Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN Dapil Papua, Mesakh Mirin, SKM. (ISTIMEWA)

JAKARTA (LINTAS PAPUA) – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN Dapil Papua, Mesakh Mirin, SKM., menyikapi  masalah Premi JKN bagi PBPU dan BP kelas III.

Hal ini terungkap dalam penyampaian Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN Dapil Papua, Mesakh Mirin, SKM, mengatakan, setelah mendengar aspirasi masyarakat, Komisi IX DPR RI tetap konsisten terhadap hasil kesimpulan Rapat Kerja Gabungan Komisi IX dan Komisi XI DPR RI, dengan Menteri Koordinator Bidang PMK, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Ketua DJSN, dan Dirut BPJS Kesehatan pada tanggal 9 September 2019 untuk tidak menaikan premi JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas III.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN Dapil Papua, Mesakh Mirin, SKM, bersama rekan – rekannya. (ISTIMEWA)

“Bukan itu saja, Komisi IX DPR RI juga mendesak Kementerian Kesehatan RI, untuk melakukan langkah langkah yang diperlukan, dalam rangka mencari pembiayaan terhadap selisih kenaikan iuran JKN bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas III selamba- lambatnya tanggal 31 Desember 2019,” katanya usai rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan Rl dan rapat dengar pendapat dengan Ketua DJSN, Direktur Utama BPJS Kesehatan dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Kamis (07/11/2019).

Juga mendesak BPJS Kesehatan dan pemerintah, lanjutnya, untuk memfinalisasi data cleansing terhadap sisa data PBI APBN bemasalah, Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu atas Aset Jaminan SosiaI Kesehatan Tahun 2018 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), selambat lambatnya akhir November 2019.

“Kami minta Kementerian Kesehatan RI bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri RI, Kementrian Sosial RI, dan BPJS Kesehatan untuk menyelesaikan data cleansing terhadap 96.8 juta data Penerima Bantuan luran (PBI) karena adanya exclusion error (kesalahan ekslusi) dan Inclusion error (kesalahan inklusi) dalam penetapan sasaran PBI,” jelasnya.

Dalam hal ini DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional) berkoordinasi dengan instansi terkait, dalam mencari penyelesaian permasalahan pemenuhan hak jaminan sosial bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

“Komisi IX DPR RI meminta BPJS Kesehatan untuk menyerahkan data kepesertaan PBI APBN seluruh lndonesia, selambal lambatnya 18 Desember 2019,” tegasnya.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN Dapil Papua, Mesakh Mirin, SKM. (istimewa)

Juga Kementerian Kesehatan RI untuk merevisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2007 tentang Akreditasi Rumah Sakit, khususnya terkait dengan keharusan lembaga akreditasi untuk berafiliasi dengan lembaga International Society for Quality In Health Care (ISOua).

“Kami juga mendesak BPJS Kesehatan untuk segera menyelesaikan tunggakan klaim rumah sakit – rumah sakit di seluruh Indonesia. Dan mendesak Kementerian Kesehatan RI, untuk meningkatkan jumlah tempat tidur (TT ) kelas lII di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL),” terangnya.

Untuk BPJS Kesehatan agar mereviu Peraturan BPJS Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan, agar tidak ada keharusan untuk mendaftarkan seluruh anggota keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga (KK). (**)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here