JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Untuk memastikan kehadiran para pegawai baik aparatur sipil negara (ASN) maupun tenaga honorer di lingkungan pemerintah kota Jayapura pasca libur Natal dan tahun baru, Wakil Walikota Jayapura, Ir. Rustan Saru, MM didampingi Staf Ahli bidang Pembangunan dan Ekonomi, Drs. Daniel Mano, MSi, Senin dan Selasa, 6 dan 7 Januari 2020 melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), distrik Jayapura Utara dan distrik Jayapura Selatan.

Dari sidak tersebut menurut Wakil Walikota, ada beberapa persoalan yang ditemui yaitu, ada pegawai yang sudah pindah tugas tetapi belum dilakukan pembaruan administrasi, ada beberapa OPD baik distrik maupun OPD yang jarang melakukan rapat koordinasi. Ada juga beberapa pelayanan publik yang masih terhambat baik di DPMPTSP maupun Bapenda, karena masih banyak warga yang antri dan belum terlayani karena loket sudah penuh, sehingga disarankan untuk menambah dan membuka loket baru untuk mengurangi antrian.

WAKIL WALIKOTA DIDAMPINGI STAF AHLI KETIKA MELAKUKAN SIDAK DI DPMPTSP

“Rapat koordinasi intern dimasing-masing OPD harus terus dilakukan, karena program tidak bisa berjalan baik tanpa adanya koordinasi, karena apa yang Walikota instruksikan harus diterjemahkan dimasing-masing OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya,” jelas Wakil Walikota.

Mengenai pelayanan publik terkait KTP-el menurutnya, dimasing-masing distrik sudah memiliki alat perekaman dan kemudian dicetak di Dinas Dukcapil. Tetapi saat ini peralatan tersebut hanya di distrik Jayapura Selatan yang bisa difungsikan, untuk itu diharapkannya kedepannya semua distrik bisa melayani perekaman KTP-el.

“2020 adalah tahun pelayanan maksimal berbasis IT sehingga diharapkan semua distrik melakukan pelayanan secara online. Saat ini Muara Tami sudah berjalan baik, Februari distrik Jayapura Utara sudah bisa dilaksanakan, Maret direncanakan distrik Jayapura Selatan menggunakan sistem pelayanan online, para lurah diharapkan memberikan pelayanan terbaik bukan lagi membawa pengantar dari RT dan menunggu lama tapi cukup menunjukkan identitas diri KTP-el maka semua dokumen yang dibutuhkan masyarakat bisa langsung diproses. Untuk itu seluruh masyarakat kota Jayapura diharapkan harus memiliki KTP-el, lurah diharapkan melakukan pendataan secara menyeluruh dimasing-masing wilayahnya sehingga data kependudukan bisa terus diperbaharui,” ungkapnya.

Dari hasil sidak yang dilakukan tersebut, kehadirannya pegawai di distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan dan Bapenda mencapai 80 persen sedangkan di DPMPTSP masih sekitar 69 persen.(Humas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here