JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Pemerintah Kabupaten Keerom diminta segera menyelesaikan persoalan pemalangan Kantor Dinas Kesehatan setempat yang sudah berlangsung sejak 3 Februari 2020 lalu.

Hal ini disampaikan Plt. Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Papua drg. Aloysius Giyai, M.Kes, usai  meninjau langsung Kantor Dinas Kesehatan Keerom di Jalan Trans Papua, Arso Kota, Rabu (12/02/2020), sebagaimana rilis yang diterima pers.

“Dinas kesehatan di Keerom ini kan merupakan kantor pelayanan publik. Ini OPD penting yang mengatur hidup matinya orang”.

“Saya mohon dengan hormat harus segera dibuka. Dinas terkait dan Pemda Keerom harus menyelasaikan persoalan itu agar palang itu dibuka,” ucapnya.

Aloysius dalam kunjungannya ke Keerom sudah mencoba menghubungi Kepala Dinas Kesehatan setempat namun ponselnya nonaktif.

Sama halnya ketika menyambangi Kantor Bupati Keerom dan hendak bertemu Bupati, Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah, para staf menyampaikan ketiga pimpinan daerah itu sedang tidak di tempat.

Rombongan Dinas Kesehatan Papua kemudian menuju RSUD Kwaingga di Jalan Bhayangkara Arso Swakarsa dan diterima Direktur dr. Bernadette Eka Suci, SKM.M.Kes.

Dalam dialog singkat, terungkap rumah sakit yang dipimpinnya itu sempat dipalang akibat Kecewa dengan hasil rekrutmen tenaga kontrak. Kendati demikian, permasalahan itu sudah dijelaskan kepada pelaku pemalang rmah sakit.

Menyikapi hal itu, Aloysius pun menyoroti hasil rekrutmen yang sangat tidak adil bagi Orang Asli Papua (OAP). Sebab dalam surat tertanggal 440/44/Dinkes/I/2020 tertanggal 20 Januari 2020 yang ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan Keerom dr. Ronny J.A. Situmorang, berisikan pengumuman nama-nama tenaga kontrak RSUD Kwaingga tahun 2020. Dimana dari 122 orang hanya belasan anak Asli Papua yang direkrut.

Tenaga kontrak itu meliputi 1 dokter spesialis penyakit dalam, 1 dokter spesialis anak, 4 dokter umum, 43 perawat, 25 bidan, 6 tenaga kesmas, 2 apoteker, 1 fisioterapis, 1 radiologi, 1 perawat gigi, 1 rekam medik, 21 tenaga SMA, 9 analis, dan 6 asisten apoteker.

“Kalau tenaga kesehatan yang bersifat spesifikasi ya kita maklumi harus profesional, tapi ini saya lihat untuk tenaga SMA dari 21 nama, hanya 1 atau 2 anak Asli Papua. Tidak ada keberpihakan sama-sekali,” sesalnya. (win)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here