Masyarakat yang tergabung dalam ‘Komunitas Basis Masyarakat Adat Mum-Yimum dan Yonggwai’ saat melakukan penutupan lokasi yang bakal dilakukan kegiatan re-planting kelapa sawit di Yamta, Arso PIR I, Kemarin. (Arief /lintaspapua.com)

Karena Merasa Tak Dilibatkan dan Terkesan Program Dipaksakan Untuk Dilaksanakan

KEEROM (LINTAS PAPUA)  – Masyarakat adat yang tergabung dalam ‘Komunitas Basis Masyarakat Adat Mum-Yimum dan Yonggwai’ meminta agar program re-planting atau ‘peremajaan’ kelapa sawit yang dilaksanakan Koperasi Sawit ‘Ngkawa’ di Arso PIR II sementara ditangguhkan atau tidak dilaksanakan.

Menunjukkan keseriusan mereka dalam pernyataan sikap mereka, masyarat adat yang tergabung dalam komunitas tersebut dipimpin beberapa tua-tua adat, mereka melakukan aksi upacara adat untuk menolak kegiatan replanting serta menutupi jalan masuk menuju lokasi replanting di Kebun sawit Kampung Yamta, Arso PIR II pada Jumat (20/03/20) kemarin.

Tua-tua adat dan anggota komunitas yang mengikuti kegiatan tersebut diantaranya, Gaspar Tafor, Ketua Komunitas basis, Dominika Tafor, Sekretaris Komunitas, Ferdinan Tuamis, Sekretaris Dewan Adat Keerom, Lauren Borotian, dan lain-lain.

Dalam pernyataan sikap usai kegiatan, Sekretaris ‘Komunitas Basis Masyarakat Adat Mum-Yimum dan Yonggwai,’ Ferdinan Tuamis, mengemukakan bahwa ada banyak hal yang membuat mereka meminta agar kegiatan replanting tidak dilaksanakan saat ini karena banyak hal yang menurut mereka perlu mendapat penjelasan terlebih dahulu.

‘’Sikap yang kami ambil ini bukan menolak adanya replanting. Kami bukan menolak pembangunan, kami tetap mau masalah kelapa sawit ini diselesaikan dengan baik. Bukan dengan cara terburu-buru seperti ini dan juga tidak melihat apakah masalah yang ada sebelumnya sudah diselesaikan atau belum, tapi ini seakan dipaksakan dengan alasan segera atau uang kembali ke pusat, itu yang kami nilai tidak bisa dilaksanakan,’’ungkapnya.

Menurut Ferdinand, bahwa saat ini menjelang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom, maka sebaiknya konsentrasi masyarakat saat ini adalah bagaimana agar pemilihan tersebut pada 23 september mendatang bisa berjalan baik.

‘’Karena Sawit ini mengandung unsur banyak masalah yang belum terselesaikan mulai dari status tanah yang diserahkan leluhur kami adalah status HGU, kemudian masalah pabrik, masalah replanting, dll. Masalah ini harus selesai baik, dan yang bisa menyelesaikan adalah bupati yang baru yang nanti bisa dengan tenang membantu penyelesaian masalah ini, maka kita harap penyelesaian masalah sawit termasuk replanting ini dilanjutkan seusai Pilkada saja,’’pesannya.

Seperti diketahui aksi penutupan jalan masuk ke lahan kegiatan replanting dilakukan sehari setelah kegiatan pembukaan dilakukan oleh pihak III yang ditunjuk oleh Koperasi ‘Ngkawa.’ Ketua Koperasi petani kelapa sawit ‘Ngkawa’ yang diwakili Bendahara koperasi, Ny. Mudrika mengemukakan bahwa dilaksanakannya program replanting kelapa sawait ini bukan program yang mudah untuk diraihnya.

‘’Petani kelapa sawit saat ini mati suri sejak tahun 2015-an karena pabrik terhenti dan masalah lainnya termasuk replanting, maka dengan adanya program ini maka ini adalah harapan baru petani. Maka kami heran kalau ini ditunda lagi, apalagi kami sudah berkonsultasi dengan semua pihak dari pusat hingga ke adat, namun kenapa?,’’ujarnya kepada lintaspapua.com.

Sementara itu, ketua Dewan Adat Keerom, Servo Tuamis, mengemukakan atas masalah tersebut maka pihaknya akan mencari jalan keluar terbaik.

‘’Ini masalah yang panjang dan memang menjadi rumit kalau seperti ini karena rawan konflik antara masyarakat adat dan petani sawit, maka besok (senin, red) saya akan menghadap pemerintah terkait seperti dinas perkebunan dll, agar bisa menengahi dan memberikan solusi yang baik untuk semua, masalah ini jangan dibiarkan karena akan berpotensi konflik. Untuk kedua pihak saya minta tahan diri sampai kita pertemukan dengan pihak pemerintah yang memediasi,’’ujarnya. (arief/lintaspapua.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here