LSM Kampak Papua, Forum Peduli Kawasa Biak (FPKB), guru kontrak, dan masyarakat mendatangi kantor DPRD Kabupaten Biak Numfor untuk berdialog dengan anggota dewan perwakilan daerah Kabupaten Biak Numfor, dalam hal ini Dewan Komisi C, di Biak, Rabu (10/01/2020).  (ISTIMEWA)

BIAK (LINTAS PAPUA)  –  LSM Kampak Papua, Forum Peduli Kawasa Biak (FPKB), guru kontrak, dan masyarakat mendatangi kantor DPRD Kabupaten Biak Numfor untuk berdialog dengan anggota dewan perwakilan daerah Kabupaten Biak Numfor, dalam hal ini Dewan Komisi C, di Biak, Rabu (10/01/2020).

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil ketua DPRD Biak Numfor, Adrianus Mambobo, Wakil Ketua Satu DPRD Biak Numfor, Aneta Kabarek, serta angggota dewan lainnya, yakni Andi Mulyana Rifai SH,  Jhon Mandibo, Yulianus Awak, Kornelius Sesa, S.sos dan Yohanis SE.

Dialog, audiens dengar pendapat yang di laksanakan di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Biak Numfor di terima Dewan Komisi C dan resmi di buka oleh Wakil Ketua 1 DPRD  Biak Numfor, ibu Aneta Kabarek.

Adapun agenda yang di bahas dalam dialog dengar pendapat tersebut, yaitu tentang   Dana guru kontrak daerah 2016-2017 yang belum di selesaikan, Dana prospek 2017, Dana Desa, Pembangunan sekolah berpola asrama  dan Peminjaman serta utang daerah.

Sekjen LSM Kampak Papua, Johan Rumkorem mengatakan bahwa mengenai hak guru kontrak daerah secara pidana, akan kami bawa ke ranah hukum. Namun secara administrative kepala daerah sebagai kuasa pengguna anggaran di Kabupaten Biak Numfor. Jadi apapun yang terjadi dalam proses keuangan daerah harus di pertanggungjawabkan.

“Ini keliru, ini uang negara yang di kelola oleh pemerintah daerah. Maka harus harus di pertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah”.

“Untuk itu kami minta kepada DPRD sebagai wadah penampung aspirasi masyarakat untuk panggil pemerintah daerah, dan tolong pertanggungjawabkan dana guru kontrak 2015, 2016, 2017. Kalau untuk 2016 sudah, namun itu ada pungli di dalam,” Kata Johan.

Di singgung mengenai utang daerah, Johan Rumkorem mengatakan, bahwa peraturan pemerintah soal peminjaman itu sudah jelas sekali. “Untuk itu kami minta kepada DPRD untuk melihat rambu rambu terkait masalah ini. Kalau ada peminjaman lagi itu pertanyaan besar,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Forum Peduli Kawasa Biak, Maikel Awom mengatakan bahwa dalam hal ini, pemerintah daerah tidak serius memperhatikan apa yang hari ini di alami guru kontrak.

Dikatakan bahwa  pertemuan ini tidak berbobot, artinya kita tidak dapat titik terang.  “Kami minta Dewan komisi C untuk serius melihat masalah ini,” ucap Maikel Awom dengan nada tegas.

“Ultimatum kami jelas dalam statmen kami. Kalau pemerintah daerah tidak bisa menyelesaikan masalah ini, kami akan dorong ke provinsi. Namun kalau itu pun tidak di tanggapi lagi, kami siap menggunakan kapal ke Jakarta,” lanjutnya.

Sementara itu, Wakil ketua DPRD Biak Numfor, Adrianus Mambobo, S.Pd, MM., membenarkan bahwa apa yang di sampaikan oleh LSM kampak papua itu memang hal yang nyata, yang mereka sendiri lihat di tengah masyarakat dan di tambah dengan laporan masyarakat.

Dari pertemuan atau hasil dari audiens hari ini, langkah yang di tempuh yaitu minggu kedua akan memerintahkan komisi – komisi untuk mengundang OPD  – OPD yang ada kaitannya dengan apa yang dibahas.

“Pada tanggal 20 -an kita akan masuk pada sesi kedua. Namun jika sesi kedua ternyata belum ada solusi lagi, maka kita akan bentuk pansus”. ucap wakil ketua DPRD Biak Numfor ini. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here