Suasana 11 KPUD di Papua, saat mengkikuti BIMTEK SILON dari KPU Pusat bakal Calon Perseorangan Pilkada 2020. Richard Mayor (LPC)
Suasana 11 KPUD di Papua, saat mengkikuti BIMTEK SILON dari KPU Pusat bakal Calon Perseorangan Pilkada 2020. Richard Mayor (LPC)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Selasa 3 Desember 2019, memberikan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Pencalonan dan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Bimtek Silon terhadap 11 KPUD di Papua itu, disampaikan lansung oleh Anggota KPU Pusat, Divisi Teknis Penyelenggara & Logistik, Evi Novida Ginting Manik, yang didampinggi oleh Anggota KPU Papua, Diana Dorthea Simbiak, S.Sos, Zandra Mambrasar, SH, Melkianus Kambu, S.IP, MM, dan Fransiskus Antonius Letsoin.

Pantuan Lintas Papua.Com, dalam kegiatan tersebut hadir juga Ketua KPU Papua Theodorus Kossay, S.S.M.Hum, Zufri Abubakar, SE, dan Adam Arisoi, SE.

Sementara 11 KPUD yang jadi peserta Bimtek Silon KPU Pusat itu yakni, KPU Kabupaten Merauke, KPU Nabire, KPU Mamberamo Raya, KPU Supiori, KPU Yalimo, KPU Pengunungan Bintang, KPU Waropen, KPU Asmat, KPU Yahukimo, KPU Boven Digoel, dan KPU Keerom.

Anggota KPU Pusat, Divisi Teknis Penyelenggara & Logistik, Evi Novida Ginting Manik, dalam penyampaianya mengatakan prosedur penyerahan, penelitian dan rekapitulasi dukungan penerimaan dokumen dukungan dan pengecekan jumlah minimal dukungan dan selebaran, bakal pasangan calon perseorangan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota adalah;
1. Menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir model B.1 KWK perseorangan.
2. Menghitung pesebaran dukungan yang tercatum dalam formulir model B.2 KWK perseorangan.
3. Mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercatum dalam folmulir model B.2 KWK perseorangan dengan pemenuhan jumlah minimal dukungan dan selebaran.

“Ketentuan dalam pengecekan dokumen dukungan perseorangan adalah, formulir B.1 KWK perseorangan. Tanda tangan pendukung. Ditempel fotokopi KTP Elektronik. Dilampiri fotokopi surat keterangan. Dan Status dukungan Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (MTS), ” kata Evi Novida Ginting Manik.

Sebut Anggota Divisi Teknis Penyelenggara & Logistik KPU Pusat itu, langkah-langkah verifikasi administrasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan adalah, mencocokan kesesuaian nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir model B.1 KWK perseorangan dengan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surar keterangan.

Verifikasi kesesuaian antara formulir model B.1 KWK perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau pemilihan terakhir, daftar penduduk potensial pemilih pemilihan.

Verifikasi kesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan. Verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan. Verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS.

Verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung, status perkawinan. Verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap bakal pasangan calon perseorangan. Dan Verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda internal.Pungkas Evi Novida Ginting Manik. (RichardMayor/Lintas Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here