Ketua Bapemperda Kabupaten Jayapura, Yohannis Hikoyabi, S.Si, M.Si, saat diwawancara. (Irfan /LPC)

SENTANI (LINTAS PAPUA) –  DPRD Kabupaten Jayapura meminta perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah (Perusda) Baniyau menjadi perusahaan perseroan daerah. Perusda Baniyau pada awal pembentukannya dinilai belum memberikan manfaat lebih kepada masyarakat, juga belum memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah. Padahal untuk mendorong pembangunan daerah peran Perusda sangat dibutuhkan.

Hal ini disampaikan Ketua Bapemperda Kabupaten Jayapura, Yohannis Hikoyabi, S.Si, M.Si, kepada wartawan usai kegiatan Uji Publik Lima Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Jayapura, Selasa (25/2/2020) sore lalu.

“Perusda Baniyau selama ini dalam menjalankan usahanya tiap tahun seluruh atau sebagian besar modalnya telah diberikan oleh Pemerintah Daerah. Namun belum memberikan input atau keuntungan langsung kepada masyarakat, khususnya masyarakat lokal. Karena langsung masuk ke pemerintah daerah sebagai pemasukan daerah,” kata Politisi Partai Hanura tersebut.

Selain itu, kata Yohannis Hikoyabi, Perusda Baniyau dianggap masih belum memiliki etos kerja, terlalu birokratis, in-efisien, kurang memiliki orientasi pasar, serta ketidakjelasan antara menghasilkan profit.

“Saya kasih contoh seperti Perusda Baniyau, itu seharusnya bukan menjadi badan usaha milik daerah (BUMD) harus rubah statusnya ke PT atau Perusahaan Perseroan Daerah. Supaya sinkronisasi kerja di bawah lebih leluasa, perubahan dapat dilakukan dan itu sesuai dengan PP Nomor 54 Tahun 2017,” jelasnya.

Setelah berubah menjadi PT. Perseroan Daerah (Perseroda) memungkinkan adanya kerja sama dengan pihak swasta dapat dilakukan dan adanya pembelian atau penjualan saham-saham obligasi. Peranan pemerintah daerah dalam Perseroda tergantung dari besar kecilnya jumlah saham yang dimiliki atau berdasarkan perjanjian tersendiri diantara para pemegang/pemilik saham.

“Contohnya, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jayapura yang berstatus perusahaan BUMD, apalagi keberadaan PDAM Jayapura adalah perusahaan milik Pemerintah Kabupaten Jayapura dan juga milik Pemerintah Kota Jayapura. Jadi ada kekeliruan disitu,” terang pria yang juga Ketua Bapemperda Kabupaten Jayapura.

“Nanti disitu baru kita lihat obligasi saham terbesar siapa, apakah Pemda Jayapura atau Kota Jayapura. Kalau Kota Jayapura terbesar kita berikan tanggung jawab ke mereka sebagai pemegang saham terbesar. Selama ini kan dua-duanya jalan, terus soal input pajak tidak ada keuntungan buat kita sama sekali,” cetusnya.

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Jayapura ini juga menambahkan, dengan mencontohkan PDAM Jayapura, Pemerintah Daerah perlu memikirkan soal perubahan status Perusahaan Daerah ke Perseroda, setelah ada payung hukumnya akan banyak menyerap tenaga kerja dan kemudian diperoleh keuntungan. Dalam artian, baik pelayanan maupun pembinaan organisasinya dilakukan dengan cara efektif dan efisien serta ekonomis.

“Selama ini kan tidak ada ada hasilnya padahal kita selalu berikan suntikan modal. Jadi mau tidak mau, maka Pemerintah Daerah harus merubah status Perusahan Daerah ke Perseroda,” tukasnya. (Irf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here