SENTANI (LINTAS  PAPUA) – Wakil Ketua (Waket) II DPRD Kabupaten Jayapura, Korneles Yanuaring membantah tudingan Wakil Ketua (Waket) I DPRD Kabupaten Jayapura Mozes Kallem yang menganggap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif Dewan yang baru-baru ini diuji publik itu masih bermasalah.

Korneles menegaskan, tudingan Mozes Kallem itu tidaklah benar. Karena dua Raperda inisiatif Dewan, yakni tentang Kerja sama Daerah Pengelolaan Bandara Sentani serta Raperda tentang Pengembangan Keolahragaan Daerah itu telah sesuai prosedur demi kepentingan umum dan bukan kepentingan pribadi.

“Supaya publik tahu kalau dua Raperda ini bersifat darurat dan harus segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jayapura,” jelas Korneles Yanuaring saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (7/10/2019).

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayapura Korneles Yanuaring untuk membantah soal kritikan dari Waket I Mozes Kallem yang menyebutkan dua Raperda yang dibuat itu tak melalui aturan dan terkesan terburu-buru untuk kepentingan segelintir orang di DPRD Kabupaten Jayapura di akhir masa jabatannya.

“Biasanya kalau ada situasi darurat pemerintah selalu mengambil langkah seperti Presiden mengambil langkah bersama DPR secara dadakan, meskipun tidak ada jadwalnya,” kata politisi PDIP itu mencontohkan.

Ia menyampaikan, langkah cepat ini merupakan respon pemerintah guna mengamankan kebijakan, mengingat tidak lama lagi PT. Angkasa Pura I akan mengelola Bandar Udara (Bandara) Sentani. Supaya daerah juga dapat mengelola potensi di Bandara Sentani sebagai sumber pendapatan daerah kiranya dengan segera perlu dibuat suatu Perda.

Selanjutnya, mengingat pelaksanaan iven PON XX Tahun 2020 semakin dekat diikuti pertumbuhan olahraga di Kabupaten Jayapura yang subur dan juga sebagai penyumbang atlet terbanyak untuk Papua. Maka hal ini merupakan upaya pemerintah dalam memperhatikan atlet berprestasi.
“Bagaimana Pemda bisa memberikan insentif dan penghargaan kepada atlet penyumbang medali emas kalau tidak diatur dengan peraturan, kan Bupati bisa ditangkap kalau keluarkan uang tanpa ada dasar peraturan hukumnya,” papar Waket II Korneles.

Korneles menambahkan, dalam penyusunan draf Perda DPRD telah mengutus Komisi B bersama Dinas perhubungan dan Bappenda mewakili pemerintah kabupaten Jayapura lakukan konsultasi dengan pihak kementerian, hasil konsultasi mendapatkan respon positif dan justru mendukung untuk menerbitkan Perda.

Perda tersebut merupakan inisiatif dewan, Pemerintah Kabupaten yang menyediakan anggaran Rp 500 juta masuk dalam DPA dan telah sesuai prosedur, apalagi DPA dimaksud telah dievaluasi juga oleh pihak Provinsi dan dinyatakan sah.

“Salahnya dimana, uang itu dipakai untuk biaya tenaga ahli dan juga untuk biaya uji publik dan ini sudah jalan semua sampai pada tahapan konsultasi,” jelasnya.
Ia menjelaskan, kalaupun ada selisih paham dan beberapa anggota tidak setuju soal Perda dimaksud, hal tersebut dianggapnya normatif yang ujungnya keputusan diambil berdasarkan hasil keputusan anggota (kuorum) hasilnya mayoritas setuju.

“Di dalam rapat mayoritas anggota setuju, termasuk ke 6 fraksi juga setuju. Karena kita jelaskan secara transparan dari penggunaan uangnya dan mereka terlibat uji publik dalam rapat, Komisi B hanya ketua yang tidak setuju, dan itu hal wajar dan hak pribadinya . Tetapi mayoritas anggota setuju dan mau tandatangan di risalah dan Komisi C semua setuju,” tukasnya. (Irf)