Rapat Paripurna Masa Persidangan I Penetapan Program Pembentukan Perda Kota Jayapura Tahun 2020

0
221
Suasana Rapat Paripurna DPRD Kota Jayapura. Gracio (LPC)
Suasana Rapat Paripurna DPRD Kota Jayapura. Gracio (LPC)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Pembukaan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jayapura Masa Persidangan I Tahun 2019 dengan agenda Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Jayapura Tahun 2020, Senin, (25/11/2019), berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD setempat.

Pembukaan dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Jayapura, Jhon Yisai Betaubun, SH, M.Si serta dihadiri Wali Kota Jayapura, Wakil Wali Kota Jayapura, dan para Anggota Dewan DPRD Kota Jayapura.

Dalam sambutan Wakil Ketua II DPRD Kota Jayapura, Jhon Yisai Betaubun, SH, M.Si mengatakan, dalam pembentukan peraturan daerah harus memperhatikan aspek hukum dalam penyusunan dan pembentukan PERDA tersebut harus adanya filosofis pembentukan, tujuan pengaturan, fungsi pengaturan, landasan pengaturan, pertimbangan hukum dalam pengaturan.

“Urusan dalam pengaturan, ideologi dalam pengaturan, nilai-nilai dalam pengaturan, asas asas umum dan asas khusus dalam pengaturan serta adanya materi dalam pengaturan peraturan daerah,” katanya.

Adapun 10 rancangan PERDA yang di usulkan Pemkot Jayapura untuk dibahas DPRD Kota Jayapura yakni ;

  1. Rancangan PERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2019.
  2. Rancangan PERDA tentang Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2020.
  3. Rancangan PERDA tentang penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2021.
  4. Rancangan PERDA tentang penyelenggaraan rumah susun Kota Jayapura.
  5. Rancangan PERDA tentang perubahan PERDA Nomor 2 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan.
  6. Rancangan PERDA tentang penataan kawasan perkampungan kota Jayapura.
  7. Rancangan PERDA tentang kepariwisataan.
  8. Rancangan PERDA tentang perubahan kelima peraturan daerah kota Jayapura nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum.
  9. Rancangan PERDA tentang rencana induk sistem proteksi kebakaran di kota Jayapura.
  10. Rancangan PERDA tentang pedoman pelaksanaan program jaminan sosial Ketenagakerjaan pakai pegawai honorer yg umum daerah dan pekerja bukan penerima upah di kota Jayapura

Sementara dalam pidato Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano MM., megatakan, pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan proses sistemik dimulai dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan pengundangan, dan penyebarluasan, bertitik tolak pada pemahaman tersebut,  “maka perencanaan merupakan tahap yang paling penting yang harus diperhatikan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk tugas peraturan daerah,” katanya.

PERDA, kata Wali Kota merupakan produk hukum tertinggi di aerah yang berfungsi sebagai salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi, juga sebagai perwujudan suatu masyarakat di daerah yang mampu menjawab beragam perubahan dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi

“Pembentukan PERDA merupakan bagian integral dalam pembangunan daerah yang perlu disesuaikan dengan kerangka perencanaan pembangunan daerah. Pembangunan daerah dilakukan secara terencana dan sistematis, dan terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),” jelas BTM sapaan akrabnya.

Diharapkan, program pembentukan PERDA yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sesuai tahapan-tahapan, yang sejalan dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Untuk menjamin legalitas penyelenggaraan pemerintahan.

“Demikian juga penetapan PROPEMPERDA ini dapat menjadi dasar penganggarannya dalam RAPBD Tahun 2020, sebagaimana dalam ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa dalam pembentukan PERDA ditetapkan sebelum penetapan APBD,” kata BTM. (Gracio/Lintas Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here