Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si menyatakan Pengusaha Asli Papua Harus Diberikan Kekhususan dan Diberlakukan Spesial. Tampak dalam suasana kegiatan. (Irfan / lintaspapua.com)

SENTANI (LINTAS PAPUA) – Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, S.E, M.Si., menyatakan pengusaha asli Papua harus diberikan kekhususan agar bisa berperan aktif ambil bagian di era millenial saat ini. Namum tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip pengadaan, yaitu efisien, efektif dan transparan atau terbuka.

“Karena dianggap spesial jadi perlakuannya pun dispesialkan, salah satunya dengan dilakukannya pembinaan dan pendampingan sebagai pihak ketiga,” kata Mathius Awoitauw,  saat memberikan sambutan pada pembukaan kegiatan Workshop Regional Peran PPK dalam Pengadaan dan Pengendalian Kontrak Alkes dan Konstruksi, di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin (27/01/2020), yang recananya berlangsung selama dua dan ditutup, Selasa (28/01/2020).

Workshop Regional Peran PPK ini direncanakan digelar selama dua hari dan ditutup pada hari Selasa (28/1/2020) ini.

Orang nomor satu di Kabupaten Jayapura pada kesempatan itu menyampaikan, seiring dengan diberlakukannya Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagai pengganti Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Serta adanya Perpres Nomor 17 Tahun 2019, yang berlaku khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat termasuk dengan adanya Peraturan Gubernur (Pergub) di Papua Nomor 14 Tahun 2019.

Sebagai lex specialis pengadaan barang dan jasa di Papua dan Papua Barat diharapkan para penyedia jasa secara khusus orang asli Papua bisa berperan aktif ambil bagian di era millenial saat ini. Namun tetap menjunjung tinggi pada prinsip-prinsip pengadaan, yaitu efisien, efektif dan transparan atau terbuka.

“Dengan adanya pelatihan ini diharapkan mampu meningkatkan standard pelayanan merujuk pada aturan secara Nasional. Juga pada kekhususan untuk para pengusaha orang asli Papua,” imbuhnya.

“Jadi saya berharap dua hal ini menjadi perhatian kita, dan tema-teman dari kabupaten yang menangani ini harus memberi data orang asli Papua yang bekerja disini dalam pengadaan ini,” tambahnya.

Selain itu, Mathius juga menambahkan, dianggap spesial maka perlakuannya pun harus dispesialkan, salah satunya dengan dilakukannya pembinaan dan pendampingan sebagai pihak ketiga.

“Jadi kalau ada kekurangan butuh dilakukan pembinaan, dan itu namanya spesial. Jadi kita memberikan pekerjaan, tapi kita mendampingi dengan batas-batas yang harus diperhatikan agar berhasil baik dalam pekerjaannya. Tetapi, dalam pengetahuan dalam pengadaan barang dan jasa,” tukasnya. (Irf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here