Hal ini disampaikan Mudji Santosa dihadapan peserta Workshop Regional Peran PPK dalam Pengadaan dan Pengendalian Kontrak Alkes dan Konstruksi, di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura, Senin (27/01/2020) kemarin siang. (Irfan / lintaspapua.com)

SENTANI (LINTAS PAPUA) – Dewan Pembina Forum Ahli Kontrak Pemerintah Indonesia, Mudji Santosa meminta kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam memulai perencanaan pengadaannya sudah harus dimulai pada bulan November dan Desember, sehingga diawal bulan Januari kontrak kerja bersama pihak penyedia sudah siap dijalankan.


Hal ini disampaikan Mudji Santosa dihadapan peserta Workshop Regional Peran PPK dalam Pengadaan dan Pengendalian Kontrak Alkes dan Konstruksi, di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura, Senin (27/01/2020) kemarin siang.

“Sehingga kontrak-kontrak kita bisa selesai di bulan Agustus atau September, jangan kontrak kita berakhir di bulan Desember. Karena di bulan Desember jangan sibuk kejar-kejar kontrak, yang harusnya sibuk jelang liburan Natal dan tahun baru,” katanya.

Untuk merubah paradigma itu, kata Mudji, dalam merancang Rancangan Umum Pengadaan (RUP) sudah harus selesai lebih awal. Dengan begitu pemerintah dapat mengendalikan pekerjaan dan tidak tersiksa oleh pekerjaan yang harus selesai di bulan Desember.

“Kalau kita bisa merubah itu semua, maka kita bisa bekerja nyaman dan enak. Berapapun anggaran yang diberikan oleh kita, maka kita bisa menyelesaikan dengan enak,” sebutnya.

Untuk itu, Mudji berharap, melalui kegiatan workshop ini segala kekeliruan di waktu lampau yang dikejar pekerjaan tidak lagi terjadi diwaktu mendatang. Selain itu, dengan penataan yang baik daerah secara tidak langsung mengurangi penyimpangan.

Sementara itu, Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, S.E, M.Si dalam sambutannya mengatakan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) kiranya dapat mengikuti kegiatan dengan baik, sehingga dapat meminimalisir mitigasi resiko terhadap pengadaan barang dan jasa.
Termasuk bagaimana pengendalian kontrak pada pelaksana di lapangan, pengadaan barang dan jasa bisa berjalan baik kalau ada peran aktif serta kerjasama para pihak terutama pejabat penandatanganan kontrak pada perangkat daerah dan unit kerja pengadaan barang dan jasa serta para pelaksana kerja.

“Dan kalau besok kita sudah harus mulai mengerjakan yang harus dikerjakan, jadi bukan pelatihan lagi, Latih langsung jadi. Kita sudah sepakat bahwa penetapan APBD harus tepat waktu,” harapnya.
Mathius menambahkan, Itu menjadi tugas pegawai Pemerintah setelah Negara membiayai semuanya, timbal-balik harus diwujudkan sejalan dengan harapan Pemerintah, sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap Bangsa dan Negara.

“Karena itu kita disebut Aparat Sipil Negara, ini tidak boleh jadi kebiasaan dengan tidak memberi makna. Saya pikir ini dipahami jadi apa yang sudah disepakati kebijakan pemerintah untuk percepatan ini,” tukasnya. (Irf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here