Ketua Tim Pansus Papua DPD RI, Filep Wamafma, SH. Richard Mayor (LPC)
Ketua Tim Pansus Papua DPD RI, Filep Wamafma, SH. Richard Mayor (LPC)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Tim Panitia Khusus (PANSUS) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan Papua-Papua Barat, dan beberapa daerah lain di Indonesia, Rabu 27 November 2019, mengelar pertemuan bersama FORKOPIMDA Provinsi Papua, Kelompok-kelompok strategis di Papua, dan Intelektual-Akademisi di Papua.

Pertemuan DPD Itu, guna mendapatkan masukan, informasi dan saran dari stekholder di Papua soal persoalan-persoalannya, kemudian di Paripurnakan oleh DPD RI, yang mengasilkan sebuah rekomendasi, dan selanjutnya rekomendasi itu diserahkan kepada Pemerintah Pusat untuk penyelesaiannya.

Ketua tim Pansus Papua DPD RI, Filep Wamafma, SH, kepada LintasPapua.Com mengatakan hasil pertemuan dengan Forkopimda dan kalangan-kalangan strategis di Papua, mereka banyak meminta untuk penyelesaian pelangaran HAM yang di terjadi di Papua, sejak 1962, 1969 hingga masa Otsus.

“Dari hasil pertemuan dengan Forkopimda dan kalangan-kalangan strategis di Papua, mereka meminta untuk penyelesaian pelangaran HAM yang terjadi di Papua, sejak 1962, 1969 hingga masa Otsus,” kata Filep Wamafma

Sebut Wamafma, mendengar berbagai penyampaian dari hasil diskusi itu, kami DPD RI menilai bahwa persoalan di Papua tak direspon oleh Pemerintah Pusat, dan dianggap biasa-biasa saja. Kenyataannya ada sebuah ketidak percayaan masyarakat Papua terhadap Pemerintah Pusat.

“Selama ini Pemerintah Pusat melihat persoalan di Papua adalah persoalan biasa, padahal persoalan idiolegi, yang tidak direspon, hingga berdampak pada ketidak percayaan masyarakat Papua terhadap Pemerintah Pusat,” ujar Ketua tim Pansus Papua DPD RI, Filep Wamafma, SH. (Richard Mayor/Lintas Papua)


 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here