Oleh : John Gobai (Anggota DPR Papua)

Sesuai dengan UU No 21 Tahun 2001 melaksanakan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001, Pasal 62 ayat (2) dan (4) yaitu: (2) Orang asli Papua berhak memperoleh kesempatan dan diutamakan untuk mendapatkan pekerjaan dalam semua bidang pekerjaan di wilayah Provinsi Papua berdasarkan pendidikan dan keahliannya.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Perdasi. Kewenangan yang sudah ada pada ayat (2) dengan penggalan redaksi: “Orang asli Papua berhak memperoleh kesempatan dan diutamakan untuk mendapatkan pekerjaan dalam semua bidang pekerjaan…” sudah seharusnya dilaksanakan dengan menetapkan aturan “memaksa” berupa Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) sesuai ayat (4) diatas untuk dilaksanakan di kedua provinsi Papua sebagai pemihakan kepada penduduk asli Papua dalam penerimaan CPNS, Anggota TNI/POLRI dan Karyawan/Buruh pada Perusahaan Swasta/ BUMN/ BUMD/ Perbankan dan pembinaan usaha perekonomian.

‘Menjadi tuan di negeri sendiri’ adalah mimpi, harapan dan sekaligus tuntutan pengakuan jati diri orang asli Papua sebagai pemilik hak kesulungan untuk memerintah, mengelola serta menikmati hasil-hasil sumber daya bagi kemakmuran dan kesejahteraan di Tanah Papua. Pemihakan dengan pembuatan Perdasi di bidang ketenagakerjaan sesuai amanat UU Otsus harus dilaksanakan guna menghilangkan kesenjangan pendapatan dan kecemburuan sosial.

Ruang yang lebih besar dalam penerimaan pekerja, penguatan kapasitas dan penempatan untuk posisi jabatan yang baik dan strategis haruslah diutamakan bagi orang asli Papua termasuk dalam pemberian pekerjaan kepada pengusaha orang asli papua sebagai kontraktor, sub kontraktor serta pengusaha kecil dan menengah dalam berbagai bidang.

Pengusaha adalah seseorang yang menjalankan aktivitas usaha baik usaha jual-beli, maupun usaha produksi yang mempunyai tujuan utama untuk memperoleh keuntungan dan menanggung resiko yang mungkin saja akan terjadi dalam aktivitas usahanya.

Perubahan pola hidup masyarakat Papua telah melahirkan pengusaha-pengusaha asal papua yang telah bekerja pada berbagai bidang di Papua antara lain sebagai kontraktor, sub kontraktor serta pengusaha kecil dan menengah dalam berbagai bidang.Kehadiran pengusaha Papua juga akan membantu pemerintah untuk mengatasi pengangguran di Papua karena telah menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat baik yang ada di perkotaan tetapi juga yang ada dikampung-kampung.

Dewan Perwakilan Rakyat Papua selama ini juga telah menerima berbagai aksi masa termasuk juga dari para pengusaha papua, yang meminta agar mereka diberikan perhatian untuk mendapatkan pekerjaan pekerjaan dari pemerintah yang bersumber dari APBN dan APBD.

Hal ini juga tentu juga diketahui oleh Publik di Papua, berbagai aksi juga telah digelar oleh pengusaha-pengusaha orang asli Papua. Pengusaha Asli Papua di Kota Jayapura meminta pemerintah lebih serius membuka kesempatan bagi mereka untuk memperoleh kesejahteraan layak. Sejatinya peluang bagi pengusaha muda selalu ada, namun kerap dipolitisir.

“Begitu banyak kekayaan di Papua, semuanya habis di birokrat dan pejabat Papua, orang biasa tidak mendapat apa-apa, pengusaha Papua hanya mengerjakan proyek sepuluh dua puluh juta, miliaran lainnya untuk mereka yang punya kuasa,” kata Hendrik Yance Udam, Ketua Dewan Pendiri Pengusaha Muda Asli Papua, saat membuka Musyawarah Daerah Pertama Himpunan Pengusaha Muda Anak Asli Papua di Jayapura pengusaha muda berperan penting dalam pembangunan daerah, untuk memperoleh kesejahteraan, kita bukan pengusaha besar, tapi bagaimana kita ingin ada gerak untuk membantu masyarakat. pembangunan di Papua saat era sebelum Otonomi Khusus dan sesudahnya berbeda jauh. Dulu, kemiskinan di Papua masih dapat ditekan.

“Tapi sekarang setelah Otsus, orang miskin makin banyak. Dana otsus trilyunan rupiah hilang begitu saja. keberpihakan otsus jangan hanya lips service semata. Dalam aturan disebut panjang lebar, otsus untuk orang Papua.

“Nyatanya tidak, dana mengalir dari Papua kembali ke luar Papua, disini hujan batu, hujan emas di negeri seberang, kita hidup diatas emas, tapi tidak pernah melihat emas itu dibawa kemana.” Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden, bahwa dari Perpres tersebut sering kali terjadi manipulasi dimana pengusaha asli Papua dipinjamkan perusahaan namun setelah berhasil mendapatkan pekerjaan hanya mendapatkan fee 10 persen.

John Gobai saat menjumpai masyarakat dan belanja di Dogiyai. (Foto Pribadi)

Perpres tersebut merupakan peluang pemerintah daerah untuk memberikan kebijakan agar pengusaha asli Papua dapat mendapatkan porsi pekerjaan yang pantas dan adanya pembinaan secara berkelanjutan. Pemerintah jangan tinggal diam melihat perjuangan pengusaha Papua yang banting tulang tiap hari mencari sesuap nasi, pengusaha memerlukan perhatian dan kebijakan yang berpihak kepada mereka sehingga mereka dapat memperoleh kesempatan dan pekerjaan dalam proyek yang dibiayai oleh APBD dan APBN.

Adanya kebijakan lelang yang dilakukan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) kadang juga menjadi masalah karena di Papua kadang jaringan internet down, aplikasi ini kadang juga sulit diakses oleh Pengusaha Papua didaerah daerah yang jaringan internetnya terbatas, juga, pengusaha keterbatasan pengetahuan apalagi kontraktornya adalah orang yang belum mengenyam pendidikan formal sampai dengan SLTA atau Perguruan Tinggi namun mereka mempunyai pengetahuan yang cukup, untuk itu diperlukan adanya perlakuan khusus.

Untuk itu, diperlukan adanya kebijakan khusus yang merupakan afirmative acttion,untuk tujuan itu diperlukan adanya regulasi khusus yang dapat menjadi pedoman untuk memberikan perlindungan dan pengembangan pengusaha orang asli papua, untuk itu perlu dibuat sebuah naskah akademik Raperdasi tentang Perlindungan dan Pengembangan Pengusaha Orang Asli Papua di Provinsi Papua. (*)