Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Puncak Jaya mengaku kecewa karena tidak dapat melaksanakan sidang perubahan anggaran tahun 2020 di masa jabatan yang akan berahir di 2019 ini. (Dhoto /LPC)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Puncak Jaya mengaku kecewa karena tidak dapat melaksanakan sidang perubahan anggaran tahun 2020 di masa jabatan yang akan berahir di 2019 ini.

“ Seluruh Indonesia melaksanakan sidang perubahan anggaran di ahir jabatan, mungkin hanya kabupaten puncak jaya yang tidak,” ujar Ketua I DPRD Kabupaten Puncak Jaya, Tibaus Gire di jayapura, Kamis 7 November 2019.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Puncak Jaya mengaku kecewa karena tidak dapat melaksanakan sidang perubahan anggaran tahun 2020 di masa jabatan yang akan berahir di 2019 ini. (ISTIMEWA)


Tibaus mengatakan, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa sidang yang masih merupakan kewenangan dari DPRD saat ini harus di limpahkan kepada DPRD yang akan dilantik nanti pada tanggal 11 November 2019 mendatang oleh Bupati.

Untuk itu, ia dan seluruh anggota DPRD saat ini akan menempuh proses hukum dan mengancam akan memboikot pelantikan DPRD yang baru.
“ kami kecewa, dan menurut kami itu cacat hukum. Dan akami akan palang kantor DPRD puncak jaya, masalah ini jarus di tangani secapatnya,”ungkap dia.

Sementara itu, Ketua Banggar DPRD Kabupaten Puncak Jaya, Isak Weya menilai bahwa apa yang terjadi saat ini sangat rancu, karena terkait hal ini sudah di sampaikan kepada eksekutif melalui surat maupun secara lisan namun tidak pernah digubris.

Menurut dia, Bupati terkesan mengabaikan aspirasi dari DPRD Puncak Jaya di saat ingin menyelesaikan apa yang tertunda.

“ apa yang kita ingin agar apa yang harus kami jalani di masa ahir jabatan ini ada dampak buat masyarakat, hal ini harus jadi perhatian Bupati.”ucapnya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here