Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura, Gatut Setiawan, memberikan penjelasan bahwa peraturan dibuat agar masyarakat tertib hukum. (Fransisca / lintaspapua.com)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura, Gatut Setiawan,  mengatakan, bahwa pada Tahun 2019  Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura  mencatat 140 Paspor Hilang dan 14 Paspor Rusak.

Dan pada bulan Mei 2019 lalu, Pemerintah mengatur Denda Paspor hilang sebesar Rp. 1.000.000 dan Denda Papor rusak Rp 500.000, peraturan terbaru ini tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019.

Pemerintah mengatur Denda Paspor hilang sebesar Rp. 1.000.000 dan Denda Papor rusak Rp 500.000, peraturan terbaru ini tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019.. (ISTIMEWA)

Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura, Senin(27/1/2020), sekaligus menjelaskan saat di confirmasi mengenai denda lebih mahal daripada biaya pembuatan,

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura, Gatut Setiawan, memberikan penjelasan bahwa peraturan dibuat agar masyarakat tertib hukum.

“Setiap regulasi ada tujuannya, harus dibarengi dengan logika, dengan tujuan penertiban, kedisiplinan, maka timbullah hukum positif, selain itu juga denda meningkatkan ketertiban, menghargai, bahwa di dalam Paspor ada tulisan dokumen ini milik negara, kita hanya pinjam pakai saja, Paspor ini menunjukan kedaulatan negara,”Jelasnya agar masyarakat bisa menjaga Paspor dengan baik.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura, Gatut Setiawan, memberikan penjelasan bahwa peraturan dibuat agar masyarakat tertib hukum. (Fransisca / lintaspapua.com)

Namun pada saat ini, Kementrian Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi mengeluarkan kebijakan sebagai pertimbangan untuk membantu kebutuhan masyarakat kehilangan Paspor karena Musibah atau bencana, hal dituturkan secara langsung oleh Gatut Setiawan.

“Berdasarkan pasal 41 ayat (1) huruf a peraturan menteri hukum dan Ham nomor 8 tahun 2014 tentang paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor bahwa paspor biasa hilang atau rusak yang disebabkan musibah antara lain kebakaran kebanjiran dan gempa bumi dapat diberikan pergantian langsung diatur lebih lanjut dalam pasal 41 ayat 2 huruf a Peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut bahwa pergantian paspor biasa atau rusak yang disebabkan musibah dibebaskan dari pengenaan denda,” tuturnya.

Sebelum dilaksanakan pergantian paspor hilang atau rusak tersebut agar dilaksanakan pemeriksaan terlebih dahulu dengan berita acara pemeriksaan dan diminta surat keterangan dari Kelurahan sesuai dengan domisili pemohon sehingga dapat diperoleh keyakinan bahwa pemohon tersebut adalah merupakan korban musibah banjir. (Fransisca/lintaspapua.com).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here