Oleh :
Kaleb Vanen Berd Woisiri | Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kamar Adat Pengusaha Papua (DPD KAPP) Kabupaten Waropen | Sabtu, 25 Januari 2020 | Kota Jayapura Provinsi Papua.
————————————————————
Kabupaten Waropen setelah dibentuk menjadi daerah otonomi baru melalui UU 26 tahun 2002 tersebut dan pemerintahan pertama aktif pada 2003 hingga kini kabupaten waropen telah memiliki tiga kepemimpinan Bupati devinitif dan dua diantaranya adalah Bapak ONES RAMANDEI dan YESAYA BUINEI telah menetapkan fondasi pembangunan dan kini dilanjutkan oleh Bupati YERMIAS BISAI yang telah memasuki tahun kepeminpinan ke empat sejak dilantik oleh Gubernur Provinsi Papua pada 17 Februari 2016 lalu.

Pro & Kontra Publik terkait pembangunan di kabupaten waropen kini menjadi sorotan sejumlah kalangan, kita bisa membaca melalui tautatan-tautan di facebook, group-group WA, media-media cetak dan online lainnya. Hampir 80% yang kontra terhadap pembangunan waropen tersebut berdomisili diluar waropen dan rata-rata beraktifitas di jayapura dan kota/kabupaten lainnya.

Kini isu pembangunan dijadikan sebagai senjata oleh sejumlah kalangan untuk menyerang pemerintahan, terutama menyerang Bupati YB. Semua dugaan korupsi disejumlah SKPD/OPB dilamatkan kepada Bupati, ibarat ayam yang bertelur sapi yang punya nama, misalnya dugaan penyelahgunaan anggaran pembangunan taluk beton TA 2017 di BPBD Waropen 11 M dari total 14 M nilai proyek tersebut. jika berdasarkan LHP BPKP ditemukan kerugian keungan negara senilai 11 Milyar yang disebabkan oleh kontraktor dan koorporasi yang tidak meyelesaikan pekerjaan sebagaimana bobot pekerjaan dalam RAP sedangkan tagihan keungan telah 100% maka secara langsung maupun tidak langsung pihak-pihak yang turut berkoorporasi merugikan keungan negara/daerah adalah kepala BPBD selaku Pengguna anggaran (PA), Sekertaris BPBD atau Kabid yang dilimpahkan kewenangan oleh PA sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat membuat komitmen (PPK) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan barang/jasa, pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) yang melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan kegiatan kepada PA dan KPA serta menyiapkan dukumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan dan serta Konsultan Pengawas yang tugas utamanya adalah pengawasi semua proses pembangunan fisik talut beton mulai dari waktu pelaksaaan gekiatan, volume kegiatan, kualitas disesuaikan dengan RAP kontrak kegiatan. Maka untuk mengidentifikasi siapa-siapa yang bertanggungjawab terkait dugaan korupsi proyek taluk beton tersebut tentu sudah sangat jelas. Dan dalam kasus ini kontraktor dan kepala BPBD telah ditetapkan sebagai tersangkah dan sejumlah saksi lainnya masih dimintai keterangan oleh penyidik reskrimsus Polda Papua.

Dalam hal kasus 11 M ini, saya selaku ketua KAPP Waropen yang merupakan anak asli Waropen, yang tinggal di Waropen, merasakan susah dan senangnya masyarakat waropen, yang tahu aktifitas pemerintahan waropen, pada prinsipnya saya mendukung proses penegakan hukum yang telah ditangani oleh Polda Papua maupun Kejaksaan tetapi saya berharap agar pihak-pihak yang secara membabi-buta mendesak Polda Papua untuk memproses dan atau menahan Bupati Waropen YB terkait dugaan korupsi proyek taluk beton 11 M tersebut agar stop dengan manufer yang berbau politik tersebut, manufer yang cenderung menyebarkan fitna, kebencian yang berujung pada pencemaran nama baik Bupati Waropen, dan tentu perbuatan pencemaran nama baik adalah perlakuan tidak meyenangkan dan dikecam oleh hukum juga.

Dalam kesempatan ini saya berharap kepada kuasa hukum Bupati Waropen dan bagian Humas Pemda agar melaporkan pihak-pihak yang melakukan perbuatan pencemaran nama baik Bupati kepada pihak berwajib, tindakan yang secara terus menerus menyerang Bupati dan pemerintah daerah kabupaten waropen ini tentu akan membangun stima yang berbuntut pada pelemahan terhadap oprasional pelayanan publik.

Saya menduga kelompok yang mempropagandakan opini public untuk menyerang Bupati Waropen adalah kelompok yang disponsori oleh kepentingan politik Pilkada 2020, Kabupaten Waropen kan telah melaksanakan tahapan Pemilu, makanya setiap kelompok yang akan berkompisi pada Pilkada telah menyiapkan diri untuk menangkan Pilkada, baik mendaftar ke Parpol ataupun yang independent sudah harus mengkantongi dukungan masyarakat. Dalam fase ini saya melihat Bupati diserang terus menerus dimedia oleh kelompok yang diduga disponsor oleh kepentingan politik Pilkada 2020, ironisnya kelompok yang mengatas-namakan AP2KW atau Aliansi Peduli Pembangunan Kabupaten Waropen yang dikoordinir oleh saudara Robert Demianus Niki yang disingkat RDN tidak tinggal di Waropen, bahkan tidak paham sejumlah kasus yang sedang ditangani aparat penegak hukum. Bahkan melalui WA saya pernah tanyakan RDN tentang dugaan kasus tersebut, siapa siapa yang jadi tersangkah dan saksi dan tersangka/saksi berkapasitas sebagai apa dalam kegiatan pembangunan taluk beton tersebut dan lalu posisi Bupati dalam kasus ini seperti apa, sayangnya RDN tidak bisa memberikan keterangan secara opjektif, jawabannya melalui WAG PEMUDA SAIRERI PAPUA “santai saja bola jalan keterlibatan Bupati melalui saksi-saksi jelas to. Dalam kasus talud ada keterlibatan Bupati, sudah mengerti to. Barang sudah jelas tidak bicara barang tabrak tembok. Anda mau membela Bupati silakan kami tetap desak keterlibatan Bupati. 30 saksi sudah berikan keterangan jadi jelas keterlibatan Bupati, dan seterusnya”.

Dari jawaban RDN menunjukan ketidakpahaman tentang persoalan tersebut, karena yang saya tanyakan adalah “DEMIANUS NIKI, kalua ko paham kasus ini, coba ko kejaskan ke saya : siapa PA, KPA, PPK, PPTK & konsultan Pengawas. Dan lalu posisi Bupati sebagai apa. Lalu kegiatan tahun anggaran berapa, sumber dana apa, dan siapa kontraktornya. Tidak pake lama??”.

Bahkan melalui group facebook Mengawal Pembangunan Kab Waropen 2016-2021 RDN pernah menulis “Saya Pastikan Akhir Bulan Januari YB Akan di Tahan Di Polda Papua”

Saya melihat cara menulis RDN ini adalah membangun opini sesat, profokatif dan semacam menyebarkan kebencian terhadap Bupati Waropen YB dan mendahului proses hukum dan sejak kemarin 24 Januari 2020 sejumlah kalangan dan juga Pimpinan dan pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Waropen telah melaporkan dugaan pencemaran nama baik yang di lakukan oleh saudara RDN ke Reskrim Polres Waropen.

Sebagai organisasi yang bergerak dibidang pengembangan ekonomi OAP terutama dalam hal memproteksi pelaku ekonomi mikro OAP untuk bisa berkembang dalam menguasai pasar, dan memastikan kepada Pemerintah Daerah bahwa Pengusaaha OAP harus diprioritaskan terutama anak anak Waropen dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah. Pada tahun 2020 sebelum Pemilukada, DPD KAPP waropen merencakan akan menggelar Konferda dan kami telah berkoordinasi dengan Bupati dan DPP KAPP Provinsi Papua untuk menyesuaikan waktu pelaksanaan Konferda.

Selaku ketua DPD KAPP Waropen, saya telah diskusi dengan Bupati Waropen dalam hal mendukung sejumlah program prioritas beliau yang akan dituntaskan tahun ini sebelum mengakhiri 5 tahun kepemimpinan beliau sebagai Bupati, yaitu :
1. Kapal PLNI berukuran besar harus beroperasi di pelabuhan Waren Waropen,
2. Pembangunan jalan urfas-waren dua jalur harus klar,
3. Pembangunan mesin diesel PLN dan pemasangan jaringan listrik di wilayah timur waropen dari distrik Soyoi Mambai, Risei Sayati, Wonti, Demba dan Masirei,
4. Penyaluran program GEPENKESMAWAR kepada semua kepala keluarga sebagaimana SOP pelayanan 10 juta/KK melalui rekening KK di Bank Papua,
5. Diaktifkannya tower Telkom Wapoga agar pelayanan telekomonikasi di wilayah barat Waropen dapat digunakan pada tahun ini,
6. Mendukung Mubes IV Ikatan Mahasiswa Waropen (IMAWAR) Jayapura dan Kongres Forum Pemuda Pelajar Mahasiswa Intelektuan Masirei (DPP FPPMIM) Provinsi Papua yang direncanakan akan dilaksanakan di Jayapura pada tahun 2020 ini dan serta Konferensi Daerah Kamar Adat Pegusaha Papua (DPD KAPP) Kabupaten Waropen yang akan digelar di Waropen,
7. Menertipkan document mahasiswa study berjalan dan study akhir dan melancarkan bantuan beasiswa bagi mahasiwa study berjalan dan bantuan study akhir,
8. Pelantikan anggota DPRD,
9. Suksesi PEMILUKADA tahun 2020,
10. Dan sejumlah agenda prioritas lainnya.

Demikian keterangan pers ini, atas perhatian dihaturkan terima kasih,

Ttd_
KALEB VANEN BERD WOISIRI
Ketua DPD KAPP KABUPATEN WAROPEN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here