LAN – RI Bekali SKPD Papua Dengan Kompetensi Bidang SDM

0
365

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia, memberikan bimbingan teknis perencanaan pengembangan kompetensi SDM aparatur di lingkungan pemerintah Provinsi Papua, kepada lebih kurang 100 orang SKPD Provinsi Papua.

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Provinsi Papua, Anni Rumbiak menyampaikan visi misi Provinsi Papua Yang seiring sejalan dengan skala prioritas Presiden, yaitu SDM unsur penting dan reformasi birokrasi. (Fransisca / lintaspapua.com)

Serta Sub kepegawaian/SKPD yang menangani urusan kepegawaian /sumber daya manusia (SDM) aparatur, bertujuan memastikan ketersediaan perencana diklat, pengangaran, pengembangan kompetensi disetiap SKPD Provinsi Papua dalam bentuk dokumen di sahkan dan berlaku bagi PNS. Rabu(2/9/2019), di Aula BPSDM Provinsi Papua Kotaraja Jayapura.

Terkait kegiatan tersebut, Pusat pembinaan Program Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN LAN-RI, Erna Irawati, S.Sos, M.Adm,Pol, mengatakan, bahwa  membekali PNS/ASN yang hadir dengan paradigma baru, yaitu biaya tidak selalu tinggi, dengan cara lain, lebih cepat.

“Perubahan yang ingin kita kenalkan bahwa pengembangan kompetensi bisa di lakukan dengan cara non konfensional misalnya dì tempat kerja, dengan coaching mentoring yang membutuhkan biaya tidak begitu banyak. Lalu berkonotasi dengan biaya angaran tinggi, karena Ada cara cepat, cara lain yang bisa dilakukan instansi masing-masing,” tuturnya

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Provinsi Papua, Anni Rumbiak menyampaikan visi misi Provinsi Papua Yang seiring sejalan dengan skala prioritas Presiden, yaitu SDM unsur penting dan reformasi birokrasi.

Pusat pembinaan Program Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN LAN-RI, Erna Irawati, S.Sos, M.Adm,Pol,, saat diwawancara. (Fransisca / lintaspapua.com)

“Maksud dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen  “Visi pemerintah kami untuk periode 2018-2023 yaitu Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang berkeadilan dimana pada misi pertama memantapkan kualitas dan daya saing SDM Provinsi Papua,”

Dikatakan, bahwa kebijakan ini perlu dilakukan karena beban kerja membangun Papua yang sangat luas dan penuh dengan tantangan dari sisi geografis, politik, ekonomi, sosial budaya, memerlukan SDM Aparatur kompeten di segala bidang.

“Penguatan tata kelola pemerintah menjadi penting, karena tanpa kelola pemerintah kuat, bersih, di ikuti birokrasi kompeten,” pungkasnya.(Fransisca/lintaspapua.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here