Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura, Klemens Hamo Jabat Ketua Sementara

0
347
Ketua DPRD Kabupaten Jayapura sementara, Klemens Hamo. (Irfan /LPC)

SENTANI (LINTAS PAPUA) – Sebanyak 25 anggota DPRD Kabupaten Jayapura hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 resmi dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan untuk masa bhakti 2019-2024 dalam sidang paripurna istimewa di Ruang Sidang Kantor DPRD Kabupaten Jayapura, Selasa (22/10/2019).

Dalam kesempatan tersebut, salah satu politisi Partai NasDem, Klemens Hamo menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Jayapura sementara berdasarkan perolehan suara terbanyak partai untuk kursi legislatif. Sedangkan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Amin ditunjuk sebagai Wakil Pimpinan DPRD Kabupaten Jayapura sementara.

Ketua DPRD Kabupaten Jayapura sementara, Klemens Hamo. (Irfan /LPC)

Klemens Hamo kepada wartawan usai acara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan anggota DPRD Kabupaten Jayapura terpilih periode 2019-2024 menyampaikan, Anggota DPRD memiliki tanggungjawab besar sebagai wakil rakyat. Dalam Pemilu 2019 lalu tidak ada calon legislatif yang kalah dan menang. Anggota DPRD yang dilantik harus benar-benar memperjuangkan kebutuhan masyarakat Kabupaten Jayapura.

“Sebagai pimpinan DPRD sementara, kami mempunyai komitmen untuk bagaimana belajar untuk membuka diri. Kami juga akan memberikan semangat kepada setiap anggota DPRD dan kami hadir disini bukan harus menjadi kepentingan pribadi maupun golongan. Tetapi, bagaimana iven-iven penting dan juga kebijakan-kebijakan besar yang ada di pemerintah daerah maupun nasional itu kami punya tanggungjawab sebagai wakil rakyat atau sebagai pesuruh rakyat,” ujarnya.

“Kita dikatakan terhormat, tapi kita harus hilangkan kata terhormatnya karena kita adalah pesuruh rakyat dan kita harus melayani rakyat. Jadi, komitmen saya hanya itu saja yaitu membuka diri, untuk bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah daerah bisa bersinergi dengan kita di legislatif. Tidak boleh lagi ada saling menyalahkan satu dengan yang lain, karena keputusan kepentingan dan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Jayapura itu ditentukan oleh kami, baik itu kepala daerah dan DPRD,” sambung Klemens Hamo.

Kata Klemens Hamo, kalau memang aturan telah menghendaki pihaknya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, maka semua harus bersama-sama untuk mendorong kepentingan rakyat terutama mensukseskannya.

Ketika ditanya terkait masih banyak keraguan dari masyarakat tentang penunjukannya sebagai ketua DPRD Kabupaten Jayapura, Klemens Hamo menganggap itu hal biasa-biasa saja dan biasa terjadi di alam demokrasi saat ini.

“Bagi saya itu hal yang biasa, karena ini alam demokrasi. Tidak ada tempat lain, itu mungkin salah satu tempat untuk menyuarakan. Dan, kami bukan melihat hal itu lantas harus menjauh serta menghindar dari mereka. Itu tanggungjawab kita, karena selama ini apa yang mereka perjuangkan itu mereka sedang menantikan arus perubahan itu harus terjadi,” imbuhnya.

“Makanya, dengan cara yang mereka lakukan itu adalah hal yang positif bagi saya, sehingga saya punya tanggungjawab harus mengayomi semua. Walaupun saya dari Dapil IV, tetapi hari ini saya menjadi pimpinan maka saya punya tanggungjawab untuk seluruh Kabupaten Jayapura guna mendorong kepentingan masyarakat. Dengan adanya keraguan-keraguan itu, tetapi terakhirnya kembali ke partai dan sebagai kader partai mau dipakai atau tidak, ya kita siap saja. Itu sebagai bentuk loyalitas, prestasi dan dedikasi kita terhadap partai,” sambungnya.

Suasana Pelantikan 25 Anggota DPRD Kabupaten Jayapura. (Irfann /LPC)

Dia juga meminta para anggota DPRD Kabupaten Jayapura yang baru dilantik untuk menjaga Marwah lembaga DPRD. Anggota DPRD harus menjunjung tinggi prinsip yaitu akuntabel, profesionalisme dan proporsionalitas. Serta lembaga dewan harus siap menerima seluruh kritikan dari semua elemen seperti LSM, pemuka agama, partai politik dan pers.

“Kalau ada kritikan-kritikan itu adalah suatu hal yang biasa dan bagi saya itu merupakan hal yang positif. Selain itu, juga memberikan warning (peringatan) kepada kita kedepan untuk bekerja itu harus semangat dan menganggap itu sebagai motivasi yang diberikan kepada kita,” paparnya.

“Kalau ada tudingan-tudingan seperti itukan harus dibuktikan dan kalau ada terjadi tindakan pemerasan itu silahkan diproses melalui jalur hukum. Itulah yang tepat, jangan hanya asal tuduh kalau kita lakukan sesuatu,” tutupnya. (Irf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here