Asisten I Setda Keerom, Sucahyo Agung dan Kadistrik Arso Rahmat Ramadhan saat memimpin kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Distrik dan Kampung se-Distrik Arso, kemarin. (Arief /LPC)

KEEROM (LINTAS PAPUA)  –  Dalam rangka menjaga kualitas layanan aparatur pemerintahan dari tingkat distrik hingga kampung, maka Pemerintah Distrik Arso menggelar kegiatan peningkatan kapasitas aparatur Distrik dan Kampung se-Distrik Arso, Selasa (5/11/2019) kemarin.

Kepala Distrik Arso, Rahmat Ramadhan, SSTP, memimpin kegiatan yang digelar di Aula Kantor Distrik Arso tersebut. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung selama dua hari (5-6 November 2019), dan diikuti jajaran kampung, mulai dari Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, Bamuskam, dan aparatur distrik.

Selain itu hadir pula Asisten I Setda Keerom, Sucahyo Agung DA, SIP, MA, yang memberikan pelatihan kepada aparatur dengan membawakan materi tentang pengaturan desa/kampung dan apa-apa yang menjadi tugasnya tersebut.

Pada kesempatan tersebut ia mengemukakan tentang pengaturan desa atau kampung. ‘’Apa yang kita harapkan bisa kita capai dari kegiatan ini adalah agar apa tugas yang menjadi tugas dari kelengkapan kampung dan bagaimana menata kampung bisa dicapai. Termasuk perubahan status dari kampung untuk menjadi kelurahan atau sebaliknya,’’ujarnya.

Selain itu, ia juga menjelaskan tentang kebijakan penataan desa/kampung, pemerintahan desa atau kampung sesuai dengan UU desa no 6 tahun 2019. Menyangkut UU tersebut ada yang berbeda dua hal baru yaitu adanya asas recognisi dan asas subsidiaritas.

‘’Dengan asas recognisi, diharapkan kampung-kampung bisa memetakan potensi ditempatnya masing-masing, juga perlu dipetakan mana yang menjadi asset kampung dan asset pemerintah. Kembalikan asset-aset yang ada di desa tadi untuk dikelola secara maksimal oleh desa, menyangkut ini kita akan usulkan untuk duduk bersama membahasnya,’’ungkapnya.

Sementara untuk asas Subsidiaritas, Pemkab harus memberikan atau pelimpahan kewenangan hak untuk desa umum maupun desa adat. ‘’UU Desa saat ini telah mengakui adanya desa adat, namun teknis pembentukan desa adat seharusnya diatur provinsi sayang sampai saat ini belum ada Perda yang mengatur hal ini, memang telah ada Kab jayapura yang terapkan desa adat, namun dikhawatirkan masih ada masalah yang mungkin timbul,’’lanjutnya.

Sementara itu, Kadistrik Arso, Rahmat Ramadhan pada kesempatan tersebut mengemukakan, kegiatan itu merupakan tanggungjawan Pemkab melalui distrik untuk peningkatan SDM khususnya peningkatan Kapasitas Aparatur Distrik dan kampung di Distrik Arso.

‘’Kegiatan peningkatan kapasitas ini didalamnya ada materi yang dilaksanakan 2 hari, materi itu antara lain, terkait pemerintahan kampung dibawakan asisten I Setda Keerom. Dihari kedua dari bank Papua terkait pengelolaan tentang rekenuing-rekening kampung, kelembagaan yang ada di kampung, Karang taruna, PKK, dll,’’ujarnya.

Dijelaskan, untuk materi hari kedua terkait tupoksi Kepala kampung dan bamuskam serta membangun sinergitas antara Kepala kampung dan Bamuskam. ‘’Pembinaan dilakukan  terus menerus, tujuannya dikampung punya aparatur yang perlu diberi pengetahuan sehingga sesuai dengan tugas kepala kampung itu sendiri,’’pungkasnya. (arief/LPC)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here