Guna mendapatkan Keadilan oleh Penyelenggara Pemilu, maka  Ketua DPD Parta Nasional Demokrat (NASDEM) Kabupaten Nduga, Yonas Beon, beserta Sekretaris Usman Lokbere mempertanyakan sejauh mana sidang – sidang DKPP terhadap masalah Pemilu didaerah tersebut. Tampak saat jumpa pers. (Andrew /LPC)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Guna mendapatkan Keadilan oleh Penyelenggara Pemilu, maka  Ketua DPD Parta Nasional Demokrat (NASDEM) Kabupaten Nduga, Yoas Beon, beserta Sekretaris Usman Lokbere mempertanyakan sejauh mana sidang – sidang DKPP terhadap masalah Pemilu didaerah tersebut.

 

Hal ini disampaikan Ketua Partai NasDem Kabupaten Nduga, Yoas Beon,  sekaligus menjelaskan, bahwa semua laporan sudah masuk ke Bawaslu hingga DKPP, sehingga hal ini kami ingin adanya proses kejelasan.

“Kami juga mengharapkan agar hasil sidang pemeriksaan penyelenggaraan pemilu KPU Nduga pada 24/11/2019 oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang di gelar di Ruang Bawaslu Provinsi Papua, agar  dapat bertindak sesuai aturan yang berlaku tanpa harus di Intervensi atau di suap oleh Pihak manapun, agar Demokrasi yang sesunggunya bisa tercapai di Indonesia,’ ujar Yoas  Beon,  kepada media di Jayapura, Selasa . (3/12/2019)

 

Sementara itu, Sekretaris Partai Nasdem Nduga, Usman Lokbere menjelaskan,  bahwa yang membuat Partainya Ngotot untuk DKPP 4 anggota lainnya adalah, Bukti Hasil Perolehan suara Partai Nasdem atas nama Yorince Lokbere di Distrik Mbua dimana data formulir DA1 KPU  ke memperoleh 3900 suara  saat lakukan Perhitungan ditingkat kabupaten Nduga, tetapi ketika muncul ke Formulir DB1 mengalami Perubahan dengan dialihkannya 1275 suara kepada OG dari Partai Golkar atas Perintah Pejabat teras Nduga.

“ini ada bukti rekamannya dan juga sudah melanggar Peraturan KPU,  karena hasilnya di Plenokan di rumah Sekretaris KPU Nduga di Jayapura tanpa di Undang Bawaslu beserta pimpinan Parpol dan_inilah terjadi perubahan data yang sebenarnya,’ ungkap Politisi Nasdem ini.

 

Sementara itu Sekretaris Partai Nasdem Kabupaten Nduga Usman lokbere mengatakan,  KPU Kabupaten Nduga sudah melanggar peraturan KPU Psl.18 tahun 2007 tentang pengalihan suara atas perintah orang tertentu, karena mereka punya cukup bukti untuk di buktikan kepada DKPP, dan sudah dilakukan 24 november 2019 lalu di Kantor Bawaslu Peovinsi Papua Kota Jayapura, dimana belum ada putusan dari DKPP terhadap hasil perselisihan ini.

“Untuk itu DKPP diminta,  agar dalam memutuskan harus benar benar adil dengan mempertimbangkan semua aspek terutama alat bukti Pengadu, agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat akar rumput,” ‘Harap Usman Lokbere kepada DKPP jika kembali bersidang. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here