Pada hari Kamis (26/9/2019) sore lalu, Wakil Bupati (Wabup) Jayapura Giri Wijayantoro, menutup dengan resmi pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembekalan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Jayapura periode 2019-2024, di Hotel HoreX, Kota Sentani, Kabupaten Jayapura. (Irfan /LPC)

SENTANI (LINTAS PAPUA)  –   Rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Kabupaten Jayapura tahun anggaran 2020 dipastikan akan dibahas oleh anggota DPRD yang baru terpilih.

Wakil Ketua (Waket) II DPRD Kabupaten Jayapura Korneles Yanuaring menuturkan hal itu dilakukan lantaran tidak cukupnya waktu untuk menuntaskan pembahasan. Pasalnya, anggota DPRD Kabupaten Jayapuraa terpilih periode 2019-2024 akan dilantik pada Selasa (22/10/2019) mendatang.

“Waktu kan sudah tidak efektif, karena pemerintah baru mengajukan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara 2020 itu dua atau tiga hari lalu, sehingga waktu yang cuma tinggal dua atau tiga hari itu mana mungkin kita mau bahas. Makanya kita surati bupati, bahwa waktu sudah tidak efektif lagi untuk membahas KUA-PPAS dan RAPBD 2020. Karena waktunya cuma tinggal dua atau tiga hari lagi kan sudah pelantikan anggota DPRD Kabupaten Jayapura terpilih periode 2019-2024,” kata Korneles ketika dihubungi, Kamis (17/10) malam.

Korneles menuturkan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 sudah diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada hari Senin (14/10) atau Selasa (15/10) lalu. Namun, pembahasan dengan Badan Anggaran (Banggar) dan Komisi-komisi tak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu.

“Jadi, nanti anggota DPRD terpilih masa bhakti 2019-2024 itulah yang akan membahas APBD tahun 2020. Itu saja intinya, persoalan waktu yang tidak efektif. Sehingga APBD 2020 itu akan dibahas oleh anggota DPRD yang baru terpilih,” tuturnya.

Kata Korneles, memang sudah kewajiban DPRD periode sekarang (2014-2019) yang membahas Raperda Non APBD saja, yang beberapa hari lalu telah ditetapkan menjadi Perda.

“Kalau sisa anggaran 2019 untuk anggota DPR yang baru itu masih ada, tinggal mereka melaksanakan hak-hak mereka semua ada disitu dan di pembahasan (APBD) juga ada. Kita tidak menggunakan anggaran (2019) itu, karena anggaran itu akan digunakan oleh anggota DPRD yang baru,” katanya.

“Kita kan sudah cukup sampai di pembahasan dua Raperda Non APBD, jadi anggaran yang masih ada itu untuk pembahasan APBD maupun semua hak-hak mereka dan kegiatan DPR lainnya itu semua anggota DPR yang baru itu yang hak-hak mereka itu nanti terima, mereka bahas dan mereka di biayai dari situ karena ada anggarannya. Tidak ada masalah, karena mereka punya biaya untuk melanjutkan pembahasan APBD 2020,” sambung Korneles Yanuaring yang juga politisi PDI-Perjuangan.

Ketika ditanya KUA-PPAS yang telah diajukan oleh Pemkab Jayapura melalui TAPD, menurut Korneles, KUA-PPAS 2020 ini seharusnya masuk awal bulan Oktober 2019 ke DPRD, kalau melihat dari sisi aturan yang berlaku.

“Namun baru masuk di minggu kedua hampir menjelang minggu ketiga di bulan Oktober 2019 ini baru masuk ke DPRD, bagi kami itu sangat terlambat sekali dan tidak efektif. Cuma sangat disayangkan karena APBD 2020 itu harus ditetapkan pada tanggal 30 November 2019 nanti. Kemudian pelantikan akan dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober, terus kita belum tahu pak gubernur keluarkan SK pimpinan DPRD definitif itu berapa lama. Itu biasanya satu bulan yang memakan waktu terlalu lama,” imbuhnya.

“Artinya, APBD 2020 ini tidak akan dibahas tepat waktu dan bisa molor. Kalau molor, maka konsekuensinya Pemerintah Kabupaten Jayapura akan dikenakan sanksi. Baik itu, berupa pemotongan DAU sekitar 25 persen, lalu kemudian dari hasil audit BPK dalam hal Opini WTP bisa turun menjadi Opini WDP, sehingga kalau turun menjadi WPD itulah yang membuat kita tidak mendapatkan dana insentif daerah (DID),” tambah Korneles.

Korneles meminta agar anggota dewan yang yang akan dilantik dapat membahas anggaran dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) secara cermat dan transparan. Pasalnya, APBD harus berpihak kepada masyarakat.

“Sebenarnya badan anggaran (Banggar) dan TAPD yang membahas APBD 2020, namun coba kita bayangkan dari sekian banyaknya dinas atau OPD itu bagaimana kita mau membahasnya. Biasanya itu tiga hari pembahasannya dan di tambah satu hari itu untuk pelaksanaan paripurna, sehingga semua empat hari. Jadi, tidak bisa dibahas sekarang karena hari keempat itu hari Sabtu (19/10) atau Minggu (20/10), sehingga tidak mungkin kita di periode sekarang ini bahas APBD 2020,” paparnya.

“Saya harapkan kepada mereka atau anggota DPRD yang baru bisa membahas APBD tepat waktu, dan bisa membahas anggaran dengan OPD secara cermat serta transparan. Karena APBD 2020 ini harus berpihak kepada rakyat,” pinta Korneles menambahkan.

Meski demikian, Korneles yang sudah dua periode duduk di Gedung DPRD Kabupaten Jayapura Kompleks Perkantoran Gunung Merah ini mengapresiasi kinerja DPRD Kabupaten Jayapura dan Pemkab Jayapura yang teleha mengesahkan APBD Perubahan 2019 dan dua Perda Non APBD Kabupaten Jayapura.

Dua dasar hukum yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Jayapura periode 2014-2019 yaitu terkait pengelolaan bandar udara Sentani dan pengembangan keolahragaan di daerah. (Irf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here