Plt Kadis Kominfo Kabupaten Jayapura, Gustaf Griapon, ST, saat diwawancara. (Irfan /LPC)

Plt. Kadis Kominfo: Sesuai Amanah Undang-Undang OPD Wajib Punya PPID

SENTANI (LINTAS PAPUA) – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Jayapura menggelar sosialisasi dan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Pembantu di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Distrik dan Kampung.

Sosialisasi pembentukan PPID Pembantu ini guna memenuhi keterbukaan informasi publik yang berlaku bagi OPD, Distrik dan Kampung.

Pelaksana Tugas (Plt). Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Jayapura, Gustaf Griapon, ST, menuturkan, kegiatan sosialisasi yang digelar pihaknya ini merupakan langkah awal, yang selanjutnya baru akan dilakukan pelantikan PPID di tingkat Kabupaten, Distrik dan Kampung.

Foto Bersama KIP Papua dan Pemerintah Kabupaten Jayapura. (Irfan /LPC)

“Untuk tingkat distrik pada hari Kamis (7/11/2019) nanti, akan kami lakukan di Distrik Nimboran sebagai salah satu distrik pilot project (proyek percontohan). Jadi yang kami undang tadi dari seluruh OPD dan Distrik sebagai pilot project,” jelas Gustaf Griapon saat ditemui di meja kerjanya usai pelaksanaan sosialisasi dan pembentukan PPID Pembantu bagi OPD, Distrik dan Kampung, yang berlangsung di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa (5/11/2019) kemarin.

Pada tingkat Distrik, lanjut Gustaf menambahkan, pihak Dinas Kominfo selanjutnya akan menghadirkan kepala kampung, kelurahan dan unsur Forkompimda tingakt Distrik guna sosialisasikan PPID tingkat Distrik dengan nara sumber yang sama. Ini penting bagi mereka, karena organisasi ini nantinya berfungsi untuk penyebarluasan informasi dan dokumen OPD.

“Jadi organisasi ini akan memberikan data dan informasi yang dibutuhkan teman-teman dari LSM atau lembaga lain. Dan, yang berhak mengeluarkan data itu adalah teman-teman dari PPID, lalu data itu seperti contohnya kalau kita disini jumlah pengusaha asli papua berapa jumlahnya serta berapa data sektoral di Kabupaten Jayapura. Sementara kami di Dinas Kominfo hanya sebagai pengayom,” beber pria yang juga akrab dengan teman-teman wartawan.

“PPID utama di dalamnya ada di ibu Sekda, pak Wakil Bupati dan beberapa Asisten di dalamnya, sedangkan untuk PPID Pembantu itu di dalamnya diisi oleh sekretaris dinas hingga ke tingkat distrik dan kampung,” tukas Gustaf Griapon.

Sementara itu, Adriani Wally, S.ST, mengatakan, saat ini setiap OPD wajib membentuk PPID Utama atau PPID Pembantu yang merupakan amanat Undang-undang. Fungsinya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan wajib dilayani sebagai warga Negara Republik Indonesia untuk mendapatkan imformasi publik.

“Pesan saya setiap OPD jangan takut untuk melayani informasi dalam memberikan informasi publik, karena ada jenis-jenis informasi publik yang sebenarnya bisa diberikan atau tidak bisa diberikan,” terang, Adriani, yang juga sebagai salah seorang pemateri pada acara tersebut.

Jadi katanya, setelah OPD  memiliki layanan informasi publik dengan baik sudah passti OPD bersangkutan sudah dapat mengelola informasi publik dengan benar dan bisa diberikan kepada masyarakat secara terbuka, seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik,

Soal keterbukaan layananan informasi publik di kabupaten Jayapura, Adriani menjelaskan, pemerintah kabupaten Jayapura belum memiliki kesiapan soal layanan informasi publik, yang dibuktikan  di tahun tahun 2018 sudah ada satu sengketa masyarakat , berasal dari masyarakat Depapre dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura.

“Saya pikir itu menunjukkan belum ada kesiapan dari PPID dalam menyipakan informasi ke masyarakat, pada tahun 2019 ada juga sengketa , ini menunjukkan pemerintah kabupaten jayapura sudah harus siapkan diri dalam membentuk PPID,” pungkasnya. (Irf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here