Ada Putusan Sela PTUN Soal Penundaan SK KPU Yapen, Yusman Conoras : Semua Pihak Harus Mematuhinya

1
1189
Surat Penetapan Nomor : 27/G/2019/PTUN.JPR Tentang Penundaan 2 SK KPU Yapen. Richard Mayor (LPC)
Surat Penetapan Nomor : 27/G/2019/PTUN.JPR Tentang Penundaan 2 SK KPU Yapen. Richard Mayor (LPC)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) –  Dengan adanya putusan sela PTUN atau surat penetapan Nomor : 27/G/2019/PTUN.JPR tentang  penundaan 2 SK yang dikeluarkan oleh KPU Yapen, yakni SK pertama Nomor: 14/PL.01.9/Kpt/9105/KPU-Kab-VIII/2019 tentang penetapan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen 2019, tertanggal 14 Agustus 2019.

Dan SK kedua, KPU Yapen Nomor: 15/PL.01.9/Kpt/9105/KPU-Kab-VIII/2019 tentang penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen dalam Pemilu 2019, tertanggal 14 Agustus 2019.

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, Imanuel Mouw, SH, selaku Hakim Ketua Majelis, dan Hakim Anggota Yusuf Klemen, SH, dan Arief A Lukman, SH., MH, Selasa 10 Desember 2019, yang dalam penetapannya menimbang dan menetapkan bahwa sifat putusan dan atau penetapan PTUN bersifat erga omnes (mengingkat semua pihak, bukan hanya mengikat para pihak yang bersengketa), maka kepada para pihak dan pihak terkait lainnya yakni Lembaga Negara, Badan, Pejabat Pemerintahan yang merupakan bagian dari tahapan mekanisme pelantikan Tergugat Intervensi I sampai Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi IV wajib mematuhi putusan dan atau penetapan yang diterbitkan oleh PTUN selama pemeriksaan perkara berlansung sampai adanya putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penetapan PTUN Jayapura itu, berkaitan dengan sengketa hukum antara penggungat yakni,  Ebson Sambai (penggugat I), George Patai (penggugat II), Elvis Hugo Rapami (penggugat III), Fredy F Tarek (penggugat IV), Lasarus Bonai (penggugat V), Fridolin Warkawani-DPC Partai Hanura Yapen (penggugat II-intervensi I), Trison Ayomi, SE-DPC Partai Perindo Yapen ((penggugat II-intervensi II), Johneltus Tanawani-DPC Partai PDI Perjuangan Yapen (penggugat II-intervensi III).

Sedangkan para pihak tergugat yakni, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Yapen, Basri Bennu – DPC Partai PPP Yapen (tergugat II-intervensi I dan V), Agus Yowei (tergugat II-intervensi II), Yunus Lodewik Waimuri – DPC Partai Berkarya (tergugat II-intervensi III dan VII), Yulens Ayomi (tergugat II-intervensi IV),  dan James Matheus Rumatora – DPC Partai Nasdem Yapen (tergugat II-intervensi VI).

Sementara itu, kuasa hukum para penggugat, Yusman Conoras, SH, kepada Lintas Papua.Com, Selasa (17/12/2019) mengatakan penetapan PTUN Jayapura atas sengketa hukum yang diajukan para penggugat telah dikabulkan oleh majelis hakim. Maka kepada para pihak baik tergugat maupun yang berkaitan dengan sengketa yang kami adukan, agar menahan diri dan mematuhi penetapan PTUN Jayapura itu, hingga ada putusan hukum yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

“Gugatan kami sudah dikabulkan oleh majelis hakim PTUN Jayapura, maka kepada para pihak baik tergugat maupun yang berkaitan dengan sengketa yang kami adukan. Agar menahan diri. Dan mematuhi penetapan PTUN Jayapura itu. Hingga ada putusan hukum yang memperoleh kekuatan hukum tetap,” Tegas Kuasa Hukum Para Penggugat.

Sekedar diketahui, sidang lanjutan antara para pihak yang bersengketa itu akan kembali digelar, pada 14 Januari 2020. (Richard Mayor/Lintas Papua)

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here