Kepala BPKAD Kabupaten Jayapura, Subhan, SE, MM, saat diwawancara. (Irfan /LPC)

SENTANI (LINTAS PAPUA) – Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayapura, hingga awal bulan November 2019 masih sangat minim.

 

Hingga awal bulan November, realisasi serapan baru 59 persen dari total anggaran Rp 1,4 triliun.

 

“Serapan baru mencapai 59 persen untuk hari ini (kemarin),” sebut Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayapura, Subhan, SE, MM, ketika ditanya wartawan harian online ini saat ditemui diruang kerjanya, Selasa (5/11/2019) kemarin siang.

 

“Kalau penyerapan anggaran APBD kita ini baru mencapai 59 persen, dan mudah-mudahan besok (hari ini) bisa mencapai 60 persen. Dengan waktu yang sisa efektif ini satu bulan saja, karena mengingat di bulan Desember 2019 nanti pada tanggal 18 Desember sudah mulai libur. Hal ini yang kita mau lakukan rapat evaluasi lagi dengan OPD-OPD mana saja yang masih kurang penyerapannya,” sambung Subhan.

 

Untuk itu, dirinya mengimbau kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura untuk menggesa kegiatan. Mengingat tahun anggaran akan segera berakhir.

 

“Agar disegerakan realisasi anggaran, karena waktu tinggal satu setengah bulan lagi. Kemudian juga mengingat ada pernyataan (statement) dari pak Mendagri melalui WA atau pesan instan WhatsApp. Yakni, provinsi mana atau kabupaten mana yang tidak mencapai 60 persen realisasi penyerapan anggaran APBD hingga akhir tahun ini, maka itu akan dikenakan sanksi,” kata Subhan.

 

“Itulah WARNING (peringatan) buat provinsi dan kabupaten dari Mendagri (pak Tito Karnavian). Harus hati-hati dalam tutup tahun anggaran ini apabila tidak mencapai 60 persen, ya ada sanksi yang akan diberikan kepada daerah kemungkinan DAU akan dikurangi atau dana-dana lain yang akan dikurangi,” beber Subhan menambahkan.

 

Dikatakan Subhan, ada 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang penyerapannya masih rendah untuk menggesa kegiatan.

 

“Sebenarnya ada 15 OPD yang penyerapannya masih rendah. Kita harap teman-teman OPD bisa menggenjotnya, terutama di pekerjaan-pekerjaan fisik itu jangan ditunggu sampai selesai pekerjaannya,” sebutnya.

 

“Karena anggaran inikan harusnya di proses per termin, tetapi kebanyakan juga pengusaha nanti sekaligus tagihannya selesai dan itu yang membuat mengendap. Artinya, menghambat juga kelihatan progres nya penyerapan anggaran itu masih rendah. Mudah-mudahan semua pekerjaan selesai tepat pada waktunya atau sesuai dengan kontraknya dan jangan lagi ada lewat tahun anggaran. Itu yang menjadi masalah, nanti SILPA tinggi lagi,” tandas Subhan, ketika menjawab pertanyaan LintasPapua.com. (Irf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here