Wabup Piter Gusbager Siap Selesaikan Masalah Kronis Kelapa Sawit Keerom

0
596

Dari Seminar Hasil Kajian dan Pemetaan Lahan Kelapa Sawit di Kabupaten Keerom

KEEROM (LINTAS PAPUA) – Masyarakat adat dan petani sawit terus mengharapkan agar ada solusi atas masalah yang mereka hadapi sejak tahun 2012-2013 lalu. Yaitu masalah penyelesaian ganti rugi tanah ulayat, berhentinya operasional pabrik serta re-planting (peremajaan) lahan kelapa sawit.

Wakil Bupati Keerom, Piter Gusbager SHut, MUP, ketika membuka kegiatan. (Arief / lintaspapua.com)
Suasana kegiatan Seminar Hasil Kajian dan Pemetaan Lahan Kelapa Sawit di Kabupaten Keerom, yang digelar di Aula Kantor Bappeda Keerom, kemarin. (Arief / lintaspapua.com)

Untuk menjawab masalah ini, Pemkab Keerom khususnya Wakil Bupati Keerom, Piter Gusbager SHut, MUP, mengambil langkah-langkah strategis untuk penyelesaian secara bermartabat dan menyeluruh untuk mengatasinya. Hal ini dimulai dengan memetakan kembali melalui kajian ilmiah terkait masalah-masalah tersebut.

Suasana kegiatan Seminar Hasil Kajian dan Pemetaan Lahan Kelapa Sawit di Kabupaten Keerom, yang digelar di Aula Kantor Bappeda Keerom, kemarin. Tampak saat foto bersama. (Arief / lintaspapua.com)

‘’Kami dari Pemkab Keerom mendorong agar masalah ini (sawit, red) bisa segera terselesaikan secara menyeluruh dan bermartabat untuk seluruh masyarakat adat dan petani serta pihak yang terkena imbas dari masalah ini,’’ujarnya disela-sela kegiatan Seminar Hasil Kajian dan Pemetaan Lahan Kelapa Sawit di Kabupaten Keerom, yang digelar di Aula Kantor Bappeda Keerom, Senin (16/12/2019) kemarin.

Dikemukakan bahwa masalah kelapa sawit di Keerom sudah mengalami macet atau stagnasi sejak tahun 2013. ‘’Perekenomian yang sebelumnya hidup, namun karena kelapa sawit stag berdampak kesemua sector baik ekonomi, pendidikan, dll. Karenanya upaya revitalisasi menjadi sangat urgen dan mendesak karena 60 persen penduduk Keerom adalah petani. Sedangkan luasan sawit ada 17.000 Ha. Ini paling besar jika dibanding luas lahan lainnya dibidang pertanian dan perkebunan di keerom,’’lanjutnya.

Karenya, Wakil Bupati, yang juga anak adat merasa terpanggil untuk membereskan masalah tersebut. Dan ia menyatakan siap untuk menyelesaikannya secara tuntas.

‘’Sebagai wakil bupati dan orang yuang memahami soal sawit, maka bagi kita tak ada pilihan lain. Bersama petani, masyarakat adat, PTPN II dan pihak terkait, kita akan bekerja keras bersama-sama untuk memastikan bahwa prosess penyelesaian semua persoalan terkait sawit, bisa kita selesaikan segera dan peremajaan bisa kita jalankan untuk kembali hidupkan kembali kebun sawit arso,’’ujarnya.

Ia menekankan, bahwa yang akan dilakukan adalah intensifikasi, bukan ekstensifikasi. ‘’Ingat ini bukan ektensifikasi atau perluasan hutan sawit baru, tetapi intensifikasi. Kita meremajakan sawit diatas lahan perizinan yang sudah ada,’’pungkasnya.

Ia juga optimis bisa menyelesaikan masalah kronis tersebut. ‘’Ini kasus lama, masalah yang kronis, karena masalah ini sangat berkaitan dengan tanah adat, namun secara teknis bisa diselesaikan. Sehingga yang bisa selesaikan masalah ini pertama tentu saja anak adat, saya juga punya hak ulayat, maka saya yakin dengan pendekatan antropologis, sosiologis dan ilmiah maka masalah ini bisa kita selesaikan, perlu ada cara cara negosiatsi yang tepat dan bermartabat, itu bisa membantu menyelesaikan gap yang terjadi yang membuat masalah ini berlarut larut,.’’pungkasnya.

Ketua Tim Kajian Ilmiah yang juga Dekan Fakultas Kehutanan UNIPA, Dr. Jonni Marwa, SHut, MSi,, saat memberikan keterangan. (Arief / lintaspapua,,com)

Sementara itu, Ketua Tim Kajian Ilmiah yang juga Dekan Fakultas Kehutanan UNIPA, Dr. Jonni Marwa, SHut, MSi, mengemukakan terimakasih dan siap mendukung Pemkab Keerom lewat kajian ilmiah yang diharap bisa membantu penyelesaian masalah sawit di Keerom.

‘’Terimakasih karena percayakan UNIPA untuk bisa melakukan kajian dengan studi kasus ke PTPN II Unit Arso, karena ada persoalan sawit ini bukan hanya masalah produksi tapi juga masalah kelembagaan social yang ada di masyarakat,’’ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa studi tersebut bertujuan untuk memetakan berdasar izin yang riil dari lembaga resmi pemerintah, dengan melihat gap yang ada dengan data data izin-izin pelepasan yang ada di tahun 1980-an itu dan dengan data riil yang terjadi di masyarakat.

‘’Ternyata dari hasil ini ada gap yang cukup besar, antara data yang resmi, kemudian data pemerintah tapi juga data yang disampaikan masay adat. Karena itu, dalam kajian ini, merekomendasikan bahwa apa yang menjadi gap ini perlu ditindaklanjuti dalam semacam pemetaan partisipatif untuk melihat berdasarkan hak masyarakat adat,’’ujarnya.

Acara seminar tersebut diikuti stoke holder terkait sawit, diantaranya tim kajian dari UNIPA yang dipimpin Dr. Joni Marwa, S.Hut, M.Si, juga ada Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Keerom, Sunar, SP, Ketua DAK Keerom, Serfosius Tuamis, para Petani Plasma dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Keerom. (arief/lintaspapua.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here