Ribka Haluk : Bupati Jangan Salahkan Dukcapil Bila Ada Warganya Tak Tercover Bansos

0
189
“Artinya jangan salahkan siapa-siapa kalau daerahnya tidak tercover bantuan sosial yang diprogramkan pemerintah,” tutur Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua, Ribka Haluk, Selasa (10/3/2020), di Jayapura. (Erwin /LPC)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) wilayah kabupaten, khususnya di pegunungan, disebut-sebut tak mendapat perhatian yang semestinya dari para pengambil kebijakan setempat.

Alhasil upaya perekaman KTP elektronik yang dilakukan sejak beberapa tahun lalu, belum dapat dirampungkan. Padahal seluruh bantuan sosial yang dperuntukan bagi seluruh warga Papua membutuhkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Yang saya tahu selama ini para bupati kurang perhatikan kantor dinas Dukcapil. Dan rendahnya perekaman salah satunya juga dipengaruhi kebijakan bupati. Makanya, harus ada perhatian dan dukungan penuh kepada Dinas Dukcapil setempat. Karena sekarang semua bantuan sosial, pendidikan maupun kesehatan berbasis elektronik.

“Artinya jangan salahkan siapa-siapa kalau daerahnya tidak tercover bantuan sosial yang diprogramkan pemerintah,” tutur Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua, Ribka Haluk, Selasa (10/3/2020), di Jayapura.

Meski demikian, Ribka memuji proses perekaman KTP elektronik di Kabupaten Puncak dan Puncak Jaya yang dinilainya sudah diatas 50 persen, meski memiliki topografi wilayah yang sulit.

“Kalau di Puncak Jaya dan Puncak perekaman sudah bagus. Ini juga karena instansi terkait mendapat dukungan anggaran memadai”.

“Intinya perlu ada kepedulian dari kepala daerah setempat. Sebab mereka yang punya uang, mereka yang wilayah dan yang masyarakat,” tutur ia.

Memaksakan perekaman KTP elektronik hingga 100 persen, tambah dia, akan sangat sulit dilakukan. Apalagi setiap tahun ada penduduk yang bertambah maupun meninggal dunia.

Kendati begitu, pihaknya tetap mendorong agar perekaman bisa tuntas hingga 90 persen.

“Kita tetap mendorong perekaman bisa tuntas mungkin antara 70, 80 atau 90 persen. Tapi sekali lagi butuh kebijakan pimpinan daerah untuk mendukung anggaran”.

“Sebab intinya Papua ini khususnya di gunung punya biaya tinggi. Sehingga kalau bupati tidak kasih perhatian penganggaran kepada kantor Dukcapil setempat, ya segitulah yang dia akan dapat (hasil perekamannya),” pungkasnya.(win)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here