SENTANI (LINTAS PAPUA) – Ketua-ketua kerukunan atau Paguyuban Nusantara ditingkat Provinsi Papua menyatakan sikap dukungan penuh terhadap pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Tabi.

Kota Jayapura.
Kota yang penuh dengan cerita indah,
Kota yang Menyimpan Orang – orang Hebat.
Kota yang didiami Pria Pria Tampan.
Kota yang penuh Wanita – wanita Tercantik. (Foto Jack Okoka / Dikutip dari Facebook Jack Okoka)

Sejumlah pimpinan paguyuban tersebut juga setuju atas aspirasi dari masyarakat adat Tabi terkait usulan pemekaran DOB Provinsi Papua Tabi.
Dukungan dan persetujuan itu dilakukan melalui penandatanganan pernyataan sikap dari para tokoh maupun Ketua-ketua Paguyuban Nusantara seperti Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara (KKST) dan Himpunan Keluarga Jawa Madura (HKJM) serta Paguyuban Bali Provinsi Papua.

Usai penandatanganan pernyataan sikap, para tokoh paguyuban itu menyatakan siap membangun kerjasama demi terwujudnya Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Tabi sebagai wilayah yang maju, sejahtera, aman dan damai bagi semua kelompok, suku, ras serta agama yang tinggal dan mengabdi di Tanah Tabi yang BerBhinneka Tunggal Ika.
Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Ketua Tim Forum Kepala Daerah se- Tanah Tabi, Mathius Awoitauw, S.E., M.Si, bertempat di Para-para Adat Keondoafian Warke Nafri ,Tanah Hitam, Kelurahan Asano, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Sabtu (5/9/2019).

Walikota Jayapura, Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M., dalam sambutannya mewakili Kepala Daerah se- Tanah Tabi mengatakan, dirinya bersama kepala daerah yang lain tidak pernah takut dan gentar untuk wujudkan Daerah Otonomi Baru diatas tanah sendiri, yang selanjutnya akan menghadap Gubernur Papua Lukas Enembe demi mendapatkan izin.

Pemberian izin dari Pemerintah Provinsi Papua sebagai pemerintah induk sangat dibutuhkan agar DOB Provinsi Papua Tabi bisa terlaksana. Bila perlu mengerahkan seluruh kekuatan adat di wilayah Tabi untuk bersuara.

“Kalau dia (gubernur) tidak tanda tangan ada langkah lain dari pemerintah pusat, maka kami akan menemui MRP untuk menyetujui terbentuknya Daerah Otonomi Baru Provinsi Papua Tabi,” jelasnya.

Lanjut BTM sapaan akrabnya menyampaikan, terlebih ada angin segar ditunjukkan Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Otomi Daerah (Ditjen Otda) ikut membantu dan mendorong terbentuknya daerah otonomi baru, dengan membantu menyiapkan kajian akademik dan menunjuk tim akademisi dari perguruan tinggi terkemuka di Indonesia.

“Dari universitas Brawijaya (Malang) telah ditunjuk untuk memperkuat kajian akademik kita, maka kita akan tunggu DPR RI Komisi II dilantik dan mereka akan datang ke Kota Jayapura,” paparnya.

“Kami bukan main-main perjuangkan DOB ini, tinggal palu jatuh. Kami sekarang hadir diminta oleh pusat seluruh paguyuban nyatakan setuju, termasuk para ketua DPR,” ungkap orang nomor satu di Kota Jayapura tersebut.

BTM berujar, kedepan setelah Provinsi Papua Tabi terbentuk, selain akan memperpendek rentan kendali pelayanan. Maka selanjutnya akan mendorong pemekaran Kabupaten Grime Nawa dari Kabupaten Jayapura, termasuk persiapan pembentukan Kabupaten Muara Tami yang merupakan pemekaran dari Kota Jayapura. (Irf)