Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung (DPMPK) Kabupaten Jayapura, Elisa Yarusabra, saat diwawancara. (Irfabn /lintaspapua.com)

Elisa Yarusabra : DPMPK Gencar Latihan Aparat Kampung Gunakan Aplikasi Bumdes

SENTANI (LINTAS PAPUA) – Pengurus atau pengelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dituntut mampu memiliki keterampilan manajemen serta mampu menyajikan penyusunan pelaporan keuangan secara profesional dan akuntabel.

Mereka pun dilatih terkait teknis pembuatan pelaporan keuangan selama dua hari mulai Rabu (19/2) hingga Kamis (20/2) oleh DPMPK Kabupaten Jayapura, di Ballroom Hotel HoreX, Kota Sentani, Kabupaten Jayapura.

Dalam pelatihan itu juga melibatkan BPKP dan diikuti 139 kampung se-Kabupaten Jayapura.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung (DPMPK) Kabupaten Jayapura, Elisa Yarusabra berharap setelah mengikuti pelatihan, masalah umum dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terkait manajemen dan penyusunan pelaporan keuangan BUMDes kedepannya itu bisa dilakukan secara profesional, akuntabel dan transparan.

Salah satu aplikasi yang dapat dimanfaatkan oleh para pengelola BUMDes di era Digital ini, seperti Aplikasi BUMDes, dengan kehadirannya aplikasi BUMDes ini kiranya dapat memudahkan para pengelola BUMDes dalam penyusunan laporan keuangan dan kegiatan usaha. Karena, aplikasi BUMDes sangat mudah digunakan.

“Kadang Bumdesnya sudah baik, tetapi administrasinya dan pengelolaan keuangan belum baik. Makanya pendampingan dan pelatihan dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Papua (BPKP) sangat dibutuhkan,” jelas Elisa Yarusabra, kepada awak media usai penutupan kegiatan pelatihan manajemen keuangan badan usaha milik desa (BUMDes), di Ballroom Hotel HoreX, Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, Kamis (20/2/2020) kemarin sore.

Katanya, setelah usai kegiatan pelatihan para peserta diharapkan telah mampu mengoperasikan aplikasi Bumdes dan mantab dalam mengelola administrasi dan mengelola manajemen keuangan dengan benar, yang selama ini kerap menjadi salah satu masalah umum yang dikeluhkan masyarakat desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

”Dengan adanya pelatihan dan pendampingan sebagian besar peserta merasa senang. Sehingga kebutuhan akan cara-cara atau bentuk pengadministrasian dari pada BUMDesnya, setelah mengikuti pelatihan mereka dapat banyak Input untuk manajemen BUMDesnya,” jelasnya.

Selain itu, Elisa juga menambahkan, setelah ada sejumlah kepastian dari kampung, pihaknya dari DPMPK akan terus mengawal semua Kampung yang menyertakan dana kampungnya sebagai penyertaan modal bagi BUMDes di 22 Kampung sesuai komitmen bersama.

“Dari hasil evaluasi kita ada yang sudah mengalokasikan 450 juta, ada yang 300 juta, 200 juta, dan 100 juta. Sebagai penyertaan modal di kampung untuk pengelolaan sumberdaya kampung dengan menggunakan lembaga BUMDes,” imbuhnya.

Apalagi Dana Desa juga sudah diarahkan kesana, agar terintegrasi seluruhnya. Juga sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang sebagi perintah dari peraturan Pemerintah, Baik Undang-Undang No.6 tentang Desa maupun yang terbaru Peraturan Menteri Desa (Permendes) No.11 Tahun 2011 tentang prioritas dana Desa.

“Salah-satu prioritas pembiayaan dari dana Desa adalah pemberian modal untuk BUMDes kita dan sangat jelas,” pungkas Elisa Yarusabra.

Untuk diketahui, sampai saat ini baru ada 20 BUMDes dari 139 kampung yang tersebar di 19 distrik. Artinya masih ada sebagian besar kampung yang belum mempunyai Bumdesnya, karena itu pihak DPMPK akan terus berupaya mendorong setiap kampung agar segera membentuk BUMDes. (Irf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here