SENTANI (LINTAS  PAPUA) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura pada hari Rabu (2/10/2019) ini akan menggelar uji publik dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di Ruang Sidang Kantor DPRD Kabupaten Jayapura, Kompleks Perkantoran Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura.

Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura, Abdul Hamid Toffir, S.Sos., M.Ap, saat diwawancara. (Irfan / LPC)

Dua Raperda tersebut tentang Pemanfaatan Fasilitas Bandar Udara (Bandara) Sentani dan Pengembangan Keolahragaan di Daerah.

DPRD Kabupaten Jayapura hari rabu,  (2/10/2019) akan gelar uji publik terhadap dua Rencangan Peraturan Derah (Raperda) tentang Pemanfaatan Fasilitas Bandar Udara Sentani dan Raperda Pengembangan Keolahragaan di Daerah.

“Jadi besok (hari ini) rencananya pada jam 10 pagi, DPRD Kabupaten Jayapura akan melaksanakan uji publik terhadap dua rancangan peraturan daerah (Raperda). Yakni, pertama adalah rancangan perda yang menyangkut dengan pemanfaatan fasilitas Bandara Sentani dan kedua adalah rancangan perda tentang pengembangan keolahragaan di daerah,” kata Abdul Hamid Toffir, S.Sos., M.Ap., Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura, saat ditemui wartawan diruang kerjanya, Selasa (1/10/2019) sore.

Abdul Hamid Toffir menjelaskan dalam uji publik khususnya untuk Raperda Keolahragaan, pihak DPRD Kabupaten Jayapura sebelumnya telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Jayapura.

“Kalau soal pemanfaatan fasilitas bandara, rencananya di bulan Oktober ini Angkasa Pura I sudah ambil alih sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor. 32 tentang kewenangan pemerintah daerah atau otonomi daerah yang bisa kelola bandara yang ada diwilayahnya,” ungkap Sekwan Abdul Hamid Toffir.

Ia juga menyampaikan, rancangan pemanfaatan fasilitas bandara itu dimaksudkan agar pemerintah daerah juga bisa menggali potensi pada Bandara Sentani sebagai tambahan pemasukan daerah sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Raperda yang kedua untuk keolahragaan ini, tahun depan kita sudah akan laksanakan iven PON XX. Dimana, pada PON XX nanti Kabupaten Jayapura akan mengutus atlet Papua terbanyak,” paparnya.

Lanjut Abdul Hamid Toffir menerangkan, rancangan perda untuk keolahragaan itu difokuskan untuk pemberian penghargaan (reward) kepada atlet yang berprestasi oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura.

“Jadi saat penghargaan diberikan kepada atlet dikemudian hari tidak terjadi kekeliruan. Seperti contohnya ada 2 atlet terbaik asal Kabupaten Jayapura, pak Bupati memberikan penghargaan 2 unit rumah, sehingga perda ini menjadi dasar pemberian reward,” tutupnya. (Irfan /LPC)