PBNU : Peraturan Bersama Menteri Tentang Rumah Ibadah Bukan Untuk Mempersulit Pembangunan Rumah Ibadah

0
171

JAKARTA (LINTAS PAPUA)  – Pancasila adalah kepribadian dan identitas bangsa yang tidak boleh dilupakan, apalagi dihilangkan. Pancasila mempersatukan semua suku, golongan, dan ras. Pernyataan ini disampaikan M. Imdadun Rahmat, Wasekjend PBNU dalam study meeting Rakernas GAMKI di Hotel Garden Palace Surabaya pada hari Jumat (31/1).

“Pemaknaan rekonstruksi sejarah Pancasila adalah spirit dan konteks dalam peristiwa sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila bukan nilai semata, Pancasila merupakan titik tengah yang menyatukan dan memberikan jaminan kesetaraan dan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia,” ujar Imdadun dalam study meeting bertemakan ‘Merekonstruksi NKRI Yang Sudah Final Sebagai Negara Pancasila Dalam Kontestasi Peradaban Dunia Menyongsong Satu Abad Indonesia Merdeka’.

Menurutnya, para pendiri bangsa berhasil melakukan dialektika dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang mampu diterima oleh setiap kelompok. Penerimaan akan Pancasila merupakan perjalanan dan perenungan spiritual.

“Nahdlatul Ulama sangat menjunjung tinggi nilai kesetaraan dan non diskriminatif. Membela negara adalah kewajiban personal dan juga kewajiban komunal,” sambungnya.

Maka dari itu, menurut mantan Komisioner Komnas HAM ini, warga Indonesia harus berlomba-lomba memberikan izin pembangunan rumah ibadah dan terus menjaga kedamaian. Hal ini menjadi bukti kesetiaan warga negara dalam merawat kemajemukan Indonesia.

Selama menjabat sebagai Komisioner Komnas HAM, Imdadun mengatakan bahwa persoalan pendirian rumah ibadah menjadi zona merah yang paling banyak diadukan.

Lanjut Imdadun, di Aceh Singkil terdapat 24 izin gereja yang terus ditarik ulur, di Jawa Barat sebanyak 17 gereja yang tidak diberikan izin, dan banyak di tempat lainnya. Hal yang juga sangat memprihatinkan adalah kondisi gereja HKBP Filadelfia dan GKI Yasmin yang hingga saat ini belum tuntas penyelesaiannya.

“Pemerintah seharusnya tidak menggunakan dalil Putusan Bersama Menteri (PBM) untuk mempersulit pembangunan rumah ibadah. Spirit PBM dari pasal ke pasal adalah spirit memfasilitasi, bukan untuk melarang,” tegasnya.

Imdadun menyayangkan aksi-aksi intoleran yang terjadi belakangan ini, yang terkesan menjadi aksi balas-balasan di antara kelompok masyarakat.

“Seharusnya kita saling berbalasan melakukan perbuatan baik, mengizinkan pembangunan rumah ibadah dari pemeluk agama lainnya. Umat Muslim mengizinkan pembangunan rumah ibadah agama lainnya di daerahnya, begitu juga sebaliknya, umat Kristen, Hindu, dan lainnya mengizinkan pembangunan rumah ibadah umat Islam di daerah mereka. Dengan ini kita dapat melanjutkan apa yang dilakukan para pendiri bangsa kita,” pungkasnya.

Sebelumnya, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Iman Hasiholan Togi Sirait menyampaikan sejarah berdirinya BPIP sebagai lembaga yang membantu Presiden dalam Pembinaan Ideologi Pancasila.

“Pelaksanaan Pancasila merupakan tanggungjawab seluruh warga negara Indonesia. Sebagaimana semangat para pendiri bangsa ini sewaktu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia berdasarkan Pancasila,” ujar Togi.

Menurutnya, nilai-nilai Pancasila harus dapat diterjemahkan dengan bahasa kekinian sehingga dapat dipahami oleh generasi muda.

“GAMKI dalam Rakernas ini diharapkan dapat merumuskan bagaimana mengambil peran untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari generasi muda,” pungkasnya.

Pdt. Jacky Manuputty, Sekretaris Umum MPH PGI mengatakan, ada degradasi nilai dan moral yang seolah hari ini kita dalam situasi tanpa ideologi dan kehilangan atmosfer tentang Pancasila.

“Pancasila pada hari ini dirayakan dalam kata-kata namun tidak dihayati dalam tindakan. Karena itu seluruh warga harus mengarusutamakan Pancasila dalam perilaku berbangsa dan bernegara,” ujar Jacky.

Namun, menurutnya, pengarustamaan Pancasila bukan dengan indoktrinasi, melainkan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang khas dan sesuai dengan zaman saat ini.

“Salah satu contoh pendekatannya adalah dengan pendekatan seni, komunitas, budaya, dan lainnya. Kita harus membuat platform yang sesuai dengan realitas sekarang karena Indonesia saat ini telah banyak kehilangan karakter negarawan,” kata Jacky.

Jacky mengajak GAMKI untuk menciptakan ekstraordinari. Rekonstruksi yang dilakukan berupa rekonstruksi ekonomi, pendidikan, sosial, budaya dan lainnya harus berdasarkan Pancasila.

“Goal besar kita ke depan adalah mengembalikan pilihan bebas manusia tanpa intervensi dan rekayasa teknologi. GAMKI perlu mendorong penguatan kapasitas kader-kadernya. GAMKI perlu menjadi motor dan membangun pusat drafting policy untuk mengawal dan mengkaji persoalan yang sedang terjadi sekarang ini,” tegasnya.

Sementara itu, Aminuddin Ma’ruf selaku Staf Khusus Presiden mengatakan bahwa beberapa tahun ke depan masyarakat desa akan hijrah ke kota. Kondisi ini disebabkan dua hal yaitu, sebuah desa yang telah berubah menjadi kota dan keinginan generasi muda untuk berpindah ke kota.

“Diperkirakan, hingga tahun 2045 penduduk produktif Indonesia mencapai 69% (183,36 juta jiwa). Sementara banyak yang hijrah ke kota dan akan meningkatkan kemiskinan karena persaingan yang ketat. Maka yang terjadi adalah, sumber daya alam yang ada di desa akan terabaikan tanpa terkelola dengan baik,” ujar Aminuddin.

Menurut mantan Ketua Umum PB PMII ini, kondisi di atas akan menjadi tugas besar bagi anak muda, khususnya aktivis tentang bagaimana mengembangkan potensi ekonomi desa dan menurunkan angka urbanisasi.

Di akhir pemaparannya, Aminuddin juga menyampaikan harapannya yaitu adanya afirmasi negara untuk para pemuda dan aktivis yang selama ini berjuang demi keutuhan NKRI secara sukarela.

“Para aktivis ini perlu diapresiasi melalui program penguatan kapasitas dalam bentuk beasiswa prioritas, salah satunya melalui beasiswa LPDP. Selain itu juga berupa penguatan peluang ekonomi bagi aktivis, santri, ataupun pemuda di desa,” pungkasnya yang disambut dengan tepuk tangan sepakat oleh para peserta.

Sebagai pemateri terakhir, Pdt. Daniel Tumbel (Ketua BPH PGPI), menyatakan bahwa untuk menjaga NKRI berdasarkan Pancasila dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki mental dan spritual yang baik. Indonesia jangan sampai dijajah oleh orang-orang yang memiliki mental spiritual yang buruk.

“Apabila mental yang merekonstruksi telah terdegradasi, maka hasilnya juga akan salah. Maka dari itu kita harus terus menjaga mental spiritual yang kaya akan kemajemukan dan perdamaian dibangsa ini. Tidak ada perbedaan kelas atau tingkatan, semua sama dan sejajar. Inilah kekuatan Pancasila,” tutupnya.

Kegiatan Rakernas GAMKI dihadiri oleh kurang lebih 250 peserta yang berasal dari berbagai daerah. Pembukaan Rakernas secara resmi akan dilaksanakan pada Jumat malam, 31 Januari 2020 dengan dibuka langsung oleh Bapak Zainudin Amali, Menteri Pemuda dan Olahraga RI. Selain itu hadir juga Wakil Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Taher Ibrahim Abdallah Hamad yang akan menyapa para peserta dan memberikan pesan damai. (Humas GAMKI PUSAT)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here