Demikian disampaikan langsung oleh Barnabas Yanggroserai selaku Ketua Gapensi Kabupaten Jayapura dalam rilis yang dikirim ke redaksi Lintaspapua.com, belum lama ini.. (ISTIMEWA)

SENTANI (LINTAS PAPUA) – Gapensi Kabupaten Jayapura menilai Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua Direktorat Sumberdaya Air Kementerian PUPR telah melanggar amanat Presiden sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 tahun 2019 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Demikian disampaikan langsung oleh Barnabas Yanggroserai selaku Ketua Gapensi Kabupaten Jayapura dalam rilis yang dikirim ke redaksi Lintaspapua.com, belum lama ini.

Lanjut pria yang akrab disapa Bas ini menyampaikan bahwa pihak BWS Papua tidak mengindahkan amanat Presiden Nomor 17 tahun 2019 dan juga Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 14 tahun 2019 dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

“Saya pikir Perpres 17 tahun 2019 yang di perkuat dengan Pergub 14 tahun 2019 sudah sangat jelas mengatur akan keberpihakan terhadap pengusaha lokal kususnya OAP. Namun tidak di indahkan oleh Kepala BWS Papua,” tegasnya.

Lanjut Bas, hal ini terbukti dalam pelaksanaan sejumlah paket pekerjaan penanggulangan bencana alam banjir bandang dan longsor Sentani tanggal 16 Maret 2019, di Kabupaten Jayapura yang di kerjakan oleh Kementerian PUPR melalui BWS Papua, terkesan tertutup dan tidak melibatkan pengusaha lokal Kabupaten Jayapura.

“Kami minta Kementerian PUPR segera melakukan evaluasi pemaketan pekerjaan normalisasi sungai di Kabupaten Jayapura pascabencana banjir bandang, karena tidak mengakomodir pelaku usaha kecil seperti yang tertuang dalam pasal 17 dan pasal 22 Perpres 17 tahun 2019,” sebut Bas dengan tegas.

Untuk itu, Gapensi Kabupaten Jayapura meminta kepada BWS Papua untuk segera membatalkan proses lelang pekerjaan yang di umumkan pada LPSE.PU.ID tertanggal 19 Maret 2020, terkait paket pengendalian banjir bandang sungai di Kabupaten Jayapura yang di menangkan oleh orang luar Kabupaten Jayapura.

“Paket pekerjaan tersebut, yakni pembangunan Pengendalaian Banjir Sungai Kheandili/Bello Kabupaten Jayapura, pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Kemiri dan Yahim Kabupaten Jayapura, pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Flafouw Kabupaten Jayapura, pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Abheale/Warno Kabupaten Jayapura dan paket lainnya,” tutur Bas.

Untuk Gapensi Kabupaten Jayapua meminta kepada Menteri PUPR untuk segera mengevaluasi kinerja BWS Papua yang mengesampingkan Perpres nomor 17 Tahun 2019 dan Pergub nomor 14 tahun 2019 dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Selain itu juga kami juga menegaskan kepada kepala Balai BWS, selaku pejabat public untuk tidak membalas surat permohonan Audenci BPC Gapensi Kabupaten Jayapura di media social tetapi harus melalui surat resmi sesuai administrasi secara bermatabat, tegas Barnabas.

“Kami juga meminta Kementrian PUPR menambah sejumlah dana untuk rekonstruksi sungai-sungai di Kota Sentani secara menyeluruh dari hulu hingga ke hilir dan melibatkan pengusaha asli Papua atau perusahaan yang beralamat di Kabupaten Jayapura,” tukasnya. (Irf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here