Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) akan menghapus puluhan bus yang tidak berfungsi dan tidak layak pakai dari daftar inventarisir kepemilikan aset daerah pada tahun 2019. (Irfan /LPC)

SENTANI (LINTAS PAPUA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) akan menghapus puluhan bus yang tidak berfungsi dan tidak layak pakai dari daftar inventarisir kepemilikan aset daerah pada tahun 2019.

Penghapusan puluhan bus itu karena keberadaannya sangat tidak efektif. Selain itu, ketidakefektifan yang dinilai oleh Kepala BPKAD Kabupaten Jayapura, Subhan, SE, MM, hanya menghabiskan anggaran saja untuk perbaikan kendaraan yang kondisinya sudah mangkrak dan ringsek.

Kegiatan penghapusan barang milik Pemda Kabupaten Jayapura dari daftar inventarisir kepemilikan aset daerah itu untuk menjamin seluruh barang atau aset memiliki kemanfaatan yang optimal. Sehingga untuk barang (aset) yang telah tidak memiliki kemanfaatan dan biaya pemeliharaannya yang tinggi perlu dilakukan penghapusan dari daftar aset. Supaya barang atau aset yang yang sudah rusak serta tidak memiliki kemanfaatan tidak lagi membebani gudang atau ruang lebih.

Kepala BPKAD Kabupaten Jayapura, Subhan, SE, MM, menegaskan, puluhan bus milik Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura akan dilakukan penghapusan dari daftar inventarisir kepemilikan asset pemerintah daerah. Karena dianggap sudah tidak berfungsi dan tidak layak untuk digunakan lagi.

“Perlu dihapus (puluhan bus) dari aset itu, karena masih tercatat di neraca. Jadi wajib dihapus, karena akan bikin kotor laporan,” jelasnya saat ditemui di meja kerjanya, Selasa (5/11/2019) siang.

Penghapusan kendaraan dari daftar aset milik Pemda sesuai aturan berlaku, menurut Subhan, itu tidak dilihat dari masa pakai kendaraan. Tetapi lebih kepada kondisi kendaraan, apabila kendaraaan yang dimaksud dinyatakan telah rusak berat dan tidak bisa digunakan lagi, maka penghapusan dapat dilakukan.

“Kalau mau penghapusan tergantung kondisi asset itu, berbeda lagi kalau kendaraan mau di dam. Yang mana,  persyaratannya harus 7 tahun masa pakai kendaraan,” bebernya.

Selain itu, Subhan juga menjelaskan, langkah dari Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk lakukan penghapusan terhadap puluhan bus pada daftar aset Pemda, salah satunya merupakan saran yang berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Apalagi mengingat cost atau biaya perbaikan kendaraan akan lebih besar dikeluarkan untuk biaya perbaikan dari pada kegunanaannya. (Irf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here