Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah Meepago, Jhon Gobai, bersama Kepala Kantor KAP, Ferdinand Okoseray. Richard (LPC)
Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah Meepago, Jhon Gobai, bersama Kepala Kantor KAP, Ferdinand Okoseray. Richard (LPC)

 

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) –- Empat lembaga peduli pelanggran HAM di Papua, yakni Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah Meepago, Dewan Adat Papua (DAP), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, Komisi Hak Asasi Manusia, Keadilan, Perdamian dan Keutuhan Ciptaan (HAM-KPKC) Sinode GKI Tanah Papua, serta Pusaka Jakarta. Menilai operasi penegakan hukum, dan kontak senjata, pada tanggal 17 Desember 2019 lalu, di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Berujung pada dugaan terjadinya pelanggaran HAM terhadap masyarakat sipil, di Intan Jaya.

“Pendropan pasukan dan operasi penegakan hukum di Intan Jaya, berujung pada kontak senjata, 17 Desember 2019 lalu.  Akibat kontak senjata itu, 2 orang anggota TNI menjadi korban. Dan awal 2020, kontak senjata kembali terjadi, 26 Januari 2020 antara TNI/POLRI dan TPN/OPM, menyebabkan tertembaknya, Alex Kobogau (28). Korban penganiayaan, Yopi Sani Yegeseni (14) dan Jakson Sondegau (8). Aparat menyebutkan, Alex Kobogau dan rekannya, serta Yopi Sani dan Yegeseni adalah anggota TPN/OPM, sedangkan masyarakat menyebutkan bahwa mereka adalah masyarakat sipil,” kata Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah Meepago, Jhon Gobai, saat mengelar jumpa pers, Senin (17/02/2020), di Kantor DAP, Abepura, Jayapura, Papua.

Sebut, Jhon Gobai, pendropan pasukan ke Intan Jaya, diduga untuk mengejar Egianus Kogoya, juga diduga dalam rangka menghalangi masuknya pasukan TPN/OPM ke areal Freeport yang merupakan obyek vital nasional. Hal ini dapat dilihat dari kejadian, Kamis 19 Desember  2019, dimana kembali terjadi kontak senjata antara tim Nanggala 12 dan tim Belukar Bravo 4 dengan KKSB di wilayah Distrik Ugimba, Kabupaten Intan Jaya.

Kejadian berawal saat Tim Nanggala sebagai tim penutup, bergerak dari Tembagapura menuju Kampung Ugimba, dimana tim bertemu KKSB dan terjadi kontak tembak atau pertempuran perjumpaan di Kampung Nggamagaim, wilayah Distrik Ugimba, Kabupaten  Intan Jaya. Kontak senjata itu berkaitan dengan pengamanan 26 Desember 2019, saat ditandatanganinya MoU antara Freeport dan Panglima TNI di Jakarta.

“Fakta situasi Intan Jaya hari ini, dimana telah hilangnya hak atas rasa aman, hak atas tempat tinggal yang tidak aman oleh masyarakat sipil di Intan Jaya, dan mereka telah mengungsi meninggalkan sumber penghidupan mereka atas terbatasinya kebebasan berkumpul, beribadah bagi masyarakat sipil di Intan Jaya.  Maka jelas-jelas menunjukan fakta hukum negara melalui aparat kemanan telah melakukan pelanggaran HAM terhadap masyarakat sipil di Intan Jaya,” ujar Jhon Gobai.

Selain itu,  lanjut Gobai, terdapat perbedaan data dan kesimpulan  antara aparat keamanan dan masyarakat terhadap korban tertembak, seperti Alex Kobogau (28) dan rekannya, serta korban penganiayaan Yopi Sani Yegeseni (14) dan Jakson Sondegau (8). Aparat menyebutkan,  Alex Kobogau dan Yopi Sani, tertembak di kaki, keduanya adalah anggota TPN/OPM. Sedangkan masyarakat menyebutkan keduanya adalah masyarakat sipil.

Terkait dengan fakta tersebut, maka ke 4 lembaga peduli HAM di Papua menyatakan sikap, sebagai berikut :

  1. Presiden Republik Indonesia kami meminta agar dapat mengimplementasikan prinsip perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung-jawab pemerintah, (Pasal 28i ayat (4) UUD 1945) dengan cara memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk hentikan gencatan senjata dan menghentikan operasi militer di Kabupaten Intan Jaya, dan menarik pasukannya dari Nntan Jaya dan Paniai.
  2. Ketua DPR RI wajib mengimplementasikan prinsip perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM dengan cara mengunakan kewenangannya (Pasal 18 ayat (3) UU No 34 Tahun 2004) memerintah Presisden Republik Indonesia untuk menghentikan operasi militer atau operasi penegakan hukum di Kabupaten Intan Jaya.
  3. Pimpinan TNI/POLRI silahkan jaga Freeport di pinggiran pagar Freeport tidak usah saling serang di perkampungan masyarakat.
  4. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KOMNAS HAM RI) segera membentuk tim Independen dan diturunkan ke Kabupaten Intan Jaya untuk memastikan dugaan pelanggaran HAM terhadap masyarakat sipil di Kabupaten Intan Jaya.
  5. Pemerintah Provinsi Papua agar ikut memberikan perhatian untuk situasi yang dialami oleh masyarakat di Kabupaten Intan Jaya
  6. Pemerintah Kabupaten Intan Jaya agar kembali beraktivitas di Intan Jaya.

(Richard/Lintas Papua)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here