Pemerintah Kabupaten Supiori melakukan Penandatanganan NPHD Bagi Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Supiori, yang langsung dilakukan oleh Bupati Drs. Jules Warikar, MM., Tampak Suasana Foto bersama dengan KPUD Supiori. (ISTIMEWA)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –   Pemerintah Kabupaten Supiori melakukan Penandatanganan NPHD Bagi Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Supiori, yang langsung dilakukan oleh Bupati Drs. Jules Warikar, MM., melalui  Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) merupakan Tanggungjawab dan Kewajiban Pemerintah Daerah terhadap Pelaksanaan Pemilukada Serentak Tahun 2020,  di  Ruang Pertemuan Bappeda Kabupaten Supiori, Senin, 14 Oktober 2019.

Pemerintah Kabupaten Supiori melakukan Penandatanganan NPHD Bagi Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Supiori, yang langsung dilakukan oleh Bupati Drs. Jules Warikar, MM., Tampak Suasana penandatanganan disaksikan KPUD Supiori. (ISTIMEWA)

Hal ini disampaikan Anggota KPUD Kabupaten Supiori, Abner Krey, sekaligus menjelaskan, bahwa Kabupaten Supiori merupakan salah satu Kabupaten dari 11 Kabupaten yang melaksanakan Pilkada di Provinsi Papua.

 

“Pembahasan terkait Dana Hibah yang dilakukan Oleh KPU, Bawaslu dan Pihak Keamanan bersama Tim Anggaran Pemerinta Daerah (TAPD) telah dilakukan sebelumnya, Negosiasi Kesepakat Dana Pemilu Tahun 2020 yang akan di Hibahkan kepada Penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten telah disepakati bersama sesuai dengan Kemampuan Keuangan daerah sebelum Penandatanganan NPHD,”

Dikatakan, bahwa pihaknya KPU Kabupaten Supiori mengajukan Dana Kebutuhan Pilkada Kepada Pemerintah Kabupaten Supiori Sebesar Rp. 24 Miliar, hal ini telah dirincikan sesuai dengan Mekanisme Penyusunan Anggaran Pemilukada Serentak Tahun 2020 yang mengacu pada PERATURAN KPU 15 TAHUN 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

“Kemudian PERMENDAGRI 54 TAHUN 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan juga secara teknis Penyusunan Anggaran Pemilukada di Kabupaten Supiori mengacu pada Keputusan KPU 1312/2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan 2020,” jelasnya.

 

Abner Krey mengakui,  hal ini terkesan sangnat Fantastis nilainya jika dibandingkan dengan Pembiayaan pada Pemilukada pada Tahun 2015. Tingkat kemahalan dan juga Kenaikan Honor Badan Ed Hoc juga mempengaruhi kenaikan Rincian Pembiayaan Sebelumnya.

 

“Selain itu juga sistem Rekapitulasi yang direncakan menggunakan E-Rekap pada Pemilu Serteak tahun 2020 di seluruh Indonesia juga mempengaruhi Nilai yang tertuang dalam Rincian Biaya NPHD yang di ajukan,” tuturnya.

Dikatakan, dari Rp. 24 Miliar yang di ajukan KPU Kabupaten Supiori, yang dijawab oleh Pemda adalah Rp. 15 Miliar sesuai dengan kemampuan Keuangan daerah, sementara Bawaslu Kabupaten Supiori mengajukan Kebutuhan Biaya sebesar 9 Miliar yang di jawab oleh Pemda adalah 4 milyar.

Ditambahkan, semetara pihak Keamanan mengajukan 5 Milyar, sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah di jawab untuk Kepolisiaan (Polres Supiori) sebesar 3 Milyar serta TNI sebesar 250 juta.

“Dalam Proses Pencairan Dana Hibah dari kas Daerah bagi KPU kabupaten Supiori dilakukan dalam 3 Tahap, Tahap Pertama Sebesar Rp. 1 Miliar dicaikan setelah 7 hari Penandatanganan NPHD, Kemudian Tahap Kedua sebesar Rp. 8 Miliar pada Bulan Januari 2020 dan Tahap ketiga Sebesar Rp. 4 Miliar di cairkan pada Bulan Juli 2020.,” ungkapnya.

 

Penandatangan NPHD yanag dilakukan di ruang Pertemuan Bappeda Kabupaten Supiori oleh Bupati diharapkan dapat tercukupi dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Supiori pada tahun 2020 dengan Baik.   (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here