Ketua LSM Papua Bangkit, Ir. Hengky Jokhu, saat diwawancara. (Irfan /LPC)

SENTANI (LINTAS PAPUA)  –  Permintaan Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Jayapura, Yohannes H. Hikoyabi, S.Si, M.Si, agar dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk 2020 Kabupaten Jayapura yang nantinya disahkan bisa dipublikasikan kepada publik mendapatkan dukungan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Papua Bangkit.

Ketua LSM Papua Bangkit, Ir. Hengky Jokhu, Jumat (22/11/2019) kemarin siang, menilai sudah sepantasnya masyarakat memahami dengan terang benderang terkait seluk beluk pengelolaan keuangan daerah alias uang rakyat.

Pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Kadin Kabupaten Jayapura itu mengatakan, publikasi KUA-PPAS dan RAPBD Induk 2020 penting untuk mendapatkan masukan dari publik. Sedangkan publikasi dokumen APBD 2020 bertujuan agar bisa mendapatkan pengawasan masyarakat. Muaranya adalah prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

“Kami dari LSM Papua Bangkit sangat mendukung publikasi KUA-PPAS, RAPBD dan APBD Induk 2020 kepada masyarakat,” katanya.

hal ini sebagai bentuk transparansi dan juga akuntabilitas publik yang juga merupakan bagian dari prinsip good governance serta tata kelola keuangan negara yang baik.

“Minggu lalu memang kita sudah lakukan rapat di Kota Jayapura dengan rekan-rekan, maka dalam waktu dekat ini kita akan adakan press rilis untuk menekankan kepada Provinsi hingga Kabupaten/Kota. Bahwa pengelolaan APBD harus transparan dan harus dipublikasikan. Artinya, seorang tukang ojek/becak, sopir maupun tukang tambal ban harus tau di kampungnya atau di daerahnya itu anggarannya untuk satu tahun berapa dan dipakai untuk bangun apa,” katanya.

Bilamana hal ini mampu dilaksanakan, maka akan menjadi langkah maju bagi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Jayapura. Pasalnya, selama ini akses terhadap APBD masih sangat terbatas. Bahkan kalau perlu di setiap kelurahan, distrik dan juga kampung, pemerintah itu wajib hukumnya untuk memasang pengumuman. Bahwa alokasi anggaran tahun berjalan ini sekian, dan apa yang akan dilakukan atau membangun apa nantinya.

“Jangan tiba-tiba dari mana tidak jelas lalu datang memaksakan rakyat mau bangun ini dan itu. Sehingga pembangunan sifatnya itu menjadi hit and run lalu proyek-proyeknya top and down atau dari atas ke bawah, kemudian masyarakat menjadi tidak tahu dan proyeknya bermanfaat atau tidak yang penting dibangun saja. Hal ini banyak terjadi, contohnya pembangunan pelelangan ikan di Netar, kita lihat saja dari sejak dibangun hingga saat ini tidak pernah ada ikan dilelang yang tempatnya sudah dibangun di Netar dan sekarang menjadi mubazir,” katanya.

“Kita lihat juga di Depapre, tempat pelelangan ikan yang dibangun di atas gunung itu ikannya di laut dan pembangunannya di gunung, tidak pernah ada nelayan angkat ikan dari laut ke gunung. Jadi, semua itu mubazir dan puluhan milyar uang dibuang percuma. Juga kita bisa lihat kawasan fermentasi coklat (Kakao) yang ada di Yahim, sampai hari ini tidak pernah ada satu orang pun yang pergi mengeringkan biji-biji coklat disana,” beber pria yang akrab disapa HJ ini menambahkan.

Selain itu, LSM Papua Bangkit secara rutin melaporkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI maupun KPK RI terkait investasi-investasi yang dibangun di daerah yang dinilai mubazir.

“Kami dari LSM Papua Bangkit mempunyai jaringan semua di gedung bundar (Kantor Kejaksaan Agung) maupun di KPK RI. Kami tahu investasi atau pembangunan mana saja yang tidak bermanfaat, jadi kami sangat setuju dengan adanya Permendagri Nomor 33 tahun 2019 dan juga pernyataan dari Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Jayapura,” akunya.

Karena itu, LSM Papua Bangkit telah mendorong pemerintah untuk segera mempublikasikan RKA dari sejak tahun 2015 lalu.

“Sebenarnya dari tahun 2015 kita sudah dorong agar bisa transparan. Dengan lahirnya Undang-Undang (UU) nomor 14 tahun 2008 tentang KIP seluruh badan publik termasuk badan penyelenggara negara wajib terbuka terhadap penggunaan anggaran yang bersumber dari Daerah maupun Negara. Maka itu, kita dorong semua APBD harus transparan, apalagi sekarang ini Mendagrinya dijabat oleh pak Tito, ini beliau orangnya tidak main-main soal pengelolaan anggaran,” katanya.

“Kalau semua transparan, maka publik bisa memberikan masukan sebelum APBD disahkan. Plus memberikan kontrol ketika APBD dijalankan. Ini kan membantu pemerintah juga. Jadi mulai bulan Januari 2020, kita akan lihat semua APBD itu diumumkan, baik di kantor-kantor distrik, kantor kelurahan maupun di kampung itu sudha harus terpasang dengan jelas,” tutup Hengky Jokhu.

Sebelumnya, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Jayapura, Yohannes H. Hikoyabi, S.Si, M.Si, mengatakan, sesuai regulasi yang ada, sebelum APBD disahkan, keterbukaan penggunaan anggaran ke publik wajib di lakukan agar masyarakat umum sebagai pemegang kedaulatan tertinggi bisa dengan jelas mengetahui berapa jumlah anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan iven PON. Juga berapa besar anggaran yang disiapkan untuk infrastruktu, kesehatan dan pendidikan.

”Ini yang paling utama, harus ada informasi kepada rakyat. Sehingga fungsi pengawasan dari t rakyat juga ada. Bukan berarti kami anggota DPR semata-mata yang harus tahu karena wakil rakyat dan sekarang ini tidak seperti itu lagi,” jelasnya. (Irf/LINTAS PAPUA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here