Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura Abdul Hamid Toffir, S.Sos., M.AP., mengatakan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk Kabupaten Jayapura Tahun 2020 harus selesai paling lambat tanggal 30 November 2019. Jika tidak, seluruh anggota DPRD Kabupaten Jayapura akan diberikan sanksi dengan tidak gajian selama enam (6) bulan. (Irfan /LPC)

Jika Tidak Bisa Sahkan APBD 2020 Tepat Waktu

 

SENTANI (LINTAS PAPUA) – Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura Abdul Hamid Toffir, S.Sos., M.AP., mengatakan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk Kabupaten Jayapura Tahun 2020 harus selesai paling lambat tanggal 30 November 2019. Jika tidak, seluruh anggota DPRD Kabupaten Jayapura akan diberikan sanksi dengan tidak gajian selama enam (6) bulan.

 

Menurut Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura Abdul Hamid Toffir, S.Sos., M.AP., ketentuan itu diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk Kabupaten Jayapura Tahun 2020.

 

“Ya, benar ada aturan itu. Karena memang ada sanksi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah di dalam regulasinya, apabila kalau kita tidak tepati itukan kita kena sanksi administrasi salah satunya itu anggota dewan tidak akan gajian selama enam (6)) bulan,” ucap Abdul Hamid Toffir saat menjawab pertanyaan wartawan online ketika ditemui diruang kerjanya, Senin (4/11/2019) kemarin sore.

 

“Kalau yang ini kan harus selesai 30 November 2019 atau melewati tahun berjalan ini (APBD Induk 2020). Besok itu APBD harus selesai paling lambat 30 November 2019 atau sanksi itu diberlakukan apabila APBD induk terlambat dibahas hingga ditetapkan dari waktu deadline yang sudah ditentukan oleh aturan tersebut. Yakni, jangan sampai dia melewati tahun 2019, kalau dia masuk ke tahun 2020, maka konsekuensi atau sanksi itu pasti diberlakukan. PP-nya mengatur ada n saksi 6 bulan tidak gajian,” sambungnya.

 

Ia pun berharap agar seluruh anggota memprioritaskan pembahasan APBD 2020 ini. “Wajib, kalau tidak nanti bisa kena sanksi saya pikir anggota DPRD juga menyadari itu,” kata Abdul Hamid Toffir.

 

Pembahasan APBD Induk 2020 tersebut, kata Abdul Hamid Toffir, harus dibahas setelah ada pimpinan DPRD Kabupaten Jayapura definitif diambil sumpahnya dan juga setelah Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di antaranya komisi serta badan dibentuk.

 

“Itu harus ada pimpinan atau ketua DPRD definitif baru bisa dibahas APBD induk 2020. Kalau tanpa definitif tidak bisa dibahas. Ini semua tergantung dari SK-nya saja, kalau SK-nya bisa lebih cepat, maka kami di Sekretariat DPRD juga bisa bahas lebih cepat,” bebernya.

 

“Secara umum mereka belum bisa menjalankan tugas secara optimal, karena masih menunggu SK pimpinan definitif dari Gubernur Papua. Kalau itu sudah ada maka kita semua bisa jalan dengan sempurna. Hal ini tetap kita bangun komunikasi untuk percepatan SK dikeluarkan, supaya kita antisipasi APBD ini tidak terlambat dibahas,” tukas Abdul Hamid Toffir. (Irf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here