Distrik Nimboran Gelar Musrenbang 2020, Fokus Membangun 13 Kampung dan 1 Kelurahan

0
359
Kegiatan Musrenbang Distriik Nimboran. (Irfan / lintaspapua.com)

SENTANI (LINTAS PAPUA) – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Distrik Nimboran Tahun 2020 di hadiri Kepala Distrik Nimboran Marsuki Ambo, S.ST., dan seluruh pegawai Staf Distrik, perwakilan sejumlah OPD di lingkup Pemkab Jayapura seperti Bappeda, Bappenda, DPP&KB, Dinas Dukcapil, DPPPA, Dinas Perindag, Dinas Perkebunan dan Peternakan serta Dinas Pemuda dan Olahraga, Danramil, BNN Kabupaten Jayapura, Kepala Kampung, Kepala Kelurahan dan undangan, acara yang digelar di Aula Kantor Distrik Nimboran, Selasa (18/2/2020) kemarin pagi.

Kepala Distrik (Kadistrik) Nimboran, Marsuki Ambo, S.ST., kepada wartawan usai pembukaan Musrenbang Distrik tahun 2020 dengan tema Nimboran menuju perubahan dalam segala aspek pembangunan berbasis kearifan lokal ini dapat terlaksana dimulai dari tingkat lingkungan kemudian diteruskan ke Musrenbang tingkat Kampung/Kelurahan pada bulan Januari 2020.

“Untuk mengumpulkan usulan pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat kampung dan kelurahan dalam Distrik Nimboran, yang kemudian usulan tersebut di tingkat Ditsrik dengan tujuan untuk menghasilkan kesepakatan dan juga komitmen antara pembangunan program atau kegiatan pembangunan daerah yang akan dimuat dalam rencana kerja pemerintah Kabupaten Jayapura tahun 2020,” ujarnya.

“Hari ini (kemarin) kami dalam hal ini Distrik Nimboran telah melaksanakan Musrenbang Tingkat Distrik tahun 2020. Yang mana, di kegiatan Musrenbang kali ini kita juga menghadirkan 13 Kampung dan 1 Kelurahan, ditambah dengan ada beberapa OPD yang ada di lingkup Pemkab Jayapura yang telah hadir bersama-sama dengan kita. Seperti Bappeda, Dinas Dukcapil, Bappenda, Dispora, kemudian dari Dinas Perkebunan dan Peternakan, DKP, DPPKB, Dinas PU, Dinas Perindag serta pihak BNN Kabupaten Jayapura,” tambahnya.

Lebih lanjut Kadistrik Marsuki Ambo mengatakan, sesuai dengan Undang-Undang, kegiatan Musrenbang tingkat Kampung/Kelurahan maupun Distrik wajib dilaksanakan dan hasilnya akan disampaikan Pada Musrenbang tingkat Kabupaten.

“Dalam pelaksanaan musrenbang ini, ada beberapa program yang dibahas terkait dengan empat (4) bidang yang telah kami susun itu adalah penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi, infrastruktur sarana dan pra sarana serta pemberdayaan masyarakat,” katanya.

Karena Distrik Nimboran merupakan bagian daripada Distrik pilot project (percontohan), sehingga pihaknya harus bisa menerjemahkan kebijakan Bupati Jayapura sesuai kebijakan atau program yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura. Sejumlah program atau kebijakan tersebut diantaranya Distrik sebagai pusat data dan informasi, Distrik sebagai pusat pelatihan serta Distrik sebagai pusat pemberdayaan.

“Kami di Distrik Nimboran bersama 5 Distrik percontohan lainnya telah menyusun sebuah Master Plan. Jadi satu master plan itu adalah Distrik Membangun, Membangun Distrik. Yang mana, didalamnya ada 6 komponen yang perlu kita laksanakan terkait dengan master plan tersebut. Yakni, Distrik sebagai pusat data informasi dan pengetahuan, Distrik sebagai pusat pemberdayaan masyarakat adat, Distrik sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, kemudian Distrik sebagai pusat inovasi dan kewirausahaan, juga Distrik sebagai pusat pelayanan dasar publik serta Distrik sebagai pusat pengelolaan sumberdaya alam (SDA) dan lingkungan hidup,” katanya.

”Nah, ini yang kita harus bisa menterjemahkan ketika 6 komponen itu turun ke Distrik sebagai pilot project. Musrenbang Distrik terkait 4 bidang yang telah disusun dari usulan masing-masing kampung ini, maka kita akan merekap semua yang terlepas daripada Dana Kampung apa-apa saja yang dikerjakan melalui Musrenbang tingkat kampung,” tambahnya.

Dijelaskan, program yang sudah terakomodir dalam Dana Desa (DD) tidak boleh diusulkan lagi dalam Musrenbang kali ini agar tidak terjadi pendobelan. Usulan saat ini akan sampai pada tingkat kabupaten, provinsi dan pusat, serta akan dipilah-pilah mana yang lebih prioritas.

“Nah, ketika itu diputuskan bersama-sama di kampung yang di danai oleh kampung itu tidak boleh lagi kita angkat di distrik. Karena itu kita anggap sudah sanggup dilaksanakan oleh kampung, kecuali yang menyangkut sektoral. Yaitu infrastruktur jalan, kemudian penyediaan air bersih kalau itu memang sangat dibutuhkan menjadi prioritas itu perlu sekali, lalu pos-pos pelayan publik seperti Pustu dan juga pembangunan perumahan guru yang nantinya ada keterlibatan dengan OPD bersangkutan,” jelasnya.

Untuk itu, Marsuki Ambo berharap melalui Musrenbang yang dilaksanakan di tahun 2020 yang akan dianggarkan di tahun 2020 nanti semua usulan dari masing-masing kampung minimal bisa dijawab oleh Perangkat Daerah.

“Kami sangat harapkan OPD teknis yang ada untuk bisa melihat hal itu, dan minimal bisa terjawab usulan dari masing-masing kampung. Pada kegiatan Musrenbang kali ini usulan yang paling prioritas dari 4 bidang itu adalah infrastruktur itu ada 3 sampai 4 usulan, lalu di bidang ekonomi juga cukup banyak usulan karena memang kita merupakan sentra ekonomi terutama pengembangan ternak dan perkebunan,” paparnya.

”Kemudian dari sisi pemberdayaan, yaitu kita perlu pelatihan-pelatihan untuk bagaimana kampung-kampung yang berstatus kampung adat ini perlu ada pembekalan-pembekalan terkait dengan peningkatan keterampilan terhadap seluruh masyarakat yang lebih banyak disampaikan oleh maisng-masing kampung/kelurahan dari 13 kampung dan 1 kelurahan,” tukas Marsuki Ambo. (Irf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here