Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Jayapura, Yohanes H. Hikoyabi, S.Si, M.Si,, saat memberikan keterangan kepada media. (Irfan /LPC)

Apabila APBD 2020 Kabupaten Jayapura Telat Disahkan, Bupati Beserta Jajarannya dan DPRD Kabupaten Jayapura Tidak Gajian 6 Bulan

SENTANI (LINTAS PAPUA) – Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Jayapura, Yohanes H. Hikoyabi, S.Si, M.Si, menyampaikan, pimpinan sementara DPRD Kabupaten Jayapura, saat sekarang ini hendaknya tetap fokus untuk melakukan pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2020.

Hal tersebut diungkapkannya kepada wartawan saat ditemui di Kantor DPRD Kabupaten Jayapura, Kompleks Perkantoran Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa (12/11/2019) usai dirinya mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kemendagri RI beberapa waktu lalu di Jakarta.

 

“Takutnya kami terlambat dalam hal itu, maka otomatis gaji DPRD, Bupati beserta jajarannya akan terhenti selama enam (6) bulan, itu aturannya dari penjelasan Kemendagri. Ya, kami dijelaskan seperti itu,” ujar Yohanes H. Hikoyabi, S.Si, M.Si, ketika memberikan keterangan kepada wartawan dimeja kerjanya, Selasa (12/11/2019) kemarin siang.

Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Terpilih dari Partai Hanura itu mengatakan, bahwa pimpinan DPRD sementara mempunyai hak penuh untuk melakukan sejumlah pembahasan soal agenda yang dimaksud, tanpa perlu menunggu Surat Keputusan (SK) dari Gubernur Provinsi Papua soal penetapan pimpinan atau ketua DPRD Definitif.

“Jadi hasil hearing atau rapat dengar pendapat (RDP) gabungan dari komisi gabungan anggota DPRD Kabupaten Jayapura beberapa waktu lalu di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, itu disampaikan bahwa pimpinan DPRD sementara mempunyai hak untuk melakukan pembahasan mengenai KUA-PPAS, bersama tim TAPD Kabupaten Jayapura,” tuturnya dengan jelas.

 

“Itu untuk pembahasannya saja, tapi untuk penetapan tidak boleh dilakukan. Penetapan harus menunggu SK penepatan pimpinan DPRD defenitif dari Gubernur Papua,” sambung Politisi Partai Hanura tersebut.

 

Selain itu, Yohanes H. Hikoyabi juga menambahkan, informasi yang diperoleh dari Kemendagri RI saat melakukan hearing bersama, situasi yang terjadi di Kabupaten Jayapura saat sekarang ini, sama persis terjadi juga di sejumlah daerah lain di Indonesia. Namun, dirinya meminta kepada Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Jayapura jangan mengulur waktu untuk melakukan pembahasan.

 

“Kalau sudah ada lampu hijau dari Kemendagri soal bisa melakukan pembahasan KUA-PPAS, maka segera jalankan dan laksanakan. Jangan lagi menundanya, karena alasan menunggu SK definitif,” bebernya.

 

Untuk waktu pelaksanaan pembahasan KUA-PPAS dan APBD Induk Tahun 2020, Yohanes Hikoyabi belum bisa pastikan. Sebab, pimpinan DPRD sementara sebagai pengambil kebijakan saat ini sedang berada di luar daerah.

 

“Oleh karena itu, kami harapkan agar beliau bisa datang cepat. Supaya bisa tentukan jadwal untuk lakukan pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan pembahasan ini perlu dilihat berapa APBD Induk yang akan disahkan di tahun 2020 nanti. Jangan sampai dana transfer terlambat, akhirnya ada Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) di tahun depan,” paparnya.

 

Menyinggung soal kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tekhnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura. Dirinya sangat berharap kepada Sekretaris Daerah (Sekda) agar mampu melakukan penekanan, supaya OPD tekhnis yang dimaksud dengan segera menyelesaikan beberapa mata anggaran yang belum rampung dan juga OPD teknis harus terbuka serta detail soal rens Anggaran yang sudah dikeluarkan di tahun 2019.

 

“Kebanyakan pengusaha sudah kerjakan pekerjaan fisik dibuat, tapi minta pembayaran dilakukan tahun depan. Itu tidak boleh dilakukan. Karena akan ada temuan Silpa untuk tahun depan,” pungkas Yohanes Hikoyabi. (Irf /lintaspapua.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here