Ketua LSM Papua Bangkit, Hengky Jokhu ketika memberikan keterangan pers di Café Pilos, Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, Rabu (8/8/2018) siang. (Irfan/HPP)

SENTANI  (LINTAS PAPUA)  –  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Papua Bangkit menilai sikap Anggota DPRD Kabupaten Jayapura dari PPP, H. Wagus Hidayat, SE, yang memenuhi janjinya kepada seluruh konstituennya itu merupakan sikap terpuji dan patut di contoh bagi anggota legislatif yang lain. Mengingat eksekusi nyata bagi rakyat selaku konstituen dan masyarakat secara tidak sadar telah mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap kinerja Anggota DPRD.

Ketua LSM Papua Bangkit, Ir. Hengky Jokhu mengatakan, apa yang telah diperbuat oleh H. Wagus Hidayat yang merupakan salah seorang anggota DPRD Kabupaten Jayapura di awal masa jabatannya tanpa menunggu lama langsung memenuhi janjinya dengan memberikan seluruh gaji dewannya kepada yang membutuhkan, baik itu kepada perseorangan maupun organisasi.

“Menurut saya, seorang anggota DPR terpilih secara personal harus mampu dan mumpuni, baik secara ekonomi, ilmu dan wawasan, bukan justru sebaliknya melakukan tindakan merugikan pemerintah,” katanya saat memberikan keterangan pers, di salah satu kantin di Kompleks Perkantoran Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Rabu (6/11/2019) kemarin siang.

Sebelumnya Anggota DPRD Kabupaten Jayapura dari PPP, H. Wagus Hidayat, SE, akhirnya memenuhi janji kampanye kepada rakyat selaku konstituen yang telah memilihnya. Sebelum terpilih menjadi Anggota DPRD Kabupaten Jayapura periode 2019-2024, H. Wagus Hidayat, SE, sempat menjanjikan akan memberikan seluruh gajinya sebagai anggota Dewan kepada masyarakat.

Janji tersebut sudah diwujudkannya yaitu dengan menyerahkan seluruh gajinya sebagai anggota dewan yang jumlah Perbulannya sebesar Rp 27 juta ditambah Rp 3 juta kepada masyarakat melalui wadah kepemudaan yakni, DPD KNPI Kabupaten Jayapura.

Untuk itu, ia menambahkan, sikap terpuji H. Wagus Hidayat yang secara langsung melakukan eksekusi terhadap komitmennya terdahulu, merupakan tindakan yang benar dan tidak ada seorangpun yang dapat melarang atau mencoba menghalang-halangi itikad baik untuk menepati janjinya.

“Saya tegaskan disini, jadi tidak ada seorangpun apakah itu dia sebagai Ketua DPRD, apakah itu dia sebagai Bupati atau Wakil Bupati tidak bisa melarang, karena itu adalah hak asasinya. Apalagi DPR adalah sebuah lembaga yang sangat demokrasi dan independen tidak bisa diatur dan didikte oleh siapapun,” tegas pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Kadin Kabupaten Jayapura tersebut.

“Karena sikap anggota DPR diukur dari apa yang dia ucapkan, janjikan dan sampaikan kepada publik, kini dia tepati dengan memberikan seluruh gajinya kepada publik dan ini sah-sah saja. Silahkan saja anggota DPR saat bantu masyarakat menggunakan nama pribadi, atau juga bawa nama partai dan atas nama legislatif silahkan saja. Karena tidak ada aturan atau Undang-Undang yang melarang dan itu sah-sah saja,” sambungnya.

Dikatakan Hengky, wakil rakyat di dalam parlemen diatur oleh partai bersangkutan yang telah mengusungnya, sekalipun ada aturan bersifat mengikat tidak serta-merta dapat membungkam hak-hak seorang anggota DPR untuk melaksanakan apa yang dianggap baik dan penting terhadap rakyat.

“Saya juga ingin tegaskan DPR sekarang ini jangan mengulangi kejahatan DPR di masa lalu, namun mereka harus fokus kepada tugas-tugas pokok yang meliputi hak legislasi, budgeting, kemudian kontrol terhadap pihak eksekutif yang sampai sekarang ini tidak berjalan,” sebutnya.

Menururutnya, sikap terpuji Wagus Hidayat banyak menuai protes, dikarenakan situasi yang kini terjadi di tubuh DPRD Kabupaten Jayapura menurut pengamatannya, masih mengedepankan euforia legislator berbau kepartaian dari pada berjuang dan berfikir untuk membangun Kabupaten Jayapura.

Untuk itu, DPR harus tampil beda, muncul dengan ide dan gagasan yang brilian untuk bangun Kabupaten Jayapura. Tidak monoton seperti anggota dewan terdahulu agar kepercayaan rakyat terhadap DPR bisa kembali tumbuh.

“Karena DPR lima tahun lalu telah gagal wujudkan perubahan yang bersifat mendasar, sebagai seorang legislatif. Oleh karena itu, kesalahan yang sama tidak boleh terulang lagi bagi anggota DPRD periode saat ini,” tukasnya. (Irf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here