Maknai Hari Korupsi Se-dunia, SP2AK Meminta Komitmen KAJATI Papua Seriusi Kasus Korupsi di Papua

0
288
Solidaritas Pemuda Papua Anti Korupsi, saat sambangi Kantor Kejaksaan Tinggi Papua, Kota Jayapura. Richard Mayor (LPC)
Solidaritas Pemuda Papua Anti Korupsi, saat sambangi Kantor Kejaksaan Tinggi Papua, Kota Jayapura. Richard Mayor (LPC)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Memperingati hari anti Korupsi se-dunia atau Harkodia yang diperingati setiap 9 Desember, dimana di Papua, Senin 9 Desember 2019, Solidaritas Pemuda Papua Anti Korupsi, sambangi Kantor Kejaksaan Tinggi Papua, Kota Jayapura.

Kunjungan Solidaritas Pemuda Papua Anti Korupsi (SP2AK) tersebut guna menjalankan semangat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang telah mengajak segenap pemangku kepentingan hingga masyarakat umum untuk ikut ambil bagian dalam pemberantasan korupsi.

“Kami ada bersama KPK, dengan mendukung semangat KPK lewat tema peringatan Harkodia 2019, “Bersama Melawan Korupsi Mewujudkan Indonesia Maju,” kata Ketua Umum AMPERA Papua, Kaleb V B. Woisiri.

Sebut Ketua Umum AMPERA Papua mencermati dinamika supermasi hukum di Tanah Papua. Kami yang tergabung dalam Solidaritas Pemuda Papua Anti Korupsi (SP2AK) yakni, Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Papua Peduli Rakyat (KMP3R) dan Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Rakyat (AMPERA) Papua, mempertanyakan kepada pihak-pihak berwenang terkait rentetan kasus korupsi yang terjadi di Papua dan mendorong agenda penyelesaiannya hingga tuntas.

Selain itu, SP2AK telah bermufakat untuk menolak segala macam bentuk spekulasi penegak hukum dalam menyelesaiakan kasus-kasus korupsi di Tanah Papua. Sebagai bentuk kesadaran moral dan tanggungjawab bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance).

Berikut tuntutan Solidaritas Pemuda Papua Anti Korupsi, atas kasus-kasus korupsi di Papua, yang segera dituntaskan oleh Kajati Papua  antara lain Kasus korupsi  kabupaten – kabupaten di Papua..

Kaleb berharap, segera diseriusi oleh Kajati Papua, dalam konteks komitmen penegak hukum dalam persoalan pemberantasan Korupsi di Tanah Papua.

Sembari memberikan penguatan dan masukan Kepada Kajati Papua, Kaleb menyarakankan Kajati Papua agar segera mengklarifikasi pernyataan dari mantan Kepala Seksi Penyidikan Korupsi Papua, Nixson Mahuse terkait dirilis pers pada selasa, 9 Juli 2019 dimedia tentang ditingkatkannya status dugaan gratifikasi Bupati Waropen Yermias Bisai sebesar Rp. 42 Milyar dari penyelidikan ke penyidikan.

Dugaan gratifikasi ini diterima pada dari Tahun 2008-2010, saat itu yang bersangkutan masih menjabat Wakil Bupati Waropen. Pertanyaan kami, Kejaksaan gunakan logika hukum apa dalam menduga beliau YB menerima suap (fee proyek) tersebut, apalagi dalam kapasitas sebagai Wabup. Karena faktanya pada tahun 2008 YB masih sebagai kontraktor, tahun 2009 baru menjabat DPRD Kabupaten Waropen dan 2010 baru menjabat Wakil Bupati.

“Logika apa beliau menerima gratikasi pada tahun 2008/2009/2010. Sedangkan tahun 2010 beliau baru saja terpilih sebagai Wabub pada PEMELU tahun 2010. Kami menduga ada upaya kriminalisasi terhadap Bupati Waropen,” kata Kaleb

Untuk itu, pinta Kaleb kepada pihak Kajati Papua, menghentikan dugaan gratifikasi tersebut karena sangat tidak ada relefansi antara kapasitas YB pada waktu itu dengan dugaan gtatifikasi yang dituduhkan tersebut.ujarnya. (Richard Mayor/Lintas Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here