JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Hasi investigasi Majelis Rakyat Papua (MRP) yang dituangkan kedalam buku “Kekerasan Tak Berujung di Nduga”, mengungkap sekitar 400 ribuan warga di kabupaten tersebut, masih mengungsi ke sejumlah wilayah terdekat, yakni Jayawijaya, Lanny Jaya dan Asmat.

Menurut Ketua MRP Papua, Timotius Murib, negara wajib bertanggungjawab mencari solusi serta memberikan jaminan keamanan maupun kepastian hidup bagi warga Nduga yang mengungsi.

“Kenyataannya kan hari ini para pengungsi Nduga tidur di gua dan hutan. Ini kenyataan yang terjadi kepada para pengungsi dan negara harus bertanggungjawab. Makanya kita mendorong supaya negara bertanggungjawab menyelesaikan masalah pengungsian ini”.

“Sebab Papua ini jelas bagian dari NKRI. Dan Nduga itu ada di wilayah NKRI. Warga negara yang mengungsi ini juga punya hak untuk dapat makan, minum, tempat tinggal, pendidikan serta pelayanan kesehatan yang layak,” tegas Timotius dalam keterangannya kepada pers, usai seminar hasil investigasi MRP terhadap konflik di Nduga yang dirangkaikan dengan peluncuran dan bedah buku “Kekerasan Tak Berujung di Nduga”, Senin (9/12/2019).

Hal terpenting saat ini, sambung Timotius, pihaknya bakal mendorong pertemuan lanjutan dengan melibatkan Pemda Nduga, intitusi TNI/Polri serta Pemprov Papua guna menyelesaikan konflik yang terjadi tersebut.

Sebab bila tidak, masyarakat Nduga bakal terus-terusan menjadi korban, akibat dari konflik yang terjadi antara TNI/Polri dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

“Makanya kita saat ini meminta saran pendapat dari semua pimpinan organisasi dan lembaga. Sebab kita ingin dapat satu kesimpulan penyelesaian konflik dengan jalan damai,” harapnya.

Dia tambahkan, konflik yang terjadi di Nduga saat ini akar masalahnya adalah persoalan ideologi yang dipicu sejak puluhan tahun lalu. Dimana ada keinginan dari sejumlah Orang Asli Papua untuk menentukan sendiri nasibnya.

Dilain pihak, negara (Pemerintah Indonesia) tetap menegaskan Papua bagian dari NKRI, sehingga disinilah peran MRP yang mendorong ada solusi untuk permasalahan idoelogi tersebut.

“Ya, diantaranya solusi yang kita dorong yaitu melalui dialog dengan melibatkan pihak luar negeri. Itu yang dulu pernah dilakukan pemerintah Indonesia dengan masyarakat Aceh. Sehingga ini jadi pekerjaan rumah yang besar bagi MRP dan TNI/Polri, kenapa hal ini tidak bisa dilakukan di Papua?,” seru ia.

Timotius juga pada kesempatan itu memastikan bakal mendorong agar Pemerintah Pusat mengurangi jumlah personel TNI/Polri di Kabupaten Nduga.

“Kami sudah laporkan kepada Wakil Presiden dan nanti kami juga akan menyurat resmi. Intinya tidak perlu tarik semua. Tidak tetap ada pasukannya, hanya tidak harus berlebihan,” pungkas dia.(win)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here