Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, MM., (tengah) saat foto bersama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura dan para Pimpinan OPD kota Jayapura. (Gracio / lintaspapua.com)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – BPJS Cabang Jayapura bersama Pemerintah Kota Jayapura kembali menandatangani naskah perpanjangan perjanjian kerjasama memorandum of understanding (MoU) tentang jaminan kesehatan nasional yang bersifat Universal Health Coverage (UHC), di Kantor Wali Kota Jayapura, Kamis, (12/12/2019).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Djamal Adriansyah menjelaskan penandatangani MoU untuk menjamin kesehatan bagi warga kota Jayapura yang belum memiliki jaminan kesehatan.

“Sehingga secara umum saat ini seluruh masyarakat di wilayah kota Jayapura itu bisa mengakses program jaminan kesehatan Kartu Indonesia Sehat (KIS),” kata Adriansyah.

Saat ini kata Adriansyah, Pemkot Jayapura telah mendaftarkan 8.429 jiwa. Sehingga Ia berharap hal ini dapat bermanfaat bagi masyarakat kota Jayapura dan sekitarnya.

Dijelaskan pula, untuk kriteria jaminan kesehatan sendiri lebih di prioritaskan bagi masyarakat asli Papua yang mempunyai NIK di kota Jayapura.

“Tentunya ini juga atas rekomendasi dari Dinas Sosial dan Dukcapil kota Jayapura,” ujarnya.

Menyangkut iuran jelas Adriansyah, karena in bersifat bantuan Pemerintah maka untuk pelayanan di rumah sakit mendapat kelas III dan iuran sebesar Rp. 42.000 per bulan.

“Iuran ini berlaku mulai di tahun 2020 dan untuk yang sudah ada akan dilanjutkan karena ini perpanjangan, bahkan Bisa bertambah sesuai perkembangan penduduk yang ada di kota Jayapura,” ungkap Adriansyah.

Dirinya berharap, kehadiran BPJS Kesehatan di kota Jayapura bisa menunjang pembangunan kota Jayapura khususnya di bidang kesehatan.

Sementara itu Walikota Jayapura Dr. Benhur Tomi Mano MM., mengatakan, saat ini masyarakat kota jayapura yang mempunyai NIK sudah terlayani oleh BPJS Kesehatan di 13 Puskesmas di wilayah kota Jayapura dan juga beberapa rumah sakit maupun rujukan yang keluar dari kota Jayapura sudah terlayani dengan BPJS Kesehatan.

“Khusus untuk orang asli Papua port numbay di 14 kampung yang jumlahnya mencapai 17.000 jiwa juga sudah terlayani dengan BPJS kesehatan di tiap-tiap Puskesmas,” kata Wali kota.

Untuk itu Ia meminta, kepada Dinas Sosial dan Dukcapil untuk melakukan penjajahan pada jumlah data penduduk yang belum memiliki NIK, “karena pelayanan gratis kesehatan, Pemkot sudah membiayai Rp. 4 miliar lebih untuk BPJS Kesehatan khusus untuk warga kota Jayapura yang memiliki NIK,” pungkasnya. (Gracio/lintaspapua.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here