Sekda Kabupaten Kepulauan Yapen saat ditemui media. (ISTIMEWA)

BIAK (LINTAS  PAPUA)  –  BPK Perwakilan Papua mengadakan Focus Group Discussion (FGD) yang diikuti oleh Bupati Kabupaten Biak Numfor Herry A. Naap, Bupati Kabupaten Supiori, Sekda Kabupaten Kepulauan Yapen serta sejumlah ASN. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Asana Biak, Selasa (28/01/2020)

Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Papua yang mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK Perwakilan Papua selama empat tahun berturut – turut. Hal ini diungkapkan Sekda Kabupaten Kepulauan Yapen, Ir. Alexander Nussy, MM usai mengikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK di Hotel Asana Biak, Selasa (28/01/2020)

“Hari ini kita dikumpul oleh BPK perwakilan Papua untuk membahas hal-hal tindak lanjut tentang apa yang telah kita jalani dalam rangka pemeriksaan kita di Kabupaten Yapen. Kami di Kepulauan Yapen, sudah empat tahun berturut-turut mendapatkan opini WTP, semua yang kita dapatkan ini merupakan komitmen kepala daerah bagaimana memberikan laporan keuangan yang baik sesuai dengan aturan,” Kata Sekda Yapen

Sekda mengatakan, opini WTP yang diterima pemerintah daerah Yapen merupakan perjuangan panjang yang tidak mudah dilakukan karena disertai dengan komitmen dan kerja keras dari Kepala daerah sehingga pihaknya harus terus berusaha untuk mempertahankan opini WTP tersebut.

“Selain dari opini WTP, ada beberapa rekomendasi perbaikan yang memang harus kita tindak lanjuti dan dari hasil evaluasi rata-rata sudah 84% rekomendasi yang diberikan sudah kita selesaikan dan kita punya komitmen harus terus kita lakukan perbaikan sehingga opini WTP dapat kita pertahankan,”ujarnya

Lebih lanjut dikatakan, saat ini hal yang penting adalah bagaimana mengelola keuangan secara baik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara baik sehingga visi bupati yaitu Yapen yang lebih nyaman, maju dan sejahtera ini bisa diwujudkan dan masyarakat bisa menikmati pembangunan yang sementara direncanakan.

“Ini adalah komitmen kita bersama kepala daerah bagaimana mempertahankan dan kita tetap punya komitmen untuk memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Oleh karena itu, ada indikator – indikator tertentu yang dipakai untuk mengukur dan untuk menilai itu bukan kita yang menilai tetapi ada pihak lain yang menilai itu,” tambahnya

Dijelaskan juga, salah satu indikator yang dipakai BPK dalam memberikan penilaian diantaranya pengelolaan keuangan yang harus sesuai dengan kepatuhan, penyajian yang tepat waktu, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, ada beberapa temuan – temuan yang perlu ditindaklanjuti, itu rekomendasi yang diberikan oleh BPK Perwakilan Papua untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

“Ini yang menjadi tanggung jawab kita untuk tindaklanjuti dan selesaikan, ini juga yang menjadi penilaian kita sehingga kita harapkan dengan rekomendasi yang ada dan sudah kita tindaklanjuti, kita semua yang ikut terlibat di dalamnya harus bertanggung jawab dan melakukannya dengan baik sehingga secara bertahap apa yang kita rindukan untuk bisa mencapai hasil yang lebih maksimal bisa tercapai. Semuanya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, karena kita kerja untuk masyarakat,” tuturnya

Terkait aset pemerintah daerah, Sekda juga mengatakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen juga mengalami hal yang sama dengan kabupaten lainnya. Ini dikarenakan penanganan periode sebelumnya yang menurut Sekda, belum tertata dengan baik sehingga terbawa sampai saat ini.

“Sekarang kita sudah mulai melakukan pembenahan, salah satunya yang kita lakukan adalah melalui sensus tentang aset – aset pemerintah daerah, sehingga kita dapat melihat dan memilih mana yang diselesaikan secara misalnya penghapusan dan lain sebagainya, kita tempatkan sesuai peraturan yang ada dan untuk melakukan hal itu, kita juga kerjasama dengan pihak pelelangan yakni KPKNL di biak sehingga dari hasil sensus kita nanti, kita akan identifikasi aset apa saja yang sesuai aturan dapat dilakukan pelelangan,” kata Sekda

Sekda berharap, adanya dukungan dari semua pihak terutama ASN di lingkungan pemda Yapen yang merasa memiliki aset – aset yang belum di data secara baik, kita butuh informasi yang jelas untuk kita kelola, sehingga kita atur baik supaya secara aturan pengelolaan aset ini bisa kita jalani.  (vie)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here