Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Dr. Yustus Pondayar, SH, MH. Richard (LPC)
Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Dr. Yustus Pondayar, SH, MH. Richard (LPC)

 

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) — Pelaksanaan Pemilihan Umum (PEMILU), yang dilaksanakan setiap lima tahun, dan menjadi agenda negara, tapi juga pesta rakyat dalam berdemokrasi. Untuk memilih kepala daerah atau pemimpin mereka. Tentulah dalam pelaksaan Pemilu atau Pilkada itu, peran pemerintah daerah sangat penting dengan memberikan dukungan, lewat dana hibah atau Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPHD).  Untuk pelaksaan Pemilu kepada pelaksana Pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan juga Bawaslu sebagai pengawas jalannya pesta rakyat lewat proses demokrasi lima tahunan itu.

Terkait dengan peran pemerintah daerah, tapi juga jika ada pemerintah daerah yang tidak memberikan dukungan lewat dana hibah atau NPHD untuk pelaksaan Pemilu, apakah ada sanksi hukumnya?.

Berikut wawancara Lintas Papua.Com, bersama Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Dr. Yustus Pondayar, SH, MH, Jumat (28/02/2020) di Jayapura.

“Dukungan suatu pemerintah daerah dalam pelaksanaan Pemilu atau Pilkada didaerahnya. Dimana pemerintah daerah itu wajib mendukung, dengan memberikan dukungan dana,  melalui NPHD untuk pelaksaan pemilu didaerahnya,” kata Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Dr. Yustus Pondayar, SH, MH.

Sebut Yustus, menyangkut pemilu adalah agenda negara, yang wajib didukung dan dilaksanakan. Maka tentulah sebagai perangkat negara ditingkat daerah. Pemerintah daerah wajib melaksanakan dan mensukseskan agenda negara lima tahun itu. Ketika agenda negara itu ada disuatu daerah yang melaksanakan Pemilu atau Pilkada.

Disingung soal, jika ada pemerintah daerah yang tidak mendukung pelaksanaan Pemilu atau Pilkada lewat dukungan dana, apakah ada sanksi hukumnya?, Doktor Hukum itu menuturkan, jika ada pemerintah daerah yang tidak mendukung pelaksanaan Pemilu atau Pilkada didaerahnya lewat dukungan dana. Maka ada Punishment bagi pemerintah daerah yang bersangkutan.

“Pemerintah daerah harus mendukung pelaksanaan Pemilu atau Pilkada didaerahnya,  lewat dukungan dana. Jika tidak, maka ada Punishment bagi pemerintah daerah yang bersangkutan, dan juga sanksi administrasi,” jelas Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih itu.

Yustus menegaskan, ada Punishment dan sanksi administrasi bagi pemerintah daerah yang tidak mendukung pelaksanaan Pemilu atua Pilkada didaerahnya yakni, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Punishment (hukuman) adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Untuk mengembangkan suatu program yang menggunakan hukuman secara efektif,” pesan  Doktor Hukum itu.

Mengakhiri wawancara, Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Papua itu pun mengingatkan, bahwa ada sanksi yang diterima oleh pemerintah daerah, yang tidak mendukung pelaksanaan Pilkada didaerahnya. Sanksinya adalah pengurangan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat, atas keburukan etika politik yang ditunjukan oleh pemerintah daerah itu, karena tidak mendukung agenda negara yakni Pemilu itu.ujarnya.

(Richard/Lintas Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here