Ketua Forum Afermation Kebijakan Pembangunan Papua (FAKPP), Benyamin Wayangkau. Richard (LPC)
Ketua Forum Afermation Kebijakan Pembangunan Papua (FAKPP), Benyamin Wayangkau. Richard (LPC)

 

JAYAPURA ( LINTAS PAPUA) – Forum Afermation Kebijakan Pembangunan Papua (FAKPP), bakal mendatanggi Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua untuk mempertanyakan surat pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui solidaritas masyarakat untuk pembangunan Kabupaten Kepulauan Yapen, dalam menyuarakan “Kaum Tak Bersuara”  dengan Nomor Surat : 05/Eks /SOLMAS-YPN/ VI/2016, perihal surat pengaduan masyarakat tentang indikasi korupsi.

“Hari ini kami masukan surat permintaan audiens ke pihak Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua, untuk bertemu lansung dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua, tentang surat nomor : 05/Eks /SOLMAS-YPN/ VI/2016, perihal surat pengaduan masyarakat tentang indikasi korupsi,” kata Ketua Forum Afermation Kebijakan Pembangunan Papua (FAKPP), Benyamin Wayangkau, kepada Lintas Papua.Com, Senin (13/01/2020).

Benyamin menyebutkan, laporan tersebut sudah disampaikan sejak Juni 2016, yang dalam perkembangannya sudah ada tindakan pemeriksaan kepada pihak-pihak terkait yang diadukan,  namun sampai dengan memasuki Tahun 2020 ini kasusnya seakan – akan tenggelam di telan zaman.

“Aduan masyarakat ke Kajati Papua tentang indikasi korupsi di Kabupaten Kepulauan Yapen disampaikan sejak Juni 2016, yang dalam perkembangannya sudah ada tindakan pemeriksaan kepada pihak-pihak terkait yang diadukan,  namun sampai dengan memasuki Tahun 2020 ini kasusnya seakan – akan tenggelam,” sebut Wayangkau.

Sebutnya lagi, pimpinan Kajati Papua kian waktu mengalami pergantian, namun laporan masyarakat tersebut belum jelas juga, dan hal berikut yang menjadi sangat penting juga adalah publik di Kabupaten Kepulauan Yapen dan khususnya pihak pelapor atau pengaduh perlu diberitahukan tentang perkembangan kasus ini.

“Kalau memang tidak memenuhi syarat materil formil, atau mungkin ada SP3 atau apalah sifatnya, perlu ada pemberitahuan tertulis kepada pihak pelapor, sehingga mereka juga dapat menyampaikannnya ke masyarakat di Yapen,” ujar Benyamin Wayangkau.

Jagan biarkan kasus ini ngambang tanpa ada kepastian hukum yang jelas di Negara ini, karna hal – hal semacam inilah yg membuat rakyat Papua semakin tidak percaya dengan Republik ini. Pungkasnya. (Richard/ Lintas Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here