Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayapura, Patrinus R. N. Sorontou, didampingi Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Jayapura Hermes Felle dan sejumlah anggota Komisi A DPRD Kabupaten Jayapura, ketika menyerahkan cinderamata kepada Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Budi Laksono usai melakukan kunjungan kerja (Kunker) guna berkonsultasi masalah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Kamis (20/2/2020). (Irfan / lintaspapua.com)

SENTANI (LINTAS  PAPUA) – DPRD Kabupaten Jayapura melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Surabaya, Jawa Timur berkonsultasi masalah rancangan peraturan daerah (Raperda).

Menurut Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayapura, Patrinus R. N. Sorontou, pihaknya melakukan konsultasi dan koordinasi dua buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yaitu Raperda tentang pergantian dan pemberhentian perangkat kampung (Desa) serta Raperda tentang bantuan hukum terhadap masyarakat miskin di Kabupaten Jayapura.

“Ya, hari ini (kemarin) kami dari DPRD Kabupaten Jayapura bertemu dengan DPRD Kota Surabaya terkait ada dua Raperda yang dibawa kesana, untuk kami di DPRD Kabupaten Jayapura dapat mencontohi DPRD Kota Surabaya. Intinya untuk mengkaji dan menjadi bahan kami dalam menyusun Raperda tersebut,” ucap Patrinus R. N. Sorontou ketika menghubungi wartawan media online ini via telepon seluler, Kamis (20/2/2020) kemarin sore.

“Jadi, tadi (kemarin) kami sudah melaksanakan kunjungan kerja terkait dua Raperda. Yakni, Raperda tentang pergantian dan pemberhentian perangkat kampung (Desa) serta Raperda tentang bantuan hukum terhadap masyarakat miskin di Kabupaten Jayapura,” sambung politisi PDIP tersebut, seraya menambahkan bahwa dirinya hanya mendampingi Komisi A DPRD Kabupaten Jayapuraa saat berkunjung ke DPRD Kota Surabaya, guna berkonsultasi terkait dua Raperda.

Lebih lanjut Patrinus Sorontou menuturkan, kalau Raperda tentang pergantian dan pemberhentian perangkat kampung (Desa) itu sudah ada peraturan perundang-undangannya. Sedangkan untuk Raperda tentang bantuan hukum terhadap masyarakat miskin itu yang menjadi fokus pihaknya. Selain itu, dipilih Kota Surabaya sebagai rujukan lantaran mereka telah memiliki peraturan daerah tentang bantuan hukum terhadap masyarakat miskin.

“Jadi yang kami peroleh di Kota Surabaya bahwa ini sudah dijalankan atau berjalan dan di dalamnya mengatur mengenai bantuan hukum terhadap orang miskin. Nah, itu yang kami mau coba dorong di Kabupaten Jayapura untuk dapat berlaku agar orang-orang miskin atau orang-orang yang tidak mampu itu bisa dibantu oleh Pemda Kabupaten Jayapura ketika menghadapi persoalan hukum,” ucapnya.

“Itulah yang kami bahas tadi (kemarin) bersama Komisi A DPRD Kota Surabaya. Hal ini berdampak positif sekali, karena di Surabaya ini banyak yang bisa terekspos masuk dan terbantu oleh Pemda Kota Surabaya lewat bantuan hukum disini. Tapi, inikan cukup butuh dana yang besar untuk bisa membantu masyarakat miskin guna bantuan hukum tersebut,” tambah Patrinus Sorontou.

Untuk itu, dirinya berharap nantinya ke depan pun demikian, kedua Raperda tersebut nantinya bisa terwujud di Kabupaten Jayapura.

“Sehingga kami dari DPRD Kabupaten Jayapura sangat tertarik untuk ambil bagian dalam Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Jayapura, khususnya Komisi A yang bawa datang konsultasi ke DPRD Kota Surabaya ini agar berusaha dua Raperda ini bisa masuk atau terwujud di Kabupaten Jayapura,” harapnya.

Selain itu, dirinya juga menuturkan pihaknya akan mengoptimalkan hasil kunjungan tersebut sebagai langkah dalam menyelesaikan dua buah Raperda tersebut.

“Kami akan menjadikan ini sebagai bahan kami dalam penyusunan Raperda,” tukas Patrinus Sorontou yang juga Ketua PDIP Kabupaten Jayapura. (Irf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here