Papua 7 Positif Covid-19. Menurut info terbaru, Jayapura 4, Merauke 3.da terbaru Mimika dua orang. Tampak Juru Bicara Satgas Covid-19 Provinsi Papua,  dr. Silwanus Sumule, saat berikan keterangan. ISTIMEWA)

Badai COVID-19, Konflik Politik dan Peran Agamawan di Tanah Papua

Ridwan al-Makassary

Badai Corona yang mengglobal, pandemik, telah mengabarkan berita dan ancaman kematian bagi warga kota-kota di dunia, termasuk Tanah Papua. Di Papua, bahkan, dinyatakan secara dramatis Covid-19 akan membawa kepunahan bagi Orang Asli Papua (OAP), yang telah minim jumlahnya. Tanah Papua adalah sebuah wilayah yang dipenuhi aroma konflik politik yang kuat antara kelompok separatis dan pendukungnya dengan pemerintah Indonesia. Konflik yang berlarut-larut (a protracted conflict) dan sudah sejak lama terbit, terutama sejak Pepera 1969 yang ditampik para pejuang self-determination.

Di tengah badai Corona yang mengancam, kebijakan pemerintah setempat dan para agamawan masih mengundang perdebatan di tengah masyarakat, terutama hasil rapat Forkompinda Papua dan Bupati/Walikota Se-Papua 24 Maret 2020 di Gedung Negara Jayapura dan Surat Edaran MUI yang tidak seirama. Juga, sebagian agamawan yang tampaknya sibuk melakukan politisasi untuk kentingannya yang sempit.

Tulisan sederhana ini hanya ingin memproblematisasi dan melihat topik di atas dari sebuah perspektif yang lebih luas tentang tiga hal, pertama, kondisi terkini wabah Covid-19 di Tanah Papua. kedua, kontroversi kebijakan politik pemerintah dan ketiga peran agamawan yang ideal dan diakhiri dengan kesimpulan.

Jumlah Pasien dalam Pengawasan (PDP) di Papua terus bertambah angkanya. Hingga Rabu, 25 Maret 2020, jumlah PDP telah mencapai angka 36 orang berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Jumlah 36 orang tersebut tersebar di beberapa kota di Papua, dengan mana kota Jayapura adalah penyumbang terbanyak. Dapat dimaklumi Kota Jayapura penyumbang terbanyak karena merupakan kota utama dan menjadi tempat lalu lintas perjalanan udara dan laut untuk wilayah Papua. Meskipun belum semuanya dinyatakan positif, namun kondisi 36 orang PDP ada yang tergolong sakit berat dan tiga orang sudah dinyatakan positif.

Sementara itu, jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) berjumlah 728 orang. Sementara itu, alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis sangat terbatas meskipun telah dijanjikan adanya bantuan. Singkatnya, di tengah mulai jatuhnya korban dan keterbatasan APD yang tersedia, kondisi di tubuh masyarakat yang masih acap berkumpul akan mempermudah penyebaran virus Corona ini.

Merespon berjatuhannya korban di Tanah Papua, pemerintah setempat di Papua sigap dengan menggelar rapat untuk mencari solusi. Rapat Forkompinda Papua tentang pencegahan, pengendalian dan penanggulangan Corona menyatakan beberapa hal, di antaranya: 1. Physical Distancing; 2. Tutup Bandara, Pelabuhan dengan batas waktu 14 hari; 3. Pasar dibatasi 6 jam; 4. Polisi dan TNI segera tertibkan orang yang bebas berkeliaran; 5, Pembatasan mulai 2 hari ke depan.

Keluarnya keputusan Pemerintah Papua pada dasarnya dilandasi dengan niat baik. Namun, terdapat poin yang cukup mengundang perhatian dan pemberitaan yang cukup panas di media sosial, terkait skap Mendagri yang diberitakan tidak setuju dengan kebijakan Pemrov untuk menutup wilayahnya. Sebagai satu akibat kecaman terhadap sikap Mendagri bermunculan, termasuk gembala yang selama ini bersuara keras terhadap Pemerintah Indonesia.

Sayangnya, beberapa agamawan dan simpatisan Papua merdeka sepertinya menggunakan kondisi yang tidak menguntungkan ini memframingnya dalam bingkai perlawanan terhadap pemerintah Indonesia. Untuk hal ini, memang diperlukan koordinasi pihak yang terkait secara sinergis agar supaya kebijakan yang ditempuh benar-benar berpihak pada kebutuhan warga di Papua dan juga tidak bertabrakan antara kewenangan pemerintah setempat dan pemerintah pusat. Singkatnya, pusat dan daerah mesti seirama agar ada arah yang sama dalam mengarungi badai Corona ini.

Karenanya, semua stakeholder di Tanah Papua mesti bersatu padu dalam menangani wabah Covid-19 yang universal ini. Di sini salah satu stakeholder yang sangat didengar suara kenabiannya adalah agamawan, para ustadz dan gembala, serta tokoh agama lainnya. Agmawan di Papua acap lebih didengar dari pemerintah sehingga pelibatan mereka dalam mendukung kebijakan pemerintah setempat di atas adalah keniscayaan.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Persekutuan Gereja-Gereja seTanah Papua (PGGP), Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Wilayah Papua dan semua kelompok keagamaan di Papua mesti bersatu padu untuk mengingatkan umatnya agar bisa tetap tinggal di rumah dan menjaga pembatasan sosial untuk menghindari penyebaran virus Corona ini.

MUI Wilayah Papua telah menyahuti kebijakan Pemerintah untuk mengigatkan umat Islam agar untuk sementara waktu sejak 27 Maret 2020 salat Jumat dan Salat lima waktu sementara waktu diganti dengan salat Duhur dan salat lima waktu di rumah dengan keluarga masing-masing.

Namun, di Kabupaten Jayapura beredar surat yang sama bahwa Salat Jumat tetap dilaksanakan meski dengan beberapa persyaratan yang ketat. Hal ini juga perlu diselesaikan di level MUI agar ada satu suara biar umat di bawah tidak kebingungan mengikuti rekomendasi yang mana.

Idealnya, semua bentuk keramaian dengan dalih apapun, termasuk ritual agama mesti dihentikan agar kita tidak sedang berdansa dengan kematian. Singkatnya, tanggung jawab moral dan kemanusiaan agamawan adalah serupa dengan nabi-nabi sosial, mengutip Ali Syari’ati.

Saatnya agamawan tidak kasak kusuk membela “sesuatu” yang mencederai suara kenabiannya. Saatnya mereka berpidato dengan lantang untuk menghentikan kerumunan dan kumpul-kumpul dalam jumlah besar. Apa gunanya bandara dan pelabuah ditutup jika pembatasan sosial dan tinggal di rumah tidak diindahkan warga di Papua.

Penulis: Pekerja perdamaian, founder Lembaga Perdamaian Indonesia (LPI) dan peneliti Centre for Muslim States and Societies (CMSS) University of Western Australia. (Foto Pribadi)

Penulis berpandangan bahwa idealnya stakeholder di Papua bisa bersatu padu melawan badai Corona ini, dengan mengenyampingkan politisasi dan pembelaan kepentingan yang sempit, agar kemanusiaan di Tanah Papua dapat terlindungi. Tanpa kerjasama dan sinergi stakeholder di Papua badai kepunahan mungkin akan menjadi mimpi yang nyata. Kita berlindung kepada Tuhan yang maha kuasa agar tidak terjadi. (*)

Penulis: Pekerja Perdamaian dan Co-Founder Lembaga Perdamaian Indonesia (LPI) serta peneliti Center for Muslim States and Societies (CMSS) University of Western Australia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here