Sekretaris IKA Fisip Uncen, Jul Eddy Way, S.Sos (kanan), Wakil Ketua 1 IKA Fisip Uncen, Mukri Hamadi, S.IP (kiri), dan Kordinator Bidang Organisasi, Azis Kalimangun, S.Sos (tenggah). Richard (LPC)
Sekretaris IKA Fisip Uncen, Jul Eddy Way, S.Sos (kanan), Wakil Ketua 1 IKA Fisip Uncen, Mukri Hamadi, S.IP (kiri), dan Kordinator Bidang Organisasi, Azis Kalimangun, S.Sos (tenggah). Richard (LPC)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  – Mencermati jalannya Desentralisasi Asimetris Otonomi Khusus (Otsus) Papua sejak kehadirannya melalui Undang-undang 21 tahun 2001, hingga 18 tahun keberlansungan Otsus bagi Papua.

Mendapat peryataan-peryataan sinis dari berbagai kalangan masyarakat di Papua, “yang menyatakan Otsus gagal.  Dan tidak memproteksi orang Papua dari tujuan Otsus”.

Sah, Ikatan Alumni Fisip Uncen Resmi Hadir Di Papua. Richard/LPC
Sah, Ikatan Alumni Fisip Uncen Resmi Hadir di Papua. (Richard/LPC)

Atas berbagai pendapat sinis itu, Ikatan  Keluarga  Alumni  Fakultas  Ilmu Sosial  dan Ilmu Politik Universitas  Cenderawasih, mencoba memberikan pemikiran-pemikiran mereka terhadap Otsus itu.

“Dari hasil FGD yang kami lakukan, Jumat 8 November 2019,  dengan  tema “Jejak Desentraliasai Asimetris Dalam Kecermatan Alumni Fisip Uncen. Dimana kegiatannya telah berlalu, namun pesan yang tertinggal adalah harus ada kompilasi yang memberi tambahan atau memperkaya khasah publik agar publik ikut juga diberitahukan tentang masalah dan tantangan konfigurasi desentralisasi asimetris di Papua”, kata Sekretaris IKA Fisip Uncen,  Jul Eddy Way, S.Sos, Minggu (10/11/2019) di Hotel Horizon Kotaraja, Kota Jayapura, Papua.

Pada bagian lain, sebut Eddy Way kegiatan tersebut juga menyimpan pesan dan terindukan bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kami akan menyelenggarakan kegiatan dengan representasinya  diperluas.  Tentang  perluas  ini menjelaskan kepada kelompok pikir, kelompok audience bahkan kelompok kompeten yang sangat berkompetensi sehingga sedikit atau banyak dapat memperbaiki, bahkan menegakkan kembali kepentingan desentralisasi asimetris.

“Alumni Fisip Uncen sebagai bagian dari gabungan kelompok, yakni kelompok pemikir dan kelompok praksis, perlu mempublikasi  tentang kegiatan tersebut kepada semua pihak, terutama pihak fakultas dan Uncen”, Jelas Sekretaris IKA Fisip Uncen itu.

Berikut pernyataan pikir dari IKA Fisip Uncen terhadap Otsus Papua :

  • Praksis
  1. Atas berbagai wacana tentang otonomi khusus dan juga upaya pembentukan daerah otonomi baru, maka dapat dikemukakan sebagai klarifikasi bahwa alumni menegaskan tentang wacana tersebut merupaka wacana yang dimunculkan oleh inisiatif yang dikembangkan diluar Uncen sebagai respon terhadap dinamika yang ada.
  2. Alumni menyatakan bahwa pelibatan Uncen sebagai kelompok pemikir untuk menghasilkan pikiran ilmiah terhadap kepentingan otonomi khusus dan pemekaran atau pembentukan daerah otonomi baru yang terkemukakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua adalah maksud baik dan perlu didukung totalitas oleh alumni.
  3. Alumni mendukung Gubernur Papua untuk melibatkan Uncen dalam kerjasama dan kerjabersama memprakarsai pemikiran baru terhadap konfigurasi otonomi khusus dan pembentukan daerah otonomi baru.
  4. Alumni hendak memberitahukan kembali, bahwa selama ini desentralisasi asimteris identik dengan uang sedangkan kewenangan tidak seluas-luas ditegakkan.
  • Regulasi
  1. Atas permasalahan dan tantangan terhadap realitas konfigurasi desentralisasi asimetris, maka bagian yang menjadi esensi untuk dikerjakan secara murni dan konsekuen, bahwa kewenangan atas diberlalukannya regulasi harus dalam kewenangan atrubutif, yakni kewenangan yang melekat sebagai konsekuensi adanya regulasi khusus.
  2. Menjadikan kewenangan atributif sebagai seleksi atas semua kepentingan regulasi lain yang hendak dimaksudkan dan dilaksanakan di Papua dalam konfigurasi desentralisasi asimetris.
  3. Dengan adanya kewenangan atributif, Pemerintah Daerah Provinsi Papua melalui Gubernur Papua bertanggungjawab penuh terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka desentralisasi asimtris secara terstruktur, sistematik, dan massif di Papua.
  • Kebijakan
  1. Alumni mencermati bahwa, duel kesepakatan telah melahirkan adanya kebijakan perlakuan khusus di Papua, sehingga ruh dari perlakuan khusus yakni pengakuan dan komitmen mesti dijadikan sebagai prinsip yang utuh terhadap pemberlakuan kebijakan atas perlakuan khusus di Papua.
  2. Alumni merindukan bahwa, prinsip sebagai hal mengacu dan memperhatikan atas adanya kebijakan perlakuan khusus mesti diselaraskan dalam prinsip lex spesialis derogat legi generalis, atau lazimnya dikehendaki bahwa perlakuan kekhususan menjadi istimewa terhadap yang umum.
  3. Alumni memberi opsi baru bahwa, perlu dibangun kembali jalan tengah sebagai jalan mediasi antara Papua dan Jakarta terhadap proyeksi Papua pada phase desentralisasi asimetris berikutnya.
  4. Alumni mengkoreksi, jika akan ada phase berikutnya, maka esensi desentralisasi asimetris mesti dimaknai dalam keselarasan murni dan konsekuen untuk dilakukan, sebab perlu diingatkan kembali, kata murni dan konsekuen adalah turunan dari mukadimah konstitusi.

(Richard Mayor/Lintas Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here