Kampung Ampas di Keerom Terapkan Delapan Peraturan, Termasuk Larangan Miras dan Provokator

0
497
Kepala Kampung Ampas, Distrik Waris, Manfred Bonggoro, bersama Ketua Komisi C DPRD Keerom, Bonefasius Muenda, dan unsur pimpinan Distrik Arso, pada acara syukuran di Kampung Ampas belum lama ini (9/2/2020). (Arief / lintaspapua.com)

Mulai dari Larangan Miras, Ilmu Hitam, Provokator Hingga Larangan Perzinahan, dan lainnya.

KEEROM (LINTAS PAPUA) – Kepala Kampung Ampas, Distrik Waris, Manfred Bonggoro, mengemukakan tekadnya agar kampung tersebut dapat menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan dengan baik bersama masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut maka, Kampung Ampas akan menerapkan sediktnya 8 (delapan aturan) yang telah disepakati untuk menjadi Perkam atau Peraturan Kampung.

‘’Dari muskamp yang kami gelar, ternyata masyarakat dan aparatur kampung sepakat perlu diterapkannya suatu perkamp agar pembangunan di Kampung Ampas dapat berjalan lancar. Sedikitnya ada 8 aturan yang telah disepakati dalam suatu Muskam,’’ungkapnya kepada lintaspapua.com belum lama ini, usai kegiatan syukuran atas pelantikan Kampung Ampas pada Minggu (9/2/2020).

Menurut Manfred, bahwa pembangunan di Kampung akan berjalan baik jika didasari Peraturan kampung yang baik. Kedelapan aturan tersebut berisi beberapa aturan yang tujuan utamanya agar ada aturan yang membuat masyarakat lebnih disiplin dan pembangunan di kampung bisa berjalan baik. Bahkan telah disertakan sanksi atas pelanggaran Perkamp tersebut.

Adapun aturan-aturan tersebut ada beberapa macam. Pertama, larangan penjualan dan mengkonsumsi miras (pelanggaran berarti denda Rp. 100 juta). Kedua, dilarang minuman miras dengan sengaja untuk mengganggu aktivitas jalan umum, seperti untuk memajak/memalak atau lainnya (denda 50 juta). Ketiga, dilarang melakukan blac magic atau ilmu hitam, (denda Rp. 200 juta.

Selanjutnya, keempat, dilarang melakukan provokasi (denda Rp.10 juta), kelima dilarang mencuri (denda Rp. 15 juta). Keenam, seluruh ternak wajib dikandangkan (denda Rp. 100 ribu). Ketujuh, dilarang melakukan KDRT (denda Rp.50 juta) dan kedelapan dilarang melakukan perselingkuhan / perzinahan (denda Rp.100 juta).

‘’Dari Rapat Muskamp ini selanjutnya kita sampaikan secara berjenjang keatas agar Perkam ini disetujui  dan bisa diterapkan di kampung,’’tegasnya.

Sedangkan acara syukuran dalam rangka pelantikan kepala kampung sendiri batru dilaksanakan pada Minggu (9/2) kemarin dikarenakan, Kepala Kampung yang baru ingin memastikan sertijab bisa dilakukan bilamana pertanggungjawaban aparatur yang lama telah dilakukan. Seperti diketahui, Kampung Ampas termasuk 1 dari 19 kampung yang dilakukan pelantikan serentak oleh Bupati Keerom, Muh. Markum, pada akhir tahun 2019 lalu atau tepatnya pada 12 desember 2020. Turut hadir pada acara syukuran kepala kampung ampas tersebut, Kadistrik Waris, Valentinus Swadiyana, Danramil Waris, dan perwakilan dari Polsek Waris dan tamu undangan lainnya. (arief/lintaspapua.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here