada titik terang, pasca mendapat surat dari Gubernur Papua sesuai permintaan Menpan.

Jelasnya disampaikan bahwa dalam Rapat Audiensi Forum Komunikasi Honorer Provinsi Papua bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo, S.H, yang diselenggarakan pada Tanggal, 29 Januari 2020 di Kantor Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Didampingi Anggota DPR RI Komisi II Dapil Papua John Siffy Mirin, S.IP, terkait Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Tindak lanjut pengangkatan Tenaga Honorer Provinsi Papua banyak hal telah dijelaskan tapi juga menjadi acuan.

Saat itu Menpan Tjahjo Kumolo, memberi jawaban soal isu tenaga honorer dihapus. Dengan maksud bahwa honorer yang telah mengabdikan diri tetap akan mendapat perhatian pemerintah namun pemerintah pusat tidak mengurusi perekrutan tenaga honorer baru di daerah selain ASN. “(Pemerintah) Pusat bukan mengurusi tenaga honorer daerah. Kewenangan (tenaga honorer non-ASN) pada Kepala Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah,” Jakarta, 29 Januari 2020.

Foto bersama tim honorer k2 Papua bersama Menpan RB Tjahjo Kumolo saat dialog dengan Anggota Komisi II DPR RI John Siffy Mirin beberapa waktu lalu.. (ISTIMEWA)

Mantan menteri dalam negeri pada Kabinet Kerja yang lalu itu mengerti kebutuhan pemerintah daerah setempat, khususnya pemerintah daerah Provinsi Papua yang terdiri dari 28 kabupaten dan 1 kota sebagai daerah Otonomi Khusus dan menegetahui dengan jelas Besar Biaya Otonomi Khusus yang telah diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua.

Dalam pertemuan Resmi tersebut, Forum komunikasi Honorer se-Provinsi Papua memberikan Apresiasi dengan Menyampaikan rasa Hormat dan Terimakasih kami kepada Bapak Menteri PAN RB Yang Terhomat, selanjutnya menyampaikan juga terkait Formasi Khusus Afirmasi bagi Orang Papua khususnya Honorer K2 Papua agar mendapat perhatian Khusus Pemerintah Pusat sesuai UU ASN tapi juga Peraturan Presiden yang berlaku.”

Pada kesempatan tersebut Menteri PAN RB menjanjikan bahwa apabila ada surat Gubernur Provinsi Papua yang menyatakan pengangkatan Honorer maka Honorer Provinsi Papua akan Kami Proses dan diselesaikan, beliau menambahkan bahwa kalau sudah mendapat surat Gubernur, dengan Data Honorer terlampir bisa lansung diantar oleh Pemerintah Provinsi Papua atau pun diserahkan kepada Bapak John Siffy Mirin, S.IP, dan beliau bisa langsung menghubungi menteri via Telepon/Whats Apps untuk diserahkan tapi juga pihaknya akan mengeluarkan undangan terkait pertemuan bersama.

Menurut Frits Awom mengatakan, pihaknya selaku rakyat kecil yang berasal dari Daerah tertinggal, Daerah terpencil, daerah Perbatasan, daerah Kepulauan luar, sesungguhnya Pertemuan ini adalah pertemuan yang sangat Luarbiasa.

“Karena sepanjang kami berjuang untuk menuntut keadilan atas nasib hidup kami sebagai anak bangsa dalam pengabdian kami kepada Negara sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2020, rentang waktu yang sangat panjang dan melelahkan,” katanya.

“Akhirnya kami dapat bertemu/tatap muka dan duduk bersama dengan Menpan secara langsung dan sangat luarbiasa, Kami merasa bahwa ini adalah sebuah hasil dan dalam pergumulan panjang doa kami, sebab kata – kata seorang Pejabat Negara adalah jawaban Doa bagi kami rakyat kecil,” lanjutnya.

Lebih lanjut Awom sampaikan, berdasarkan permintaan Menpan RB, maka pihak  Forum Komunikasi Honorer se-Provinsi Papua kembali ke Papua pada tanggal, 1 Februari 2020 selanjutnya Forum mengajukan surat Permohonan Audiensi bersama Sekretaris daerah Papua TEA. Hery Dosinaen, SIP, M.KP. Tim Kerja Forum honorer K2.

Dalam pertemuan tersebut, TIM Kerja telah menyampaikan kronologis pertemuan bersama Menteri Tjahjo Kumolo, diterima dengan baik oleh Sekda Papua dan ditindak lanjuti kepada Gubernur Papua, maka Gubernur Lukas Enembe Mengeluarkan surat Resmi Kepada yang terhormat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta, Nomor : 800/1672/SET. Lampiran Database Honorer,
Perihal : Permohonan Pengangkatan Honorer Kategori II dan Non Kategori Pemerintah Provinsi Papua sebagai CPNS Tahun 2020.”

Tim kerja Forum Komunikasi Honorer se-Provinsi Papua kembali ke Jakarta dan melaporkan hasil Audiensi bersama Sekda Papua Kepada Anggota DPR RI Komisi II John Siffi Mirin, S.IP. dalam pertemuan bersama yang terlaksana padatanggal, 17 Februari 2020. Selanjutnya ditindak lanjuti dengan surat resmi tertanggal, 19 Februari 2020 Kepada Menteri Tjahjo, Jawaban pihak Kemenpan RB kepada John Siffi Mirin, S.IP, hingga saat ini kami blm mengetahui hasilnya seperti apa. “papar Frits”

“Hingga saat ini, kami masih tetap menunggu di Jakarta sudah hampir 2 bulan setelah membawa respon jawaban surat Kepada DPR RI dari Gubernur Papua guna ditindaklanjuti pada Kemenpan RB kami sendiri belum ketahui hasilnya seperti apa” ungkap Awom.

“Untuk itu besar harapan kami Tim Kerja Forum Komunikasi Honorer se-Provinsi Papua kiranya Bapak Menteri PAN RB yang terhormat bersama pihaknya dapat mengeluarkan undangan sesuai dengan Janji Bapak, kepada Menteri Keuangan, Kepala BKN dan Pemerintah Provinsi Papua duduk bersama dan Menyelesaikan Nasib Honorer dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua.” tutupnya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here